Partai Nasdem Tepis Anggapan RUU PKS Mengandung Unsur Liberalis
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Partai Nasdem Tepis Anggapan RUU PKS Mengandung Unsur Liberalis

Kamis, 16 Juli 2020 | 11:00 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Nasdem terus menyuarakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dimasukkan kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Nasdem pun menepis anggapan bahwa RUU PKS membawa paham dan kepentingan liberalis.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini, menjelaskan, selama ini RUU PKS diisukan hanya melegalkan dominasi kaum perempuan dan campur tangan negara pada wilayah domestik.

Menurutnya, RUU diperjuangkan karena semata-mata untuk melindungi hak warga negara. Semuanya beranjak dari data dan fakta bahwa fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Demikian juga kekerasan fisik dan emosional, RUU PKS lebih berbasis pada perspektif perlindungan korban.

“Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi uraian delik dan unsur yang masih terbatas, belum menyediakan skema perlindungan, penanganan dan pemulihan korban,” kata Amelia, di Jakarta Kamis (16/7/2020).

Saat ini, menurutnya, ada kesulitan korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan. Belum lagi tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual.

“Korban dan keluarga harus mendapat dukungan proses pemulihan dari negara, dan pelaku kekerasan seksual akan mendapat akses untuk rehabilitasi,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Sementara untuk Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.

Posisi kedua kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0,1% (12 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus. 58% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (531 kasus), Perkosaan (715 kasus) dan Pelecehan Seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan.

Berdasarkan data Komnas PA, pada tahun 2017 ada 2.737 aduan kasus kekerasan terhadap anak-anak, dimana 52% kasus, adalah kejahatan seksual pada anak-anak, dan sodomi menjadi kasus yang paling tinggi yakni sebanyak 771 kasus (54%), kemudian pencabulan sebanyak 511 kasus (36%), kasus perkosaan sebanyak 122 kasus (9%), dan incest sebanyak 20 kasus (1%).

Pada 2018, KPAI juga mencatat ada 122 anak laki-laki dan 32 anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, pada tahun 2019, tercatat sebanyak 21 kasus pelecehan seksual dengan jumlah korban 123 anak.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Berbagai Upaya Belum Mampu Hentikan Covid-19, Ibas: Kita Berharap Vaksin

Berbagai upaya menekan transmisi belum mampu menghentikan Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020

KPK Diminta Responsif Soal Dugaan Suap Gubernur Papua Barat untuk Wahyu Setiawan

KPK dinilai lazim mengungkap tindak kejahatan korupsi yang faktanya ada di persidangan.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Presiden Jokowi Kritik Serapan APBD 34 Provinsi Masih di Bawah 50%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeritik serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 34 Provinsi yang masih dibawah 50%.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Presiden Jokowi Minta Gubernur Ajak Aparat Daerah Kerja Extraordinary

Presiden Jokowi meminta para gubernur mengajak aparat daerah untuk bekerja secara extraordinary dalam mengendalikan Covid-19.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Sports Science Jadi Tema Haornas 2020

Tema ini diharapkan dapat memperlihatkan pentingnya penggunaan sports science dalam pembinaan olahraga.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Dinilai Peduli Masyarakat, Hutama Karya Boyong 3 Penghargaan CSR

Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sudah menjadi aktivitas rutin Hutama Karya.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Wacana Sanksi Pidana Ringan Pelanggar Disiplin Covid-19 Dinilai Perlu Dikaji Ulang

Wacana sanksi hukuman pidana ringan bagi masyarakat yang melanggar kedisiplinan di masa pandemi Covid-19 dinilai perlu dikaji ulang.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Reformasi Kebijakan Pidana Dinilai Harus Perhatikan Kondisi Lapas

Reformasi kebijakan pidana diharapkan memerhatikan kondisi lapas.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Pasien Positif Covid-19 Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Jumlah pasien positif klaster kasus peserta didik dan tenaga pelatih Secapa AD di Bandung, Jawa Barat kembali berkurang.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Menpora Dukung TROI Foundation Gelorakan Kembali Sport Tourism

Menurut Menpora Zainudin Amali, berbagai penyesuaian harus dilakukan untuk menggiatkan kembali sport tourism di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS