Indef Paparkan 4 Tantangan Penurunan Angka Kemiskinan

Indef Paparkan 4 Tantangan Penurunan Angka Kemiskinan
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menggelar diskusi media, di Jakarta, 6 Februari 2020 ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / FER Minggu, 16 Februari 2020 | 19:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, turun 0,19 persen poin dibandingkan Maret 2019. Sedangkan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,79 juta orang, turun 0,36 juta orang dibandingkan Maret 2019.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah menyampaikan, setidaknya ada empat tantangan berat yang dihadapi Indonesia dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, yakni perlambatan ekonomi, sifat kemiskinan yang satu digit (the last mile problem), ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang semakin besar, serta korupsi. Hal tersebut akan mempersulit tujuan pertama Sustainable Development Goals yang menyebutkan bahwa tahun 2030, dunia terbebas dari kemiskinan, tidak terkecuali Indonesia.

Terkait tantangan pertumbuhan ekonomi, Rusli memaparkan dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat. Terakhir pada 2019, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02 persen. Pada 2020, Indef memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8 persen.

Kondisi tersebut, akan memengaruhi kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan periode 2010-2014 dibandingkan dengan 2015-2019.

Pada periode 2010-2014 di mana pertumbuhan ekonomi nasional pernah mencapai 6 persen, rata-rata elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam penurunan kemiskinan sebesar 0,53. Sedangkan pada periode 2015-2019 sebesar 0,42.

"Semakin rendah elastisitas, maka semakin rendah kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi semakin tidak responsif atau elastis terhadap penurunan angka kemiskinan," kata Rusli Abdullah dalam diskusi yang digelar Indef, Minggu (16/2/2020).

Tantangam selanjutnya adalah sifat kemiskinan yang satu digit (the last mile problem). Menurut Rusli, menurunkan angka kemiskinan dari level 20 persen ke 15 persen lebih mudah dibandingkan dengan menurunkan angka kemiskinan dari 9 persen ke 8 persen.

Pada kemiskinan 20 persen, kebijakan padat karya dan penyertaan modal usaha bisa mengentaskan angka kemiskinan, namun tidak pada level satu digit. Hal ini disebabkan perbedaan karakteristik orang-orang yang berada di kelompok double digit dan single digit kemiskinan.

"Pada level double digit, orang miskin yang melekat adalah mereka memiliki level pendidikan yang layak, akses kesehatan bagus, namun belum beruntung dalam akses ekonomi. Sehingga kebijakan yang bersifat ke ekonomi bisa lebih mudah dalam mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan. Namun tidak pada angka kemiskinan satu digit. Penduduk yang berada pada kemiskinan single digit tidak saja terbatas aksesnya ke ekonomi, tapi juga kesehatan dan pendidikan," kata Rusli.

Karenanya, kebijakan penurunan angka single digit perlu langkah yang berbeda dengan kebijakan ketika kemiskinan pada level double digit. Kolaborasi program ekonomi, kesehatan, pendidikan dan akses politik diperlukan dalam kemiskinan single digit.

Tantangan ketiga, ketidapastian global dan nasional yang semakin uncertain. Ketidakpastian tersebut sering disebut Black Swan Theory, yaitu peristiwa langka yang sulit diprediksi, namun saat terjadi akan berdampak besar dan di luar perkiraan umum.

"Uncertainty akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional dalam rangka mencapai pertumbuhan yang optimal dan inklusif yang berujung pada pengurangan angka kemiskinan," kata Rusli.

Tantangan keempat terkait korupsi. Rusli mengatakan korupsi membuat alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien dan terkonsentrasi hanya pada satu dua kelompok atau entitas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi menjadi tidak optimal.

"Korupsi juga menjadi sumber ketimpangan. Sebab akses sumber daya ekonomi tidak merata dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu," tandas Rusli.

 



Sumber: BeritaSatu.com