Polemik RUU HIP, Mantan Ketua Baleg Dorong DPR Libatkan Masyarakat
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Polemik RUU HIP, Mantan Ketua Baleg Dorong DPR Libatkan Masyarakat

Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR


Jakarta, Beritasatu.com – DPR diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), apalagi kini ada wacana mengganti nomenklatur HIP menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Tujuan pelibatan masyarakat dianggap penting agar polemik RUU HIP tidak berkepanjangan.

“Sekarang kan ada wacana RUU ini diambangkan, lalu ada yang minta dicabut dari Proglegnas, ada juga yang minta diteruskan tapi namanya jadi PIP. Tinggal keputusan politiknya nanti bagaimana terserah DPR. Libatkan masyarakat. Semua bisa dibicarakan,” kata mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR pertama, Zain Badjeber kepada Beritasatu.com, Minggu (12/7/2020).

Zain menuturkan target RUU HIP sebenarnya sederhana yaitu penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab lembaga itu masih diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 7/2018 tentang BPIP. Sayangnya, menurut Zain, isi dari RUU HIP melebar ke mana-mana, sehingga akhirnya menuai kontroversi.

“Targetnya RUU ini kan hanya agar BPIP diatur dalam undang-undang (UU). Tidak dengan Perpres seperti sekarang. Kalau ada di undang-undang kan semua terjamin, termasuk dari segi anggaran. Saat ini tinggal setuju atau tidak atas usulan itu, ada modifikasi atau tidak terkait BPIP,” ujar Zain yang kini aktif sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR.

Di sisi lain, Zain menilai RUU HIP memang terkesan kejar tayang. Zain menuturkan sejumlah fraksi di DPR seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah menyampaikan penolakan draf RUU HIP. Akan tetapi, menurut Zain, rapat paripurna DPR mengabaikan hal tersebut, dan tetap mengesahkan draf untuk segera dibahas bersama pemerintah.

“Ini karena kelihatannya target kejar tayang, maka timbul masalah. Terlihat di rapat paripurna. Beberapa fraksi antara lain FPKS menolak. Mestinya kalau masih ada penolakan, kembali dulu ke Baleg. Dibuka lagi rapat dengar pendapat. Jadi tidak buru-buru. Setelah di paripurna, langsung dikirim ke pemerintah minta supres (surat presiden). Kelihatannya sangat kejar tayang,” ujar Zain.

Zain pun menyebut, “Ini akibatnya seperti sekarang muncul polemik, karena prosesnya yang ditempuh luar biasa, akhirnya jadi perhatian publik. Memberi peluang 'amunisi' sama orang bermain di luar parlemen. Ini kalau saya lihat dari kacamata saya yang puluhan tahun di bidang perundang-undangan. Mau cepat-cepat, akhirnya berantakan.”

Sementara itu, Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Herman Khaeron mengatakan perumusan draf RUU HIP memang sangat cepat. Melihat gelagat itu, menurut Herman, FPD langsung memutuskan menarik diri dari pembahasan RUU usul inisiatif DPR tersebut. Herman menjelaskan RUU HIP dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020 sekitar akhir 2019.

Selanjutnya, kata Herman, Baleg mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar pada 11-12 Februari 2020. Setelah itu dibentuk panitia kerja (panja) RUU HIP. Herman mengaku sempat mengikuti dua kali pembahasan draf dari tujuh pertemuan. Selama dua rapat itu, Herman menegaskan partainya mengeritisi RUU HIP.

Hal ini sebagaimana arahan Ketua Umum (ketum) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi PD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono. “Tentu atas arahan dari ketum Partai Demokrat, arahan ketua Fraksi Partai Demokrat agar mengeritisi baik secara prosedural, substansial, maupun situasional urgensi RUU HIP, karena memang pada saat ini sedang terjadi wabah Covid-19,” kata Herman.

Herman menuturkan pihaknya berargumentasi kala itu bahwa RUU HIP ini sangat fundamental. “Tidak perlu terburu-buru. Ini perlu melibatkan seluruh elemen bangsa dan masyarakat. Artinya harus matang betul kalau akan jadi usul inisiatif DPR, tapi dengan sangat cepat kemudian tanggal 22 April 2020 dilakukan harmonisasi RUU HIP. Kemudian kami menarik diri,” ucap Herman.

