Indonesia Berpeluang Tampung Relokasi Investasi dari Tiongkok

Indonesia Berpeluang Tampung Relokasi Investasi dari Tiongkok
Ilustrasi pabrik baja. (Foto: GA Photo/Mohammad Defrizal)
Lona Olavia / FER Kamis, 28 Mei 2020 | 19:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi virus corona atau Covid-19 telah mengganggu rantai pasokan global yang dalam dua dekade terakhir berpusat di Tiongkok. Hal ini menyebabkan negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) berencana memutus ketergantungan rantai pasokan global industrinya dari Tiongkok.

Fenomena ini merupakan suatu kesempatan emas bagi Indonesia yang membutuhkan investasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan menggaet investor untuk menanamkan modalnya di tanah air.

Baca Juga: Rencana Relokasi 59 Pabrik Tiongkok ke Jateng Disambut Baik

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, Indonesia sebetulnya memiliki peluang untuk menarik investasi yang akan keluar dari Tiongkok ke tanah air.

“Salah satu daya tarik investasi Indonesia adalah pasar yang besar. Investor luar negeri juga menganggap Indonesia sebagai negara dengan potensi pertumbuhan pasar yang besar,” ujar Tauhid di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Meski begitu, untuk menjadi tujuan relokasi dari Tiongkok, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain seperti India, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tahun lalu, setidaknya sebanyak 33 perusahaan hengkang dan merelokasi pabriknya dari Tiongkok. Namun, alih-alih merelokasi ke Indonesia, perusahaan-perusahaan tersebut memindahkan basis produksinya ke Vietnam dan Thailand, salah satunya karena persoalan harga lahan.

Baca Juga: RI Bersaing dengan India Bidik Investor yang Relokasi dari Tiongkok

Menurut Tauhid, selain harga lahan ada beberapa faktor yang menjadi kekhawatiran investor asing saat ingin berinvestasi di Indonesia. Pertama, kenaikan upah yang terlalu tinggi. Setiap tahun kenaikan upah tenaga kerja di Indonesia mencapai 7 persen hingga 8 persen, sedangkan di Vietnam maupun India hanya 4 persen hingga 5 persen.

Kedua, infrastruktur untuk jaringan logistik yang masih kurang. Ketiga, investor asing enggan melirik Indonesia yang terkenal dengan birokrasi yang berlapis, salah satunya urusan perpajakan. "Investor Jepang, misalnya, masih menganggap prosedur perpajakan di Indonesia cukup rumit,” kata Tauhid.



Sejumlah perubahan telah digagas Pemerintah dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai upaya untuk memangkas jalur birokrasi. Namun, langkah reformasi struktural serupa belum ditemukan merata di lapisan birokrasi lain, sehingga investor dari luar negeri masih menemui hambatan di lapangan.

Baca Juga: Upah Tinggi dan Etos Kerja, Dua Masalah Utama Industri

Karena itu, pemerintah, imbaunya harus bisa menjawab kekhawatiran investor tersebut untuk menarik peluang investasi asing ini dengan cara memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, memberikan fasilitas yang memudahkan investasi dan menawarkan insentif terkait perpajakan yang menarik, serta mengakselerasi reformasi birokrasi dan regulasi terkait penanaman modal.

Selain itu, demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi destinasi investasi, pemerintah dinilai perlu terus meningkatkan kebijakan pro investasi untuk mendorong masuknya permodalan asing yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya pascapandemi Covid-19.

Tauhid menambahkan, relokasi investasi dari Tiongkok, yang sebagian besar di sektor manufaktur dipercaya dapat memperbaiki tren investasi yang selama ini didominasi sektor tersier dan sektor jasa. 
Selain itu, insentif yang tepat untuk industri manufaktur juga perlu dipertimbangkan, tidak sekedar tax holiday.

Baca Juga: Panasonic Relokasi Pabrik AC dari Malaysia ke RI

"Selayaknya pemerintah bergegas mengambil langkah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, sebelum Indonesia kehilangan kesempatan lagi karena investor kembali memilih Vietnam dan Thailand,” pungkas Tauhid.



Sumber: BeritaSatu.com