DPR Tegaskan UU Ciptaker Permudah Perizinan Usaha
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

DPR Tegaskan UU Ciptaker Permudah Perizinan Usaha

Selasa, 27 Oktober 2020 | 18:22 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dan DPR telah menyusun dan mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan berbagai tujuan positif yang berpihak pada rakyat. Salah satunya yaitu terkait pendirian usaha yang sudah sangat dipermudah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus menjelaskan, selama ini masyarakat banyak yang mengeluh mengenai pendirian usaha yang sangat berbelit-belit. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyebut permasalahan tersebut dianggap sebagai salah satu persoalan yang cukup serius.

Jokowi dinilai tidak menginginkan perizinan yang berbelit-belit terkait pendirian usaha. Semangat itulah yang kemudian diwujudkan dalam UU Ciptaker.

“Tujuan Omnibus Law UU Ciptaker itu mempercepat, mempermudah birokrasi perizinan. Inti daripada Omnibus Law itu adalah bagaimana mempercepat, mempermudah dan memperlancar urusan perizinan,” kata Guspardi, di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, tidak mungkin pemerintah menyengsarakan rakyatnya dengan UU Ciptaker. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menyederhanakan segala hal yang berbelit-belit. Dengan adanya UU Ciptaker, tidak ada lagi regulasi yang tumpang-tindih dan semua prosedur perizinan rumit akan dipermudah.‎

“Di Omnibus Law UU Ciptaker ada 79 UU berbenturan antara satu dengan yang lain. Itu diharmonisasikan. Jadi kalau mengurus izin tidak perlu fisik, tapi bisa melalui online. Apalagi UMKM tidak perlu izin, dia hanya mendaftarkan diri saja,” kata Guspardi.

Dalam kesempatan itu Guspardi menepis anggapan dan tudingan yang menyebutkan UU Ciptaker akan membuat masyarakat sulit. Dijelaskan, pembuatan PT atau perseroan akan lebih mudah karena tidak ada lagi batasan modal minimum. Kemudian pembentukan koperasi juga semakin mudah. Dengan sembilan orang saja sudah bisa mendirikan koperasi sehingga UU Ciptaker adalah terobosan baru bagi Indonesia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hakim Putuskan Sidang Brigjen Prasetijo Utomo Dilanjutkan ke Pemeriksaan Saksi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa pembuatan surat jalan palsu, Brigjen Prasetijo Utomo.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Periksa Saksi Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur menyampaikan kepada penyidik bila banyak terjadi perubahan pada NU.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalin kerja sama dengan pemerintah Australia.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Tjahjo Tidak Setuju Hak Politik ASN Dicabut

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo tidak setuju dengan wacana adanya pencabutan hak politik aparatur sipil negara (ASN).

NASIONAL | 27 Oktober 2020

ASN Diminta Tidak Manipulasi Fasilitas Negara untuk Kepentingan Paslon

Aparatur sipil negara (ASN) diminta tidak memanipulasi fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Keberatan Djoko Tjandra Terkait Perkara Surat Jalan Ditolak Hakim

Dengan demikian, Hakim memerintahkan agar sidang perkara dugaan surat jalan palsu dengan terdakwa Doko Tjandra dilanjutkan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pemprov Sumut Siapkan Skema Vaksinasi Covid-19

Pemberian vaksin Covid-19 diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, anggota TNI, Polri, Satuan tugas (Satgas) dan Penanganan Covid-19.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Penataan di TN Komodo Patuhi Kaidah Konservasi

Penataan sarana prasarana (sarpras) di Lembah Loh Buaya Pulau Rinca Taman Nasional Komodo sudah mematuhi kaidah konservasi.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pelecehan dengan Coblos Udel, Rahayu Saraswati Minta Diusut Tuntas

Patut diduga sebagai kampanye politik hitam dan kampanye jahat

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Ini Pesan Susi Pudjiastuti

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan sebesar 75% sejak pandemi.

NASIONAL | 27 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS