Usulan GBHN Dihidupkan Kembali
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Usulan GBHN Dihidupkan Kembali

Senin, 20 Juli 2020 | 16:30 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksana Harian Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Sidang Tahunan MPR memiliki problem tersendiri. Sebab tidak ada dasar acuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pembanding bagi parlemen untuk melaksanakan evaluasi.

“Tidak mengacu kepada Garis-garis Besar Haluan Negara itu, tetapi mengacu kepada visi misi presiden, itu jadi problem tersendiri juga. Kalau visi misi presiden kan bukan berarti visi misi semua anak bangsa ini dan itu perlu dicatat,” katanya dalam Diskusi Empat Pilar bertema 'Efektivitas Sidang Tahunan MPR' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Saleh menuturkan MPR telah mengusulkan agar Haluan Negara dihidupkan kembali. “Rencana untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945, salah satu yang menjadi concern itu adalah bagaimana menghidupkan kembali GBHN,” ujarnya.

Saleh juga meminta saat Sidang tahunan MPR nanti, ada materi tertulis yang disampaikan secara khusus dari masing-masing kementerian/lembaga kepada anggota MPR. Isinya mengenai laporan riil atas kebijakan yang sudah dilakukan selama setahun terakhir.

“Misalnya Kementerian Kesehatan, mereka sudah mengerjakan ini dan itu. Kementerian Sosial sudah mengerjakan sana dan sini. Dengan itu kita bisa melihat secara umum apa saja prestasi yang sudah dilakukan. Masing-masing komisi di DPR nanti bisa menindaklanjuti dalam rapat rapat yang akan datang,” ucapnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kepemimpinan Wanita Perlu Dikembangkan untuk Dorong Kemajuan Bangsa

Indira menilai kaum wanita Indonesia sebenarnya mampu mengembangkan leadership dan mengambil contoh dari tokoh wanita Indonesia seperti RA Kartini.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Politisi PPP: BIN adalah Mata dan Telinga Presiden

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mendukung keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 73/2020 tentang Kemko Polhukam.

NASIONAL | 20 Juli 2020

PastiQurban Permudah Pembelian Hewan Kurban Saat Pandemi

Iduladha tahun ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. PastiQurban mempermudah pembelian hewan kurban saat pandemi.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Komisi I DPR: Perkecil Kemungkinan Informasi Bocor

Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) tidak lagi mengoordinasikan BIN. Keputusan ini dinilai tepat.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Presiden Jokowi Dinilai Ingin Perkuat BIN

Suatu kewajaran jika Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah koordinasi presiden.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Keputusan Hakim Tunda Sidang PK Djoko Tjandra Dinilai Tepat

Keputusan Majelis Hakim menunda sidang PK Djoko Tjandra adalah untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk menyampaikan pendapat.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Uskup Agung Medan Positif Covid-19, Gereja Katedral dan Nusantara Ditutup

Gereja Paroki Katedral dan Gereja Nusantara di Medan ditutup sementara setelah Uskup Agung Mgr Kornelius Sipayung bersama pastor lainnya positif Covid-19.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Minta Sidang Daring, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan

Sidang secara daring hanya berlaku bagi terdakwa yang berada di Indonesia, bukan buronan seperti Joko Tjandra.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Tiga Kali Mangkir, Pengacara Bantah Djoko Tjandra Takut Ditangkap

Pengacara mengklaim bahwa Djoko Tjandra tidak hadir karena sakit.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Pakar: Permintaan Sidang Daring Djoko Tjandra Tak Akan Dikabulkan

Dalam peraturan yang dikeluarkan MA, dengan jelas tidak akan memberikan pelayanan (daring) kepada seseorang yang melarikan diri dari hukum.

NASIONAL | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS