Sudah Diteken 3 Menteri, Aturan Validasi IMEI Tidak Berlaku Surut

Sudah Diteken 3 Menteri, Aturan Validasi IMEI Tidak Berlaku Surut
Indonesia Technology Forum menggelar sosialisasi pengaturan IMEI, di Jakarta, 27 Februari 2020. ( Foto: Beritasatu.com / Herman )
Herman / FMB Kamis, 27 Februari 2020 | 15:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com –  Pemerintah terus mematangkan persiapan dalam upaya pemberantasan ponsel ilegal yang beredar di Indonesia melalui validasi IMEI (International Mobile Equipment Identification). Peraturan Menteri tentang pengendalian IMEI ditandatangani oleh tiga menteri yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.

Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kementerian Perindustrian, Najamudin menyampaikan, nantinya bila aturan ini resmi berlaku, apabila IMEI dari sebuah perangkat tidak teregistrasi karena merupakan ponsel ilegal atau black market, layanan telekomunikasi seluler dari perangkat tersebut akan diblokir. Kemperin saat ini juga terus melakukan ujicoba kesiapan Sibina atau Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional yang akan menyimpan seluruh IMEI dari vendor dan importir resmi di Indonesia

“Kami terus melakukan uji coba bersama operator terkait pengendalian IMEI. Ini kami lakukan untuk memastikan pada saat aturan ini mulai berlaku setelah tanggal 18 April 2020, semua berjalan dengan lancar. Kami juga optimistis sistem Sibina yang terus kami uji coba ini sudah siap sebelum aturan ini berlaku,” kata Najamudin dalam acara diskusi yang digelar Indonesia Technology Forum, di Jakarta, Rabu (27/2/2020).

Regulasi mengenai validasi IMEI ini juga telah diputuskan tidak akan berlaku surut. Artinya regulasi tersebut tidak akan berpengaruh pada ponsel ilegal yang sudah beredar sebelum aturan ini mulai berlaku.



Sumber: BeritaSatu.com