ICW Sebut Ada 4 Hal yang "Hilang" di Dakwaan Jaksa Pinangki
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

ICW Sebut Ada 4 Hal yang "Hilang" di Dakwaan Jaksa Pinangki

Rabu, 23 September 2020 | 18:05 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penutut Umum (JPU) telah membacakan surat dakwaan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020). Pinangki yang merupakan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung) didakwa dengan tiga dakwaan yakni penerimaan suap, tindak pidana pencucian uang dan pemufakatan jahat.

Meski demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan kelengkapan berkas perkara Pinangki. Hal ini lantaran ICW menilai terdapat sejumlah hal yang 'hilang' dari surat dakwaan Jaksa terhadap Pinangki.

“ICW meragukan kelengkapan berkas Kejaksaan Agung ketika melimpahkan perkara yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya ada empat hal yang terlihat ‘hilang’ dalam penanganan perkara tersebut,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (23/9/2020).

Kurnia membeberkan, dalam surat dakwaan, JPU tidak menjelaskan apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari ketika bertemu dengan Joko S Tjandra, sehingga membuat buronan kasus korupsi itu dapat percaya terhadap Jaksa tersebut.

Pernyataan Pinangki ini dinilai penting lantaran secara kasat mata, tidak mungkin Joko Tjandra yang telah buron selama 11 tahun dapat mempercayai Pinangki. Apalagi, Pinangki juga tidak memiliki jabatan penting di Kejagung.

“Selain itu, psikologis pelaku kejahatan sudah barang tentu akan selalu menaruh curiga kepada siapa pun yang ia temui,” katanya.

Jaksa juga belum menjelaskan apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Pinangki dalam rangka menyukseskan action plan. Tak hanya itu, dalam surat dakwaan, JPU juga belum menyampaikan siapa jaringan langsung Pinangki atau Anita di Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, apa upaya yang telah dilakukan Jaksa tersebut untuk dapat memperoleh fatwa dari MA. “Sebab, fatwa hanya dapat diperoleh berdasarkan permintaan lembaga negara. Tentu dengan posisi Pinangki yang hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, mustahil dapat mengurus fatwa yang nantinya kemudian diajukan oleh Kejaksaan Agung secara kelembagaan,” tegasnya.

Lebih jauh, Kurnia menyatakan, Jaksa juga belum memberikan informasi, apakah saat melakukan rencana mengurus fatwa di MA, Pinangki bertindak sendiri atau ada Jaksa lain yang membantu. Hal ini penting lantaran untuk memperoleh fatwa tersebut, terdapat banyak hal yang mesti dilakukan.

“Selain kajian secara hukum, pasti dibutuhkan sosialiasi agar nantinya MA yakin saat mengeluarkan fatwa,” katanya.

Di sisi lain, ICW juga mempertanyakan adanya koordinasi yang dilakukan Kejagung dan KPK dalam proses pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Hal ini mengingat KPK secara kelembagaan telah menerbitkan surat perintah supervisi pada awal September lalu. Untuk itu, secara etika kelembagaan, Kejagung sudah sepatutnya berkoordinasi telah dahulu dengan KPK sesaat sebelum pelimpahan perkara itu.

“Bahkan Pasal 10 ayat (1) UU 19/2019 telah menegaskan bahwa dalam melakukan tugas supervisi KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Disinformasi Covid-19 Tidak Hanya Terjadi di Indonesia

Sedikitnya 3.500 kesalahan dan informasi menyesatkan dari 70 negara dalam 40 bahasa selama musim pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

Bawaslu Jateng Tunggu Regulasi Pelanggaran Protokol Kesehatan pada Pilkada

Bawaslu Jawa Tengah masih menunggu regulasi terkait penindakan atau sanksi tegas kepada paslon melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

Komisi VIII DPR Doakan Menteri Agama Pulih dari Covid-19

Komisi VIII DPR mendoakan agar Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi segera pulih dari Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

PWI Kecam Aksi Doxing Terhadap Jurnalis

Ketua PWI menyayangkan aksi para buzzer dan influencer yang menyerang media arus utama (mainstream).

NASIONAL | 23 September 2020

Akhirnya, Hadi Pranoto Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Hadi Pranoto memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan lanjutan pada Rabu (23/9/2020) siang setelah dalam dua pemanggilan sebelumnya tidak hadir.

NASIONAL | 23 September 2020

Malam Ini, Jasa Marga Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tol Cipularang

Lalu lintas pengguna jalan dialihkan menggunakan Lajur Detour, Rabu (23/9/2020) malam.

NASIONAL | 23 September 2020

Skandal Djoko Tjandra, Pinangki Hadapi 3 Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari dengan tiga dakwaan

NASIONAL | 23 September 2020

KPK Setor Uang Rp 850 Juta ke Negara dari Denda Tiga Koruptor

KPK menyetorkan uang dari denda perkara korupsi dengan nilai total Rp 850 juta ke kas negara. Uang itu merupakan uang denda dari tiga terpidana kasus korupsi.

NASIONAL | 23 September 2020

Penerbit M&C! dan Franka Soeria Luncurkan Buku Random Thoughts of Franka: A Guide to Find Yourself

Penerbit M&C! bersama Franka Soeria meluncurkan buku "Random Thoughts of Franka: A Guide to Find Yourself" secara virtual melalui live Zoom.

NASIONAL | 23 September 2020

Penyuap Kalapas Sukamiskin Dihukum 1,5 Tahun Penjara

Radian Azhar dihukum 1,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan karena menyuap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

NASIONAL | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS