Budayawan NU Heran Sifat Politicking Parpol Lebih Dominan
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Polemik RUU HIP dan Pembakaran Bendera PDIP

Budayawan NU Heran Sifat Politicking Parpol Lebih Dominan

Senin, 6 Juli 2020 | 14:30 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diwarnai pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) menjadi bukti rendahnya pendidikan politik, solidaritas, maupun etika antarpartai di parlemen. Sifat politicking alias suka mempolitisasi demi kepentingan sendiri justru lebih mendominasi.

Hal itu disampaikan Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) Ngatawi Al-Zastrow melihat tidak adanya reaksi partai politik (parpol) terhadap pembakaran bendera PDIP. Ngatawi melihat solidaritas antarpartai sangat rendah. Selain itu peristiwa yang terjadi membuktikan jalinan antarpartai sangat transaksional.

“Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, bahkan sekadar ucapan simpati dan bela rasa tidak muncul dari partai-partai lain,” kata Ngatawi, Senin (6/7/2020).

Ngatawi menjelaskan, institusionalisasi parpol sebenarnya terus digoyang oleh berbagai pihak yang ingin mengarahkan demokrasi Indonesia lebih bernuansa individualis. Jadi jika diam melihat simbol martabat sebuah parpol diserang, lanjut Ngatawi, sama saja sebenarnya membiarkan serangan terhadap parpol sebagai pilar demokrasi Indonesia.

Lebih jauh, menurut Ngatawi, bukan tak mungkin ke depan, preseden pelecehan terhadap sistem politik kenegaraan kembali terulang. Jika saat ini para demonstran bisa membakar bendera PDIP, kata Ngatawi, lain kali akan terjadi pembakaran terhadap bendera partai lain karena dianggap dekat dengan organisasi terlarang.

“Misalnya, bisa saja akan terjadi pembakaran terhadap bendera PKS karena dianggap dekat dengan HTI sebagai organisasi ilegal dan dianggap merongrong Pancasila,” kata Ngatawi.

Sesuatu yang lebih parah, menurut Ngatawi, justru ada parpol yang berusaha menangguk keuntungan dari peristiwa polemik HIP dan pembakaran bendera PDIP.

Dosen Pascasarjana Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu sudah mengecek bahwa sebenarnya seluruh fraksi di DPR menjadi inisiator RUU HIP. Sebab pengesahannya di rapat paripurna DPR.

“Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan PDIP menerimanya, begitupun dengan PKS. Hanya Fraksi PD yang tak jelas pendapatnya. Nah, RUU HIP merupakan manifestasi dari hak inisiatif DPR, seharusnya seluruh fraksi dan anggota DPR bertanggung jawab memperjuangkannya,” ujar Ngatawi.

Seharusnya, menurut Ngatawi, apabila penolakan dari masyarakat, seluruh fraksi dan anggota DPR bersatu padu menjelaskan dan mempertahankan RUU HIP. Alih-alih mempertahankan, singgung Ngatawi, beberapa fraksi justru balik badan ikut menolak RUU HIP.

“Secara moral tindakan ini sulit dipertanggungjawabkan. Karena perilaku tersebut mencerminkan inkonsistensi partai politik, bahkan cenderung politicking,” ucap Ngatawi.

Ngatawi pun menyebut, “Demi menarik perhatian dan simpati publik, partai-partai politik seperti cuci tangan terhadap RUU yang telah mereka usulkan. Seolah-olah mereka tidak ikut membuat dan menyetujui RUU tersebut, kemudian tampil di depan publik sebagai pahlawan dengan ikut-ikutan mencerca RUU yang sudah mereka buat dan sepakati.”



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kinerja Menteri Membaik, Mensesneg: Reshuffle Tak Relevan

Mensesneg Pratikno merasa optimistis Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle.

POLITIK | 6 Juli 2020

Kasus Permintaan CSR, Pimpinan DPR Klarifikasi Dua Pimpinan Komisi VII

Pimpinan dewan boleh melakukan klarifikasi terhadap hal yang berkembang di masyarakat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Menteri PAN dan RB Ungkap Gubernur yang Kerap Beri Ponsel ke ASN

Menjelang pilkada, ada gubernur yang memberikan ponsel kepada guru dan perawat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Pasca-Diancam Reshuffle, Ada Progres Luar Biasa di Kementerian/Lembaga

Progres itu antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran kementerian atau lembaga yang semakin meningkat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Mensesneg Sebut Reshuffle Sebagai Teguran Keras Presiden

Teguran juga dialamatkan pada distribusi bansos agar segera sampai ke masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

POLITIK | 6 Juli 2020

Soal Reshuffle, Jokowi Ingin Kementerian dan Lembaga Bekerja Lebih Keras Lagi

Sejak awal Februari 2020, Jokowi sudah fokus menangani permasalahan kesehatan akibat Covid-19 agar bisa diselesaikan dengan cepat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Meretas Politik Uang Gelaran Pilkada

Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyoroti maraknya fenomena bantuan sosial yang dilakukan kepala daerah petahana.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Komaruddin Hidayat Sebut Reformasi Dibajak Parpol

Adanya oligarki dalam partai menyebabkan parpol tidak punya akar ke masyarakat.

POLITIK | 5 Juli 2020

Aturan Pengadilan Cepat Pidana Pemilu Perlu Direvisi

Pengadilan cepat hanya berlaku untuk pelanggaran administrasi, sengketa proses dan perselisihan hasil.

POLITIK | 5 Juli 2020

Perhatian Terhadap Keadilan Pemilu Dinilai Rendah

Desain kerangka hukum terkait tindakan pidana pemilu dinilai tidak tuntas dan banyak bolong-bolong.

POLITIK | 5 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS