Agar Pertumbuhan Ekonomi 6%, Diperlukan Investasi Baru Sebesar Rp 4.800 Triliun

Agar Pertumbuhan Ekonomi 6%, Diperlukan Investasi Baru Sebesar Rp 4.800 Triliun
Acara "Kick off Meeting" dengan topik “Kajian Strategis Penyusunan Roadmap Transformasi Struktur Ekonomi Nasional” di Hotel Marriot, Yogyakarta, Kamis, 23 Januari 2020. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Jumat, 24 Januari 2020 | 12:54 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com – Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun, Indonesia membutuhkan investasi baru sebesar Rp 4.800 triliun. Di sisi lain, dengan pertumbuhan itu, sebanyak 2 juta tenaga kerja baru bisa tertampung.

Hal itu dikatakan Asisten Deputi Pengembangan Investasi, Kementeriann Koordinator bidang Perekonomian, Ichsan Zulkarnaen dalam acara Kick off Meeting dengan topik “Kajian Strategis Penyusunan Roadmap Transformasi Struktur Ekonomi Nasional” di Hotel Marriot, Yogyakarta, Kamis (23/1/2020). Kegiatan tersebut diselenggarakan Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Selain Ichsan, tampil sebagai narasumber lain dalam forum tersebut adalah Amirullah Setya Hardi dari FEB Universitas Gadjah Mada (UGM), Y Sri Susilo dari FBE Universitas Atmajaya Yogyakarta (Universitas Atma Jogja), dan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Eka Chandra Buana.

Dalam kesempatan itu, Ichsan menyampaikan makalah dengan topik “Perkembangan Investasi Indonesia”. Dikatakan Ichsan, total investasi langsung pada kuartal III 2019 mencapai Rp 205,7 triliun, tumbuh 18,54% dibandingkankan periode yang sama 2018.

Selanjutnya, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 100,7 triliun (naik 18,9%) dan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 105,0 triliun (naik 17,8%) dibandingkan dengan periode yang sama 2018.

“Pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun untuk dapat menampung dua juta pekerja baru. Untuk itu, diperlukan investasi baru sebesar Rp 4.800 triliun atau setiap 1% pertumbuhan ekonomi diperlukan Rp 800 triliun. Investasi itu bersumber dari pemerintah, BUMN, swasta, PMDN, dan PMA,” ujarnya.

Sementara, Amirullah Setya Hardi menyampaikan paparan dengan topik “Pelaksanaan Transformasi Ekonomi”. Disebutkan, transformasi ekonomi terjadi jika ada pergeseran kontribusi sektor primer, misalnya diwakili sektor pertanian, terhadap produk domestik bruto (PDB) yang semakin menurun. Kemudian, hal itu diikuti oleh meningkatnya kontribusi sektor sekunder, diwakili industri manufaktur/pengolahan, dan meningkatnya kontribusi sektor tersier, yang diwakili sektor jasa.

Pergeseran tersebut sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia atau dengan kata lain transformasi ekonomi juga tengah dialami oleh Indonesia. “Sejalan dengan perkembangan ekonomi, maka kontribusi sektor tersier menjadi paling tinggi, kemudiaan diikuti sektor sekunder dan sektor primer,” ujar Amirullah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), kontribusi sektor primer sebesar 19%, sekunder 31%, dan tersier 50%. Dengan demikian, kontribusi sektor tersier paling tinggi dibandingkan sektor primer dan sekunder.

Sedangkan, dosen FBE Atma Jogja, Y Sri Susilo menyampaikan paparan dengan judul “Mendorong Industri Manufaktur di Indonesia”. Menurut Sri Susilo, upaya mendorong industri manufaktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Bappenas, namun juga menjadi tugas stakeholders yang lain, yakni pemda, asosiasi pengusaha/profesi, PTN/PTS, kkomunitas, dan media.

“Pengembangan industri manufaktur, baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar, harus bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inovasi, serta sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0,” kata Y Sri Susilo.

Hal yang penting terkait dengan mendorong industri manufaktur adalah diperlukan kebijakan dan iklim yang mendorong inovasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong riset, penelitian, dan pengembangan, dengan memberikan insentif pajak bagi pelaku inovasi.

“Upaya lain yang dapat dilakukan adalah membangun innovation center untuk mempercepat proses pengembangan inovasi (innovation led growth),” kata Y Sri Susilo.

Kegiatan yang digelar Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas itu berlangsung sejak Rabu (22/1/20) hingga Jumat (24/1/20). Selain FGD, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah internal meeting terkait dengan persiapan kegiatan, progress report 2019 dan agenda kegiatan 2020, serta menyusun laporan kegiatan.

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Eka Chandra Buana mengatakan, tujuan kick off meeting dalam bentuk FGD adalah menyusun peta jalan transformasi struktur ekonomi nasional.

“Hal tersebut sejalan sejalan dengan salah satu arahan Presiden Jokowi bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan maka diperlukan transformasi ekonomi,” kata Eka Chandra Buana.



Sumber: Suara Pembaruan