Promosikan Peluang Investasi Indonesia, BKPM-KBRI Beijing Manfaatkan Bloomberg New Economy Forum 2019

Promosikan Peluang Investasi Indonesia, BKPM-KBRI Beijing Manfaatkan Bloomberg New Economy Forum 2019
Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun memaparkan arah kebijakan investasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Bloomberg New Economy Forum (NEF) 2019 yang diadakan di Beijing Yanqi Lake International Convention & Exhibiton Center (ICE), Beijing, Tiongkok, Jumat, 22 November 2019. ( Foto: Istimewa / KBRI Beijing )
Asni Ovier / AO Sabtu, 23 November 2019 | 13:45 WIB

Beijing, Beritasatu.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama KBRI Beijing terus mendorong masuknya investasi ke Indonesia guna menggenjot pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan forum skala internasional Bloomberg New Economy Forum (NEF) 2019 yang diadakan di Beijing Yanqi Lake International Convention & Exhibiton Center (ICE), Beijing, RRT, Jumat (22/11/2019).

Duta Besar RI untuk RRT merangkap Mongolia, Djauhari Oratmangun mengatakan, forum tersebut dihadiri oleh lebih dari 500 pemimpin pemerintah, politik, dan bisnis terkemuka. "Indonesia melalui BKPM dan KBRI Beijing diundang untuk mengisi salah satu breakout session dalam rangkaian kegiatan Bloomberg NEF 2019 dengan tema 'Building Asia: Spotlight on Indonesia and Its Next Generation Industries and Talents" dan dipandu oleh Haslinda Amin, news anchor Bloomberg untuk Kawasan Asia Tenggara," ujar Djauhari kepada Beritasatu.com, Sabtu (23/11/2019).

Pada kesempatan itu, Dubes Djauhari Oratmangun memaparkan sejumlah arah kebijakan investasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya soal pelimpahan wewenang kepada BKPM terkait proses dan penerbitan izin kementerian/lembaga serta penentuan kelayakan investor yang mendapatkan Tax Holiday dan Tax Allowance.

"Diharapkan,, ini memberikan kepastian yang lebih besar kepada para investor sehingga realisasi investasi dapat berjalan dengan cepat ke depan,” ujar anggota Komite Investasi bidang Komunikasi dan Informasi Rizal Calvary Marimbo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM Nurul Ichwan mengatakan, pada intinya pengembangan dan perbaikan kebijakan yang diusung oleh pemerintah sekarang adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu cara adalah melalui peningkatan peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) dan realisasi investasi, baik yang baru akan masuk maupun yang masih dalam proses realisasi.

“Kami mengharapkan investasi yang berkualitas dan dapat mengembangkan pola kemitraan dengan UMKM lokal. Oleh karena itu, kami fokus untuk mengawal dan mempercepat realisasi investasi besar dan membentuk Satgas untuk memfasilitasi investor yang terkendala”, katanya.

Dalam sesi tersebut, kata Rizal, Haslinda Amin juga menanyakan sektor prioritas dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. “Sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di mana terdapat perusahaan Jepang yang berencana membuka pabrik kendaraan listrik/hybrid. Dia juga tanya soal sektor ekonomi digital dan sektor peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai talents,” ujar Rizal.

Dubes Djauhari menjelaskan bahwa sektor EV saat ini tengah diminati sejumlah investor Tiongkok, salah satunya dari Nanning, dan sedang dalam penjajakan dengan beberapa perusahaan baterai EV. “Adanya rencana investor Tiongkok dan Jepang untuk membuka industri EV/hybrid tentunya akan menarik investasi lebih banyak lagi di industri baterai, mengingat sumber daya nikel sebagai bahan utama baterai sangat melimpah di Indonesia," ujarnya.

Ferry Unardi, founder Traveloka, sebagai salah satu peserta sesi, juga menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia sangat signifikan. Menurut dia, terdapat banyak sektor potensial yang masih dapat digarap oleh investor, tidak hanya online travel dan e-commerce atau ride hailing, seperti Gojek, tetapi juga edukasi dan kesehatan.

“Sektor potensial dan model bisnis dalam ekonomi digital perlu didasarkan pada consumer trend di Indonesia, khususnya yang dapat mengintegrasikan seluruh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen saat ini dan masa mendatang”, ujar Ferry.

Ferry juga meyakinkan para peserta bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah memberikan perhatian yang lebih terhadap pengembangan ekonomi digital di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang siap dengan era ekonomi baru melalui pendidikan vokasi dan pusat riset.



Sumber: Suara Pembaruan