Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel mencatat, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal sebagai pemerintahan digital, yang telah dicanangkan melalui Perpres Nomor 95/2018, belum menampakkan hasil yang memuaskan bagi pemangku kepentingan SPBE.
Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, SPBE merupakan tumpuan harapan atas terwujudnya pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel.
"SPBE butuh leadership system,” ujar Sarwoto Atmosutarno dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Selasa (25/1/2022).
Sarwoto mengatakan, SPBE harus dilaksanakan terlebih dahulu kepada kementerian/Lembaga sebagai pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau teknologi digital tersebut, baru kepada masyarakat pengguna.
"SPBE perlu leadership system berupa komitmen pimpinan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Undang-undang perlu membentuk dan menunjuk National Chief Information Officer (NCIO) SPBE siapa,” paparnya.
Untuk ini, lanjut Sarwono, perlu model integrasi pusdatin-pusdatin kementerian/lembaga melebur kepada organisasi NCIO SPBE. "Tampaknya model BRIN perlu ditiru untuk SPBE,” imbuhnya.
Kondisi saat ini, lanjut Sarwoto, silo-silo pusdatin di tingkat pusat dan daerah masih terjadi. Dari catatan yang ada, total belanja TIK Pemerintah (2014-2016) sebesar Rp 12,7 triliun namun tingkat utilitas hanya mencapai 30%.
Halaman: 123selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
