Ketua Gugus Tugas Umumkan Prakondisi Pembukaan Sembilan Sektor

Ketua Gugus Tugas Umumkan Prakondisi Pembukaan Sembilan Sektor
Doni Monardo. (Foto: Antara)
Ari Suprianti Rikin / WBP Jumat, 5 Juni 2020 | 08:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengumumkan bahwa tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi dan penetapan 102 kabupaten/kota untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman Covid-19 telah dimulai. Dalam hal ini, pelaksanaan program tersebut baru berlaku bagi sejumlah daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus virus corona, sehingga dapat diberikan kewenangan untuk memulai prakondisi.

"Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspons baik oleh pemimpin daerah di 102 kabupaten/kota," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam keterangan resminya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Kamis (4/6/2020) malam.

Baca juga: Program Pemulihan Ekonomi Libatkan KPK

Selanjutnya, para pimpinan di daerah juga telah mengupayakan persiapan dan membangun komunikasi dengan semua kelompok, komponen masyarakat serta bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Sampai sejauh ini, beberapa pimpinan di daerah telah melaporkan bahwa laju peningkatan kasus di wilayahnya masing-masing dapat ditekan. Namun memang diakui bahwa hal itu belum maksimal di beberapa daerah yang lain.

Menurutnya, pelaksanaan masyarakat produktif dan aman Covid-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan-tahapan yakni waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi. "Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman Covid-19," imbuhnya.

Di samping itu pemerintah tetap fokus dan optimal dalam pengendalian Covid-19 agar masyarakat tidak sampai terpapar. Pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Jokowi Minta Pemerintah, BI, OJK, dan Swasta Berbagi Beban

Menurutnya, dampak kondisi pandemi tersebut juga dapat memicu masalah baru yang berujung pada menurunnya imunitas sehingga rentan terhadap paparan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. "Dampak dari kehilangan pekerjaan ini akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga berisiko terpapar Covid-19," paparnya.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dampak Covid-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.

Dia mengatakan, gugus tugas mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial ekonomi dan tenaga kerja, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo untuk menentukan tahapan pembukaan sektor ekonomi. "Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak," tutur Doni.

Selanjutnya gugus tugas juga melakukan diskusi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sosial budaya dan keamanan.

Sembilan Sektor
Adapun dalam pemulihan ekonomi, gugus tugas telah mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari tiga aspek yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi produk domestik regional bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor.

Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Menurut keputusan yang diambil, sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

Sementara pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap. "Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh kementerian/lembaga terkait," jelas Doni.

Selain itu, supervisi berupa monitoring dan evaluasi juga dilakukan bersama-sama kementerian/dinas terkait, Gugus Tugas Pusat dan daerah serta elemen masyarakat secara terus menerus.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 baru, maka Ketua Gugus Tugas akan memberi rekomendasi susulan untuk menutup kembali aktivitas tersebut.

Dalam hal ini perusahaan atau sektor yang melakukan aktivitas juga wajib mengambil tindakan preventif apabila terjadi potensi transmisi lokal ke masyarakat luas. "Maka perusahaan dan atau manajemen kawasan sektor tersebut berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracing agresif, dan isolasi yang ketat dalam kluster penyebaran dari kawasan tersebut," tandas Doni.



Sumber: BeritaSatu.com