KPU Baru Terima Rp 4,5 T dari Rp 10 T Dana Pilkada 2020

KPU Baru Terima Rp 4,5 T dari Rp 10 T Dana Pilkada 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Robertus Wardi / WBP Jumat, 3 Juli 2020 | 11:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan baru menerima Rp 4,5 triliun dana Pilkada 2020 dari total Rp 10 triliun yang dianggarkan. Dana itu merupakan transfer dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 dan 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Sampai minggu lalu tanggal 25 Juni baru Rp 4,,559 triliun yang telah dicairkan. Itu dari transfer tahun anggaran 2019 dan 2020,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Ia menjelaskan total dana Pilkada Serentak 2020 yang dibutuhkan KPU adalah Rp 10,005 triliun. Dana itu berdasarkan penandatangan NPHD dari 270 satuan kerja (satker) yang melakukan pilkada. Sebagian dana bersumber dari ABPN tahun 2020.
“Dana awal sebelum ada addendum (perubahan) sebesar Rp 9,920 triliun. Kemudian ada addendum dari 16 satker dengan perubahan Rp 85,779 miliar. Jadi total dana yang dibutuhkan KPU menjadi Rp 10,005 trilun,” jelas Arief.

Baca juga: Mendagri Minta 270 Daerah Segera Cairkan Anggaran Pilkada

Menurut Arief, pada tahun anggaran 2019 lalu, ada 267 satker KPU daerah yang telah menerima transfer anggaran dari pemerintah daerah sebesar Rp 509 miliar. Ada tiga daerah yang tidak menstransfer dana pilkada yaitu Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Gowa. Sementara pada tahun 2020, , ada 257 satker KPU daerah yang sudah menerima transfer hibah pilkada dari pemda sejumlah Rp 4,050 trilun. Sementara ada Rp 5,477 triliun dana yang belum diteima KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. “Sampai pekan lalu, terdapat 25 satker yang penerimaan transfer masih kecil atau di bawah 30 persen. Kemudian ada 2 satker dengan saldo kas nol yaitu KPU Kabupaten Halmahera Timur dan KPU Kota Solok,” tutur Arief.

Dia menegaskan dari total dana pilkada Rp 10,005 triliun, KPU telah mengusulkan pembiayaan dari APBN sebesar Rp 4,768 triliun. Dari usulan itu, yang disetujui dibayarkan melalui APBN sebesar Rp 1,411 trilun. Kementerian Keuangan telah mencairkan tahap pertama sebesar Rp 1,024 trilun pada tanggal 11 Juni 2020. Kemudian tahap kedua telah terbit daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) APBN tanggal 26 Juni 2020 untuk tambahan anggaran sebesar Rp 941 miliar.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta pemerintah daerah segera mencairkan sisa anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Batas terakhir waktu pencairan adalah tanggal 15 Juli 2020.

Kepala Pusat Penerangan Kemdagri Bahtiar mengungkapkan hingga Rabu (1/7/2020), baru ada 10 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana pilkada yakni Kabupaten Karo, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Rokan Hilir.

Sementara 16 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana pilkada ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Mataram, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sebagaimana diketahui, lanjutan tahapan pilkada telah dimulai tanggal 15 Juni lalu setelah ditunda selama tiga bulan akibat penyebaran Covid 19. Saat ini telah memasuki tahapaan verifikasi calon independen. Mulai 15 Juli akan masuk tahapan pemutakhiran atau pencocokan dan penelitian (coklit) data daftar pemilihan tetap (DPT). Tahap terakhir berupa pencoblosan telah ditetapkan tanggal 9 Desember 2020.



Sumber: BeritaSatu.com