Menurut Herman, argumentasi partainya dan beberapa fraksi lain tidak menjadi perhatian khusus. “Lalu pada 12 Mei 2020 diputuskan RUU HIP untuk segera dibahas lebih lanjut. Kami interupsi tidak pernah bisa saat paripurna. Akhirnya kami menyerahkan pandangan fraksi dan menyebutkan bahwa Fraksi Partai Demokrat menolak RUU HIP,” imbuh Herman.

Dukung
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung agar BPIP diperkuat dalam UU. Artinya BPIP tak sekadar dipayungi hanya oleh perpres. Menurut Bambang, Presiden menyampaikan sikap itu ketika bertemu dengan pimpinan MPR, belum lama ini.

Bambang menyatakan keinginan tersebut juga sejalan dengan aspirasi Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII).

Bambang menambahkan, paling telat pada 20 Juli 2020, pemerintah akan segera mengambil sikap terkait RUU HIP. “Kini Presiden Joko Widodo ingin semakin menguatkan BPIP melalui undang-undang. Sehingga siapapun presidennya, BPIP akan tetap eksis menjadi milik bangsa Indonesia, tak akan hilang hanya akibat kepentingan politik sesaat,” kata Bambang.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (FPDI-P) DPR Bambang Wuryanto mengatakan nasib RUU HIP kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah. “Bola RUU HIP di mana? Sekarang di Pemerintah. Jadi kita tunggu Pemerintah. Kalau pemerintah bilang tak mau bahas, selesai pula ini barang. Semua proses melalui prosedur, sesuai dengan kesepakatan bersama,” ucapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Formappi: Jabatan Tambahan Membawa Prabowo Kembali Bersinar

penambahan tugas Menhan Prabowo Subianto sebagai Ketua Ketahanan Pangan Nasional sangat strategis dijadikan sebagai panggung politik.

POLITIK | 13 Juli 2020

Bawaslu Usulkan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Pidana Pemilu

Pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang untuk memeriksa bukti dan saksi-saksi.

POLITIK | 13 Juli 2020

Wajar, Penunjukan Prabowo Pimpin Program Lumbung Pangan Nasional

Terkait persoalan siapa yang memimpin, Willy Aditya menganggap wajar jika program tersebut menjadi bagian kerja dari Kementerian Pertahanan.

POLITIK | 13 Juli 2020

Pengamat: Jabatan Tambahan Prabowo untuk Dongkrak Popularitas

Ray Rangkuti melihat pemberian jabatan tambahan kepada Prabowo Subianto dari Presiden Jokowi sebagai bagian dari upaya mendongkrak kembali popularitas Prabowo.

POLITIK | 13 Juli 2020

Partai Emas Resmi Didirikan

Partai Emas berjanji akan menyejahterakan rakyat Indonesia.

POLITIK | 13 Juli 2020

Bawaslu: Kriminalisasi Pemilu Harus Dihentikan

Pelanggaran dalam Pemilu atau Pilkada hendaknya tidak semua dibawa ke hukum pidana pemilu.

POLITIK | 13 Juli 2020

10 Kelompok Tani Hutan NTT Dapat Bantuan Rp 500 Juta

Politisi PDI-P, bekerja sama dengan KLHK membantu 10 kelompok tani hutan di daerah pemilihannya, NTT. Masing-masing kelompok tani mendapat bantuan Rp 50 juta.

POLITIK | 13 Juli 2020

Masih Ada Menteri Bekerja di Bawah Ekspektasi Presiden

Jika masih ada menteri yang bekerja biasa-biasa saja, maka Jokowi memang akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

POLITIK | 12 Juli 2020

Golkar Klaim Tanpa Mahar di Pilkada 2020

Setiap bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 ditetapkan berdasarkan hasil survei oleh lembaga independen.

POLITIK | 12 Juli 2020

Airlangga: Menangkan Pilkada untuk Sukses Pileg 2024

Menurut Airlangga, kesuksesan di Pilkada akan membantu kemenangan pada Pileg 2024.

POLITIK | 12 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS