INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.41)   |   COMPOSITE 5126.33 (-19.64)   |   DBX 964.304 (-0.77)   |   I-GRADE 140.573 (-0.45)   |   IDX30 429.149 (-1.96)   |   IDX80 113.629 (-0.3)   |   IDXBUMN20 294.159 (-1.91)   |   IDXG30 119.586 (-0.68)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-2.36)   |   IDXQ30 125.935 (-0.96)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.03)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.98)   |   IDXV30 106.718 (0.08)   |   INFOBANK15 842.264 (-3.11)   |   Investor33 375.573 (-1.66)   |   ISSI 150.643 (-0.06)   |   JII 545.954 (0.87)   |   JII70 186.804 (0.16)   |   KOMPAS100 1025.81 (-4.03)   |   LQ45 790.454 (-3.71)   |   MBX 1419.3 (-6.07)   |   MNC36 282.56 (-2.11)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.86)   |   SMInfra18 242.071 (-1.26)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.22)   |  

Institusionalisasi BPIP Momentum Kebangkitan Pancasila

Selasa, 11 Agustus 2020 | 20:05 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan menyatakan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan niat baik pemerintah untuk menangani secara serius ancaman terhadap ideologi negara. Institusionalisasi BPIP merupakan salah satu momentum kebangkitan Pancasila.

Halili mengatakan perlu upaya untuk menguatkan BPIP agar dapat semakin berperan menangani secara serius ancaman terhadap ideologi Pancasila. “Agar dapat berfungsi secara optimal untuk mencegah pembesaran atau perluasan eksistensi ancaman terhadap Pancasila,” kata Halili dalam webinar 'Infiltrasi Radikalisme di Lembaga Negara, Pemerintahan dan BUMN, Selasa (11/8/2020).

Menurut Halili jika BPIP dibubarkan, maka akan menjadi kemenangan bagi kelompok-kelompok intoleran. “Kalau BPIP itu dibubarkan yang tepuk tangan paling nyaring adalah kelompok-kelompok konservatif keagamaan,” ujar Halili. Diketahui, saat kisruh Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sempat mencuat desakan agar BPIP dibubarkan.

Halili menyatakan gerakan menolak RUU-HIP yang kemudian dikaitkan dengan institusionalisasi BPIP bukanlah gerakan kelompok anti-Jokowi semata. Lebih dari itu, wacana tersebut dikumandangkan oleh kelompok-kelompok fundamentalis keagamaan.

“Jangan sampai BPIP bubar karena gerakan yang belakangan masif mengaitkan penolakan RUU HIP dengan institusionalisasi BPIP adalah salah satu upaya untuk merayakan kemenangan besar kelompok-kelompok fundamentalis agama. Jadi bukan semata kelompok politik anti-Jokowi,” tegas Halili.

Halili mengungkap sejumlah survei dan riset yang dilakukan Setara Institute sejak 2016 menunjukkan semakin masifnya paham intoleransi di kalangan pelajar dan perguruan tinggi. “Dari 2016 tingkat kecemasan kita 2,7% atas anak-anak muda di tahun 2019 itu meningkat menjadi 32,1%,” ungkapnya.

Hasil riset ini mengkhawatirkan lantaran tak tertutup kemungkinan para pelajar dan mahasiswa yang terpapar paham intoleransi itu nantinya akan masuk ke instansi pemerintah baik di kementerian dan lembaga maupun perusahaan BUMN. Pegawai pemerintah yang dibiayai negara justru merongrong ideologi bangsa.

“Tidak ada toleransi mestinya yang diberikan negara terhadap ancaman atas Pancasila terutama yang ada di dalam kelembagaan negara itu sendiri,” katanya.

Dikatakan terdapat UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tiga Peraturan Pemerintah untuk menangani ASN yang memiliki paham anti-Pancasila. Selain itu terdapat enam lembaga yang berkaitan erat dengan ASN yang terpapar paham intoleransi, yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kempan RB, APIP, BKN, KASN, Ombudsman.

Namun, Halili menilai penanganan paham radikalisme di instansi pemerintah tidak berjalan optimal lantaran belum padunya kebijakan dan program mengenai persoalan tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud: Keberagaman Jadi Keunggulan Indonesia

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyatakan keberagaman menjadi salah satu keunggulan bangsa Indonesia.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Jaksa Pinangki Ditetapkan Tersangka dan Langsung Ditahan

Kejaksaan Agung melalui Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

UI Pastikan Nilai Rapor Juga Jadi Pertimbangan Lolos SIMAK

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia memastikan selain nilai ujian, nilai rapor menjadi pertimbangan lain kelulusan peserta seleksi masuk.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Saksi Perkara Jiwasraya Minta Rekening Saham Senilai Rp 20 Miliar Dikembalikan

Nie Swe Hoa mengklaim rekening senilai Rp20 miliar yang disita Jaksa tidak ada hubungannya dengan perkara Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Penyidik Cek Silang Keterangan Jenderal Prasetijo Utomo dengan Anita Kolopaking

Penyidik Bareskrim Polri marathon menggelar pemeriksaan terhadap Brigjen Prasetijo Utomo (PU) dalam kasus surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

LSF Ajak Media Siber Berikan Edukasi ke Masyarakat

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini mengharuskan berbagai pihak menjalin kerja sama untuk memastikan konten informasi bernilai positif

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Tewas saat Ditangkap, Polisi Tunggu Otopsi

Polda Kepulauan Riau mengatakan, pihaknya menunggu hasil otopsi terkait penyebab tewasnya Hendri Alfreet Bakari alias Otong.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

SMK Boleh Dibuka, Pengamat: Kemdikbud Harus Koordinasi dengan Pemda

Perlu adanya komunikasi untuk menguraikan satu persatu kendala yang terjadi dan untuk mencari solusi bersama.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Hoax Obat Covid-19, Polisi Periksa Ahli

Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah ahli dalam kasus penyebaran kabar bohong mengenai obat Covid-19.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Pemprov DKI Tak Mau Terburu-buru Membuka Kembali SMK

Karena masih berstatus sebagai zona merah, DKI Jakarta tidak mau terburu-buru membuka sekolah.

NASIONAL | 11 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS