IA-CEPA Resmi Berlaku, Indonesia Untung atau Rugi?

IA-CEPA Resmi Berlaku, Indonesia Untung atau Rugi?
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus. (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Herman / FER Minggu, 5 Juli 2020 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perjanjian dagang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku mulai 5 Juli 2020 dinilai membuka peluang ekspor Indonesia ke Australia menjadi lebih besar. Di sisi lain, ada juga ancaman produk-produk dari Australia bisa semakin membanjiri Indonesia.

Baca Juga: Kesepakatan Dagang RI-Australia Dorong Investasi

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai, IA-CEPA layaknya dua mata pisau yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Agar bisa menjadi peluang, kuncinya adalah dengan meningkatkan daya saing produk yang akan diekspor, mengingat Australia juga membuat kesepakan serupa dengan negara-negara lainnya.

"Yang namanya perjanjian perdagangan atau kerja sama ekonomi internasional, apapun itu bentuknya, kuncinya kita harus mematangkan daya saing produk. Adanya IA-CEPA ini membebaskan tarif sekitar 7.000 produk Indonesia yang masuk ke Australia, sehingga ini memudahkan produk kita masuk pasar Australia. Tetapi kan Australia ini tidak hanya kerja sama dengan Indonesia, juga dengan negara-negara lain. Jadi percuma saja kalau tarif masuknya dikurangi atau dihilangkan, tetapi produk kita tidak bisa bersaing dan tidak dipilih oleh penduduk Australia,” kata Ahmad Heri Firdaus kepada Beritasatu.com, Minggu (5/7/2020).

Heri menilai, Indonesia perlu membangun market intelligent yang lebih dalam untuk mengidentifikasi kebutuhan produk, identifikasi selera konsumen, hambatan perdagangan, hingga jaringan distribusi dan logistik. "Intinya kita harus bisa membaca kondisi pasar di sana. Tren-nya lagi suka apa, konsumsi apa, lalu bisa tidak kita memenuhinya," kata Heri.

Selain melihat Australia sebagai pasar yang bisa dijajaki, Heri menambahkan, Indonesia juga harus bisa melihat hubungan dagang Australia dengan negara-negara lainnya, sehingga Indonesia bisa menjadi negara mitra Australia di dalam memproduksi barang-barang Industrinya. Misalnya dengan mengekspor bahan baku industri.

Baca Juga: Industri Manufaktur Jadi Sektor Andalan

"Kita juga perlu melihat selama ini Australia impor dari mana saja, misalkan impor crude palm oil (CPO) dari Malaysia. Kalau kita bisa menawarkan sesuatu yang lebih memberikan daya tarik, pasti mereka akan memilih kita,” kata Heri.

Dari data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor non migas dari Indonesia ke Australia selama periode Januari-Mei 2020 sebesar US$ 915 juta, sedangkan impor non-migas dari Australia ke Indonesia sebesar US$ 1,6 miliar. Dengan adanya IA-CEPA, Heri berharap defisit perdagan ini tidak semakin melebar.

"Dengan adanya IA-CEPA, ini kan dikhawatirkan membanjir (produk impor). Apalagi neraca perdagangan kita dengan Australia sudah defisit. Harapannya kan ini bisa memiminalisir defisit tersebut, atau bahkan bisa surplus. Sehingga perlu ada strategi bertahan dengan melakukan pengendalian impor melalui non-tarif measures, tetapi secara bijaksana,” kata Heri.

Beberapa aturan non-tariff measures (NTMs) yang bisa dibuat misalnya terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produk yang masuk Indonesia, hingga kewajiban menggunakan distributor Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Apresiasi Dukungan Partai Buruh Australia

"Buatlah NTMs yang tidak diskriminatif. Misalnya aturan halal, label harus berbahasa Indonesia, kemudian harus membangun kantor cabang di sini atau memakai distributor Indonesia, supaya kita juga dapat keuntungan dari kegiatan impor Australia,” kata Heri.

Berdasarkan data World Trade Organization (WTO), jumlah NTMs Indonesia baru sebanyak 272, sementara Australia ada 789. Masih sedikitnya NTMs Indonesia ini, juga dilihat Heri sebagai ancaman.

"Sekarang ini tren-nya aturan tarif makin berkurang, tetapi di sisi lain yang non-tarif makin meningkat, jadi setiap negara berusaha melindugi masing-masing negaranya untuk bisa mengendalikan serbuan impor dari negara lain. Indonesia juga perlu memikirkan aturan-aturan non-tarif ini untuk melindungi konsumen dan produsen dalam negeri, tetapi juga tidak diskriminatif,” kata Heri.

Bila hal-hal yang menghambat kinerja perdangan Indonesia dengan Australia tersebut tidak dibenahi, adanya IA-CEPA dikhawatirkan justru akan merugikan Indonesia dan malah menguntungkan Australia.

Baca Juga: IA-CEPA Perkuat Ekonomi RI-Australia

"Kalau hanya business as usual, kita lihat saja trennya sekarang ini kita sudah defisit dengan Australia. Kalau tidak ada pembenahan dari hulu ke hilir, ya akan tetap defisit. Tetapi kalau kita pakai skenario akselerasi, harapannya setahap demi tahap kita bisa mengurangi defisit dan bisa surplus,” kata Heri.

Masih kecilnya NTMs Indonesia ini juga disoroti ekonom Indef lainnya, Bhima Yudhistira. Dikhawatirkan hal ini akan membuat perdagangan antara Indonesia dan Australia menjadi tidak seimbang, apalagi NTMs Australia 2,5 kali lebih banyak.

"Kalau NTMs Indonesia kecil, sementara negara yang diajak kerja sama jauh lebih besar, apakah ada perimbangan perdagangan juga? Karena posisi Indonesia nantinya bisa dihambat dengan berbagai regulasi-regulasi lain,” kata Bhima.

Sebelum adanya IA-CEPA, lanjut Bhima, Australia sangat fokus melakukan ekspor ke Indonesia untuk produk-produk pertanian dan peternakan. Sementara ekspor Indonesia ke Australia tidak terlalu fokus pada komoditi tertentu. Mayoritasnya adalah ekspor produk furnitur, kertas, sepatu dan apparel.

Baca Juga: Australia Apresiasi Jokowi Bantu Tangani Karhutla

"Kalau dilihat dari sini, ketika IA-CEPA kemudian diberlakukan, sepertinya winner dan sangat spesifik ke sektor pertanian adalah Australia. Sementara, produk pertanian Indonesia sepertinya belum memiliki daya saing untuk masuk ke Australia," tegas Bhima.



Sumber: BeritaSatu.com