AS Cabut Kriteria Negara Berkembang

Mendag: Daya Saing Produk Indonesia Harus Ditingkatkan

Mendag: Daya Saing Produk Indonesia Harus Ditingkatkan
Agus Suparmanto. (Foto: Antara)
Herman / FER Selasa, 25 Februari 2020 | 19:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - US Trade Representative (USTR) pada 10 Februari 2020 lalu telah memperketat kriteria negara berkembang yang berhak mendapatkan pengecualian de minimis dan negligible import volumes untuk pengenaan tarif anti-subsidi atau countervailing duty (CVD).

Baca Juga: Indonesia Dihapus dari Preferensi AS

Berdasarkan keputusan tersebut, Indonesia dan beberapa negara lainnya tidak lagi dimasukkan dalam daftar negara berkembang dan dianggap sebagai negara maju.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto, menyatakan, Indonesia siap meningkatkan daya saing, khususnya untuk terus meningkatkan ekspor ke AS. Selain itu, Mendag juga menegaskan bahwa status Indonesia sebagai negara penerima fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang dari negara berkembang tidak terdampak.

"Dikeluarkannya Indonesia dalam kategori negara berkembang tersebut, artinya daya saing produk Indonesia harus ditingkatkan agar kita terus dapat memenangkan pasar ekspor. Sementara itu, perubahan kriteria negara berkembang yang ditetapkan USTR tersebut hanya berlaku dalam aturan pengenaan CVD dan tidak berdampak pada status Indonesia sebagai negara berkembang penerima fasilitas GSP," kata Agus Suparmanto dalam keterangan resminya, Selasa (25/2/2020).

Baca Juga: RI Terancam Kehilangan Fasilitas Bea Masuk

Menurut USTR, tiga kriteria baru yang diterapkan AS untuk negara berkembang adalah berdasarkan Gross National Income menurut versi Bank Dunia (lebih dari US$ 12,375 per tahun), pangsa total perdagangan dunia diatas 0,5 persen (sebelumnya 2 persen), dan negara berkembang yang merupakan anggota Uni Eropa, OECD, dan G-20.

Berdasarkan kriteria tersebut, USTR mengeluarkan daftar negara berkembang dari pengecualian de minimis CVD, misalnya Argentina, Brasil, India, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Indonesia dikeluarkan dari pengecualian tersebut karena keanggotaan Indonesia dalam G-20 dan memiliki pangsa total perdagangan dunia 0,9 persen.

Mendag Agus menyampaikan, saat ini Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS juga masih terus mengadakan konsultasi terkait country review penerima program GSP. Status negara berkembang penerima fasilitas GSP sendiri diatur dalam statute yang berbeda di bawah Trade Act 1974.

"Indonesia saat ini tengah berkoordinasi erat dengan pihak AS untuk memastikan status Indonesia sebagai penerima GSP. Sejauh ini, perkembangan diskusi secara bilateral berlangsung cukup positif dan diharapkan AS dapat menginformasikan hasil review segera. Jadi, pengaturan baru perubahan ketentuan CVD tersebut berbeda dengan penerapan status Indonesia sebagai negara penerima GSP,” tegas Mendag.

Baca Juga: Optimisme Konsumen Tetap Terjaga

Tidak terpengaruhnya fasilitas GSP yang diterima Indonesia juga disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono. Kebijakan tersebut menurutnya hanya berdampak pada US countervailing duty investigations, bukan pada program GSP.

"Kedutaan Besar AS di Jakarta telah memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa notice USTR tidak berpengaruh terhadap pemberian fasilitas GSP Indonesia. Kebijakan tersebut hanya berdampak pada US countervailing duty investigations, bukan pada program GSP," ungkap Susiwijono.

Lebih lanjut dijelaskan, status penerima GSP yang didasarkan pada 15 kriteria eligibilitas, didasarkan pada Undang-undang yang berbeda, termasuk kriteria negara berkembang dan LDCs yang ditentukan oleh World Bank. Sementara Undang-Undang GSP tidak menjadikan status 'negara berkembang' sebagai pertimbangan.



Sumber: BeritaSatu.com