Gapki Berharap Omnibus Law Sederhanakan Regulasi

Gapki Berharap Omnibus Law Sederhanakan Regulasi
Alex Sugiarto. ( Foto: Antara )
/ AB Kamis, 13 Februari 2020 | 14:30 WIB

Palembang, Beritasatu.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumatera Selatan berharap hadirnya payung hukum omnibus law yang digagas pemerintah dapat berdampak pada penyederhanaan regulasi di tingkat daerah, sehingga memudahkan pengembangan industri sawit.

Ketua Gapki Sumatera Selatan Alex Sugiarto di Palembang, Kamis (13/2/2020), mengatakan sering kali terjadi tumpang tindih antara peraturan yang diterbitkan pemerintah provinsi (pemprov) dengan pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot).

“Mungkin antara pemprov dan pemkab koordinasinya kurang baik. Pemprov mengeluarkan peraturan A, sementara pemkab yang punya otonomi juga mengeluarkan peraturan yang mirip dengan A,” katanya.

Pelaku bisnis harus mengikuti semua peraturan, baik yang diterbitkan pemprov maupun pemkab/pemkot.

“Kami berharap omnibus law dapat menyederhanakan regulasi-regulasi di tingkat daerah,” katanya.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan Gapki di tingkat pusat terlibat aktif dalam penyusunan omnibus law yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. Bahkan, Gapki terus mengawal proses penyusunan omnibus law hingga nanti disahkan oleh DPR.

Penyederhanaan regulasi melalui omnibus law, kata Joko, sudah ditunggu banyak pihak, terutama kalangan pengusaha karena menjanjikan iklim investasi yang lebih baik. Apalagi, industri sawit saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup berat, baik karena isu eksternal maupun dari dalam negeri.

“Kita semua tahu Eropa terus membuat regulasi yang menghambat produk sawit. Oleh karena itu, kita perlu kompak antara pemerintah dan pengusaha,” ujarnya.



Sumber: ANTARA