Khawatir Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Hipmi Minta TNI-Polri Tertibkan Masyarakat

Khawatir Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Hipmi Minta TNI-Polri Tertibkan Masyarakat
Data prediksi puncak Covid-19 per 10 Juli 2020. (Foto: SP/Embri Noprian)
Herman / JAI Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah melibatkan TNI dan Polri untuk mendisiplikan masyarakat dalam menaati protokol perlindungan diri selama masa transisi new normal (normal baru).

Pernyataan itu, disampaikan Wakil Ketua Umum Hipmi, Anggawira, yang merasa khawatir dengan peningkatan kasus Covid-19, setelah pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan memberlakukan masa transisi menuju era normal baru.

Menurut Anggawira, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi kunci yang tidak bisa ditawar lagi, bila ingin ekonomi Indonesia kembali bergeliat. Penegakan disiplin ini menurutnya juga bisa melibatkan Polri dan TNI.

“Trennya di beberapa daerah, kasus baru malah meningkat akibat rendahnya kedisiplinan masyarakat. Kedisiplinan ini harus dikembalikan. Bisa dengan dibantu Polri atau TNI agar masyarakat lebih patuh. Bukannya ingin menciptakan suasana mencekam, tetapi menciptakan adanya kedisiplinan. Mungkin tidak usah pakai baju dinas militer, tetapi bisa pakai seragam kesipilan sambil menertibkan masyarakat," kata Anggawira, kepada Beritasatu.com, Jumat (10/7/2020).

Apabila upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini tidak serius dilakukan, Anggawira khawatir kondisi perekonomian Indonesia akan semakin lama pulih. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga semakin besar.

“Ketika negara lain pada awal tahun depan sudah sehat secara ekonomi, sementara kita belum, kita mungkin akan terkena embargo ekonomi. Artinya kita tidak bisa keluar negeri, tidak bisa terjadi transaksi ekonomi kalau memang negara lain melihat kasus di Indonesia tidak tertangani,” ujar Anggawira.

Pernyataan senada disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana. Menurut dia, PSBB sudah seharusnya dilonggarkan, tapi harus diikuti dengan protokol kesehatan yang disiplin dan sanksi yang tegas. Sebab, ekonomi sama pentingnya dengan kesehatan dan harus bisa berjalan berdampingan.

“Tidak ada negara sejahtera tanpa keseimbangan antara hidup sehat dengan ekonomi yang kuat, maka kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi publik adalah dua hal yang harus paralel dijalankan bersama,” ujar Danang Girindrawardana.



Sumber: Suara Pembaruan