Luhut: Investasi Tiongkok di Morowali Dorong Hilirisasi Nikel

Luhut: Investasi Tiongkok di Morowali Dorong Hilirisasi Nikel
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Antara)
Lona Olavia / ALD Selasa, 30 Juni 2020 | 22:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menampik keras tudingan bahwa Pemerintah Indonesia memberi keistimewaan terhadap Tiongkok untuk menanamkan investasinya ke Indonesia, termasuk mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) asal negara itu. Kehadiran investasi Tiongkok. Prinsip dasar pemerintah memberi kesempatan yang sama kepada semua investor yang memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

Penegasan itu disampaikannya kepada SP di ruang kerjanya, Selasa (30/6), menanggapi masih adanya sorotan terhadap investasi Tiongkok di Morowali dan Konawe, Sulawesi Tengah, terutama kehadiran TKA negeri panda itu. Kehadiran investor di Morowali adalah untuk merealisasikan hilirisasi nikel.

Dia mengungkapkan, sebelumnya Indonesia mengekspor bijih nikel atau dalam bentuk material mentah (raw material) ke Tiongkok. Setelah diolah, produknya diimpor ke Indonesia. “Kita tidak memperoleh nilai tambah. Sekarang itu (ekspor bahan mentah) kita larang. Kalau mereka (Tiongkok) ingin memproduksi nikel, silakan investasi di sini,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Luhut, pemerintah menetapkan lima syarat bagi investor dari Tiongkok tersebut. Pertama, Indonesia tidak akan menerima investasi kalau tidak membawa teknologi yang terbaik. “Syarat teknologi ini akan diaudit oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sehingga tidak sembarangan,” jelasnya.

Kedua, harus membawa nilai tambah (added value). Ketiga, harus dilakukan melalui skema business to business (B to B) bukan government to government (G to G). “Dengan skema B to B tidak memengaruhi rasio utang Indonesia ke GDP (gross domestic product),” katanya.

Keempat, para investor harus melakukan teknologi transfer. Terobosan ini, kata Luhut, akan memberi terhadap pada pekerja Indonesia. “Dengan transfer teknologi tersebut, pekerja Indonesia akan memperoleh transfer pengetahuan terhadap teknologi baru yang masuk ke dalam negeri,” ujarnya.

Kelima, memakai sebanyak mungkin pegawai Indonesia. Terkait syarat ini, Luhut mengungkapkan, di investasi Tiongkok di Morowali menyerap 42.000 tenaga kerja. Dari jumlah itu, TKA hanya sekitar 3.000 orang. “Jadi di bawah 10%,” katanya.

Soal tenaga kerja asing, Luhut pun menyebutkan, di Morowali saat ini ada 42.000 pekerja di mana pekerja asingnya hanya 3.000 orang atau di bawah 10%. “Mengapa harus orang asing, sebab mereka saat ini yang memiliki kompetensi, agar pekerjaan konstruksi cepat selesai. Mereka (investor) juga tidak ingin berlama-lama menggunakan tenaga kerja asing karena cost-nya lebih mahal. Jadi semakin cepat selesai, semakin cepat mereka bisa menggunakan lebih banyak tenaga kerja lokal,” jelasnya.

Dia pun mengkritik kalangan yang terus mempersoalkan TKA. “Jadi, kalau soal nasionalisme, saya juga beberapa kali mau mati untuk Republik ini. Mereka jangan asal bicara saja. Saya tidak pedulilah omongan itu, saya telan saja demi Republik ini. Lagi pula, dalam bisnis rang maunya cepat dan dikerjakan benar sehingga biaya turun. Apalagi, dunia ini semuanya sedang berlomba pada cost efficiency,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya lokal, lanjut Luhut, pemerintah juga mendukung pengembangan politeknik industri logam di Morowali dan Konawe. Kedua wilayah itu yang akan menjadi pusat inovasi teknologi dan pengembangan produk berbasis nikel. Sekolah tinggi vokasi yang pembangunannya difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian ini merupakan salah satu best practice dalam pelaksanaan pendidikan yang mengusung konsep link and match dengan dunia industri.

Pengembangan “Lithium”
Luhut mengembangkan, melalui kehadiran investor asing di Morowali dan Konawe tersebut, pemerintah tengah mendorong hilirisasi industri dari nikel yang merupakan material dasar pembuatan baterai lithium. “Kita membuat itu untuk hilirisasi. Selama ini, berpuluh-puluh tahun, contohnya Freeport, hanya ekspor raw material, jadi nilai tambah kita tidak terima. Lapangan kerja tidak berkembang, tidak ada pajak yang diterima juga. Lalu, kita impor lagi barang jadi ke Indonesia. Mengapa tidak kita produksi sendiri di sini. Tapi, kan harus ada uang, teknologi, dan kita belum punya semua ini. Yang paling segera dan siap adalah Tiongkok, karena 98% nikel ini sebelumnya kita ekspor ke Tiongkok," jelas Luhut.

Dari pembangunan pabrik ini, pemerintah menargetkan Indonesia dapat memproduksi baterai lithium untuk penggunaan kendaraan listrik pada tahun 2024. Saat itu, negara-negara Eropa sudah mewajibkan penggunaan kendaraan berbasis listrik.

“Indonesia akan menjadi pemasok utama baterai mobil (battery electric vehicle/BEV) di dunia. Baterai lithium di dunia, 75% raw material-nya ada di Indonesia. Tahun 2024 sudah mulai produksinya untuk lithium, tapi karena Covid mungkin akan sedikit tertunda,” katanya.

Upaya hilirisasi tersebut, ungkap Luhut, mendapat tantangan dari banyak negara. “Kita digugat ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), karena melarang ekspor bijih nikel. Ini akan kita lawan,” ungkapnya.

Di Kawasan Industri Morowali, investor asal Tiongkok Tsingshan Group sedang membangun industri pengolahan nikel yang kelak berujung pada industri energi terbarukan, baterai lithium dengan nilai investasi mencapai US$ 12 miliar hingga US$ 30 miliar.

Demikian pula di Konawe, Sulawesi Tenggara, investor Tiongkok, Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) membangun smelter di atas lahan 500 hektare dengan nilai investasi US$ 860 juta atau sekitar Rp 12,8 triliun.

Sementara itu, PT Obsidian Stainless Steel (OSS) membangun industri stainless steel dengan total investasi US$ 2 miliar, atau Rp 29,8 triliun. Total investasi di Konawe mencapai US$ 2,86 miliar atau sekitar Rp 42,6 triliun. Industri yang dibangun juga sama, yakni hilirisasi nikel yang berujung pada baterai lithium.



Sumber: BeritaSatu.com