Kadin–Kemlu Teken Kerja Sama Tingkatkan Diplomasi Ekonomi

Kadin–Kemlu Teken Kerja Sama Tingkatkan Diplomasi Ekonomi
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani (kanan) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) menandatangani Nota Kesepahaman untuk meningkatkan diplomasi ekonomi di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (8/1/2020). ( Foto: Investor Daily / Novy Lumanauw )
Novy Lumanauw / FMB Rabu, 8 Januari 2020 | 15:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI sepakat mempererat kerja sama di bidang diplomasi ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia.

Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

“Kami memperbaharui MoU ini merujuk pada perkembangan kondisi yang terjadi sekarang ini dan urgensi kerja sama untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi kita di mancanegara yang sedemikian tinggi,” kata Rosan.

Ia mengatakan, perkembangan ekonomi internasional semakin penuh tantangan dan sangat penting untuk mengamankan strategi yang akan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari lima ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun.

“Kami akan mendorong peningkatan perdagangan dan investasi, baik di dalam negeri dan di luar negeri bagi kepentingan perekonomian Indonesia,” kata dia.

Menurut Rosan, Kadin bersama Kementerian Luar Negeri akan menggencarkan diplomasi ekonomi Indonesia di negara-negara akreditasi berdasarkan database yang lebih kredibel dan aktual.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, Kadin sebagai wadah para pelaku usaha nasional juga akan terus meningkatkan komunikasi dengan jajaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri.

“Kami akan melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bersama secara terprogram dan sistematis, saling bertukar informasi mengenai potensi dan peluang usaha, serta kebijakan dan peraturan terkait diplomasi ekonomi, pengembangan kapasitas dan akses perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM) ke pasar internasional, juga meningkatan daya saing Indonesia di pasar internasional,” kata Shinta.

Dikatakan, pelaku usaha juga akan melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya terkait investasi dan perdagangan. “Diperlukan adanya dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat lebih berorientasi pada ekspor,” jelasnya.

Menurut Shinta, untuk mendorong perdagangan dan investasi perlu dilakukan pula institutional reform di sektor publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan dan investasi melalui kajian-kajian dan penguatan riset pasar, yang antara lain mencakup promosi, market intelligent, pengumpulan data dan informasi hambatan non-tariff termasuk regulasi teknis, private standards, pengumpulan data usaha, business matching, dan pendampingan.



Sumber: Investor Daily