Pantau Penularan Covid-19 pada ASN, DIY Serahkan ke OPD
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pantau Penularan Covid-19 pada ASN, DIY Serahkan ke OPD

Rabu, 29 Juli 2020 | 07:24 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / CAR

Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum akan memberlakukan tes usap bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemantauan setiap pegawai diserahkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji memaparkan, penantauan ASN cenderung lebih mudah dan pihaknya sudah menerapkan SOP protokol kesehatan di seluruh bagian.

“Pertama dari kebiasaan cuci tangan dan tes suhu tubuh baik saat masuk maupun keluar kompleks kantor, dan DIY tidak lagi menerapkan presensi sidik jari maupun retina, melainkan presensi melalui perangkat handphone masing-masing, untuk menhindari sentuhan,” kata Kadarmanta, Selasa (28/07/2020).

Sementara tes usap massal, lebih difokuskan kepada masyarakat, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat rentan.

“Saya titip kepada media, bahwa DIY ini belum sampai kepada puncak penularan Covid-19, karena DIY akan kedatangan sekitar 300 ribu mahasiswa, belum lagi sekolah yang mulai pembelajaran tatap buka. Kita tidak boleh lengah,” tegas Kadarmanta.

Dia juga menyatakan, sekolah tatap muka tersebut harus benar-benar diperhitungkan, dan tidak bisa diberlakukan secara langsung. “Perlu bertahap dan dievaluasi, karena kita tidak boleh asal memutuskan,” imbuhnya.

Di sisi lain, turnamen sepak bola Liga I yang rencananya akan dilangsungkan di DIY, sebaiknya dilakukan tanpa penonton.

“Saya senang ada laga di DIY, tetapi dengan tanpa penonton atau pentandingan hanya bisa ditonton secara virtual. Nanti pemda akan membantu atau memfasilitasinya, kalau perlu kita support untuk streaming, karena protokol kesehatan akan sangat sulit diterapkan dalam kerumunan massa,” kata Kadarmanta.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sultan HB X: Buka Pariwisata Risikonya Besar

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak akan membuka pariwisata secara total.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Hakim Positif Covid-19, Kantor Pengadilan Agama Deli Serdang Ditutup

Kantor Pengadilan Agama Deli Serdang, Sumatera Utara, terpaksa ditutup sampai 3 Agustus 2020.

NASIONAL | 29 Juli 2020

PDIP Desak RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Ketua DPP PDIP Sri Rahayu mendesak DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas Prioritas 2021.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Partai Demokrat Persilakan Akhyar Tentukan Calon Wakil Wali Kota

Partai Demokrat menyerahkan kepada Akhyar Nasution untuk menentukan calon wakil wali kota.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Presiden Ingatkan Soal Gelombang Kedua Covid-19, DPR Harap Tidak Terjadi

Anggota Komisi XI DPR M Nabil Haroen berharap gelombang kedua Covid-19 tidak terjadi, tetapi seluruh pihak tetap harus bersiap.

NASIONAL | 29 Juli 2020

DPR Apresiasi KPK Selamatkan Rp 79 Triliun Uang Negara

DPR mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyelamatkan Rp79 triliun uang negara.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kemdes PDTT Terbitkan Kepmen untuk Pastikan Keselamatan Pegawai

Diterbitkannya Keputusan Mendes PDTT Nomor 55 tahun 2020 adalah untuk memitigasi risiko terpapar penyakit menular dan tidak menular.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kementerian/Lembaga di AKN V Terima Opini WTP dari BPK

Beberapa kementerian/lembaga di lingkungan AKN V termasuk Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

NASIONAL | 27 Juli 2020

Mendagri: Birokrat Tidak Boleh Buat Keputusan Berdasarkan Insting

Para pembuat kebijakan atau birokrat harus membuat kebijakan berdasarkan data-data scientific dan berdasarkan teori.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Apresiasi Permintaan Maaf Mendikbud, PGRI Tetap Minta Organisasi Penggerak Ditunda

Unifah menyarankan, sebaiknya anggaran sudah dialokasikan tersebut dialihkan untuk memperkuat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS