INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Perlindungan terhadap Jaksa Dinilai Tidak Dibutuhkan

Minggu, 27 September 2020 | 23:15 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Wacana untuk mengatur perlindungan terhadap jaksa sebagaimana yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan dinilai tidak dibutuhkan. Berbagai keistimewaan lainnya di RUU tersebut, tidak berimbang dengan situasi dan kondisi kinerja kejaksaan. Demikian dikatakan peneliti LIPI Hermawan Sulistyo, Minggu (27/9/2020).

“Jika dalam tugasnya jaksa minta dilindungi, lalu bagaimana dengan polisi dan KPK yang justru dalam menjalankan tugasnya bersentuhan langsung dengan para pelaku kejahatan. Polisi bahkan lebih mengerikan risiko tugasnya,” ujar pria yang disapa Kiki tersebut.

Menurut Kiki, berbagai tunggakan perkara yang menumpuk dan permasalahan Korps Adhyaksa, seharusnya melahirkan introspeksi dan lebih mengedepankan reformasi internal. “Pembenahan internal untuk perbaikan Korps Adhyaksa agar lebih baik lagi saat ini lebih penting, ketimbang memburu berbagai keistimewaan dan kewenangan besar,” kata Kiki.

Kiki juga menyampaikan catatan kritisnya terkait permintaan kewenangan untuk melakukan penyidikan lanjutan yang diusulkan dalam RUU Kejaksaan. Hal tersebut dianggap menunjukkan indikasi adanya deal politik di DPR. Sebab mengarah pada apabila perkara-perkara dimajukan oleh penyidik Polri, maka jaksa dapat menggunakan kewenangan diskresi dan kewenangan deponering.

Kiki menambahkan melalui kewenangan penyidikan lanjutan, jaksa bahkan dapat melakukan penyidikan tersendiri. “Para pembuat undang-undang harus menyadari bahwa jaksa bukan penegak hukum sendirian. Jangan benturkan jaksa dengan penegak hukum lain dengan cara yang tidak benar,” tegas Kiki.

Menurut Kiki, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dalam criminal justice system. Satu sama lainnya saling berhubungan dan berkaitan. Kiki menyatakan jika salah satu subsistem mengalami perubahan atau penambahan dan perluasan kewenangan, maka akan berdampak pada yang lainnya.

“Jaksa bukanlah penegak hukum yang berdiri sendiri, sehingga dari mulai penyidikan dan penuntutan bahkan memutuskan sendiri terhadap suatu permasalahan hukum. Jika RUU ini direalisasikan, maka keberadaan penegak hukum lain mungkin saja lama kelamaan akan dibubarkan, karena jaksa sudah dapat menyidik, menuntut dan memutus sendiri suatu permasalahan hukum,” imbuh Kiki.

Kiki mengingatkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pada proses penegakan hukum dalam criminal justice system merupakan bentuk saling kontrol antarpenegak hukum. Tujuannya untuk menghasilkan proses penegakan hukum yang berimbang. Seandainya ke depan akan diambil alih oleh salah satu penegak hukum saja, Kiki menyebut, itu akan membahayakan.

Revisi
Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan Undang-Undang (UU) 16/2004 tentang Kejaksaan untuk direvisi. Seluruh fraksi di DPR tidak keberatan RUU Kejaksaan diproses lebih lanjut sesuau mekanisme yang berlaku di DPR. Hal itu terlihat saat rapat Baleg yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, belum lama ini.

“Setelah kita mendengarkan pendapat, pandangan fraksi-fraksi tentu dengan segala catatan-catatannya. Semua fraksi pada intinya tidak keberatan, untuk diteruskan pada proses yang lebih lanjut sesuai dengan ketentuan DPR, apakah setuju?,” tanya Baidowi kepada setiap perwakilan fraksi, dan dijawab setuju oleh para anggota Baleg.

Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Andrea H Poeloengan mengatakan perubahan yang sangat signifikan hampir di seluruh pasal dalam payung hukum kejaksaan, berpotensi memicu konflik antar lembaga penegak hukum. Ditambahkan, perluasan kewenangan akhirnya mengarah kepada kemutlakan kewenangan jaksa dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Andrea yang juga Komisioner Kompolnas periode 2016-2020 memerinci perluasan kewenangan tersebut mencakup masuknya jaksa pada fungsi pengembangan penyidikan dan penyelidikan; penyadapan; dan melaksanakan mediasi penal. Perluasan kewenangan tersebut juga banyak tercecer pada berbagai pasal. Misalnya soal penanganan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

“Menjadi multitafsir pada definisi Jaksa Agung di Pasal 18. Di situ disebutkan Jaksa Agung dapat mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara. Ketentuan ini mengarah kepada “kemutlakan” kewenangan Jaksa dalam penegakan hukum,” ungkap Andrea.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR: Kemdikbud Belum Berikan Data Detail tentang Kebutuhan Kuota

Saat ini data yang digunakan hanya dengan sampel yang sepertinya juga belum mewakili populasi.

NASIONAL | 27 September 2020

Ikut Tangani Covid-19, BIN Berkomitmen Bantu Bangsa dan Negara

Keterlibatan BIN dalam penanganan Covid-19 tidak terlepas dari perintah Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 27 September 2020

BNPT: UU Antiterorisme 2018 Belum Mampu Sentuh Paham Radikalisme

Harus ada ada imunisasi dan vaksinasi ideologi yang bisa dilakukan pada masyarakat luas.

NASIONAL | 27 September 2020

Cegah Covid-19, Pesantren Tebuireng Larang Santri Dijenguk

Pondok Pesantren Tebuireng menerapkan aturan melarang sementara waktu bagi wali murid untuk menjenguk santri di pesantren guna mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 27 September 2020

Bimbel Matematika Shinkenjuku Buka Layanan Online Selama Pandemi

Shinkenjuku Online merupakan bentuk bimbingan belajar semi privat yang dikemas dalam suasana menyenangkan.

NASIONAL | 27 September 2020

Polemik Eks Anggota Tim Mawar, Presiden Jokowi Diminta Batalkan Keppres 166

Nama-nama yang masuk Tim Mawar, dinilai sangat tidak layak menjadi pejabat publik.

NASIONAL | 27 September 2020

Blusukan Virtual, Gibran Sapa Warga Kampung Dawung

Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan virtual menyapa warga melalui "live streaming facebook" pada tahapan kampanye Pilkada 2020, di Kampung Dawung.

NASIONAL | 27 September 2020

Besok, Djoko Tjandra, Prasetijo, dan Anita Diserahkan ke Kejari Jaktim

Ketiga tersangka bisa langsung ditahan jaksa atau kembali dititipkan ke polisi dengan status tahanan jaksa.

NASIONAL | 27 September 2020

Bogor Hujan, Kondisi Air Ciliwung dan Cisadane Aman

Berdasarkan data aliran air Ciliwung di Bendung Katulampa pukul 19.00, ketinggian muka air (TMA) Ciliwung 80 sentimeter atau dalam siaga 4.

NASIONAL | 27 September 2020

Panglima: TNI Terus Bantu Satgas Covid-19

TNI menyatakan selalu siap untuk terus mendukung langkah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam pendistribusikan peralatan kesehatan maupun vaksin.

NASIONAL | 27 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS