Kemhub Tetapkan Kapasitas Penumpang Pesawat Maksimal 70%

Kemhub Tetapkan Kapasitas Penumpang Pesawat Maksimal 70%
Ilustrasi penumpang pesawat saat pandemi Covid-19. (Foto: Antara)
Thresa Sandra Desfika / FER Selasa, 9 Juni 2020 | 16:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Regulasi itu ditetapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, pada Senin (8/6/2020).

Baca Juga: Pelepasan Balon Udara Liar akan Dituntut Hukum

Kemudian, Menhub Budi juga mengatur lebih rinci dalam surat edarannya terkait kapasitas maksimal di setiap moda transportasi, seperti pada pesawat jet narrow dan wide body maksimal terisi 70 persen.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub, Novie Riyanto menjelaskan, dalam SE Menhub Nomor 13/2020 diatur jaga jarak fisik di dalam pesawat yang dibatasi maksimal 70 persen untuk pesawat jet narrow dan wide body niaga berjadwal. Dalam peraturan sebelumnya, yakni Permenhub Nomor 18/2020, kapasitas diatur maksimal 50 persen.

"Untuk pesawat lebih kecil seperti pesawat ATR dan lain-lain tidak dibatasi tapi SOP-nya harus sesuai. Semua flight harus sediakan antisipasi saat penerbangan kalau ada sakit harus bisa diisolasi baik di dalam pesawat," ungkap Novie dalam telekonferensi dengan wartawan, di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Baca Juga: Penumpang Pesawat Jalani 3 Pemeriksaan

Novie menekankan, baik maskapai maupun agen perjalanan, sebelum menjual tiket pesawat harus baik memberikan sosialisasi kepada penumpang terkait persyaratan yang harus dipenuhi sesuai SE Gugus Tugas Nomor 7/2020, antara lain syarat hasil tes PCR atau rapid test ataupun surat keterangan bebas gejala seperti influenza.

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menerbitkan SE Nomor 7/2020 yang mengatur persyaratan perjalanan orang di dalam negeri, di mana setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang di dalam negeri dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, setiap individu yang melakukan perjalanan orang di dalam negeri dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan, antara lain menunjukkan identitas diri, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku tujuh hari atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil nonreaktif yang berlaku tiga hari pada saat keberangkatan, atau menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa yang dikeluarkan oleh dokter, rumah sakit, atau puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan/atau rapid test.

Baca Juga: Maskapai Harus Pastikan Calon Penumpang Penuhi Syarat

SE itu menyatakan, persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orng di dalam wilayah atau kawasan aglomerasi.



Sumber: BeritaSatu.com