PLN: Papua Bebas Subsidi Listrik 2024

PLN: Papua Bebas Subsidi Listrik 2024
Sripeni Inten Cahyani, Plt Direktur Utama PLN didampingi Ahmad Rofik, Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN (kiri) dan Dirjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto serta Dr Ir Andang Widi Harto MT Kepala Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM (paling kanan) saat menjelaskan program "1.000 Renewable Energy for Papua," di kantor pusat PT PLN, Jakarta (18/10). ( Foto: Majalah Investor / Fajar Widhiyanto )
Fajar Widhiyanto / FW Jumat, 18 Oktober 2019 | 20:36 WIB

PT Perusahaan Listrik Negara persero (PLN) mentargetkan aliran listrik di provinsi Papua dan Papua Barat akan bebas dari subsidi pada tahun 2024. Manajemen perseroan optimistis listrik di provinsi paling timur ini akan bebas subsidi lewat program “1.000 Renewable Energy for Papua” yang diluncurkan Jumat (18/10).

Disampaikan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Ahmad Rofik usai peluncuran program, 1.000 Renewable Energy for Papua, yang digelar di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lewat program ini masyarakat Papua akan didorong memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar tempat tinggal mereka untuk dikonversi menajdi energi listrik.

“Saat ini sebagian besar bahan bakar (untuk energi) di Papua masih menggunakan fossil fuel. BBM ini didatangkan kebanyakan dari luar Papua atau bahkan impor. Jadi untuk 1 kwh listrik itu mahal sekali, masih sekitar Rp3000 per Kwh. Bahkan bisa lebih untuk daerah yang terisolir. Karena itu kita launching 1000 Renewable Energy for Papua, yang kita gunakan 100 persen dari energi lokal, ada air, matahari, atau biomass,” kata Rofik.

Disampaikan Rofik, bahan bakar untuk pembangkit Biomass mini, bisa menggunakan kayu, bambu atau bahkan samah. Bahan baku energi yang tak perlu dibeli dan tersedia di sekitar tempat tinggal masyarakat. Sehingga ke depannya diharapkan bisa dihasilkan listrik yang murah.

“Kemudian yang selama ini disubsidi karena mahal, pelan-pelan bisa dikurangi. Maka target kami pada 2024 bisa bebas subsidi. Listrik bisa murah, dan andal. Dan ekonomi pun tumbuh,” ujarnya.

Sejauh ini potensi energi baru dan terbarukan di Papua dari empat pembangkit yang dikembangkan dalam program “1.000 Renewable Energy for Papua” ditengarai sekitar 11 ribu MW. Persoalannya kawasan provinsi Papua itu tidak terdiri atas satu pulau, namun tersebar dengan ribuan pulau. Persebaran pulau ini yang menurut Rofik jadi kendala dalam meningkatkan rasio elektrifikasi.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) F X Sutijastoto mengatakan, teknologi pembangkit biomass yang dikembangkan oleh litbang PT PLN telah memungkinkan langkah konversi rumput kering hingga sampah menjadi energi. Rumput dan sampah di kawasan timur Indonesia yang memiliki kondisi iklim kering bisa dubah menjadi ahan baku energi pembangkit Biomass.

“Kalorinya cukup bagus. Ada disekitar mereka. Murah, tapi bisa jadi sumber penghidupan baru masyarakat. Menghasilkan listrik, dan listrik menghasilkan kegiatan ekonomi. Itu terutama di pulau beriklim kering,” ujarnya.

Ia pun berharap ketersediaan listrik tadi bisa meningkatkan perekonomian ekonomi kawasan pesisir Papua, untuk menghidupkan cold storage yang dibutuhkan oleh para nelayan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Papua adalah 94,28% dan Papua Barat 99,99%, sehingga saat ini RE di dua provinsi itu adalah sebesar 95,75%, yang dicapai melalui kontribusi PLN sebesar 58,25%, program LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) dari Kementerian ESDM dan listrik swadaya inisiatif pemda-pemda setempat.

Namun masih ada sekitar 1.724 desa yang gelap gulita, dari jumlah desa sebanyak 7.358 desa, sehingga oleh karena itu PLN meluncurkan Program 1.000 Renewable Energy for Papua sebagai tindak lanjut dari program Ekspedisi Papua Terang
Perkiraan Rasio Elektrifikasi akhir tahun 2019 Provinsi Papua adalah sebesar 96,79% dan Provinsi Papua Barat sebesar 99,99%, dengan tambahan desa yang dilistriki oleh PLN sebanyak 399 desa dan LTSHE sebanyak 230 desa, sehingga akhir tahun 2019 masih ada 1.123 desa gelap gulita.

Berbekal data dari Ekspedisi Papua Terang, PLN bisa memetakan kebutuhan kelistrikan di tiap desa. Sejauh ini berdasarkan survei yang digelar dalam Ekpsedisi Papua Terang, ada empat alternatif pembangkit listrik EBT yang ditawarkan dalam Program 1.000 Renewable Energy for Papua, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro; Tabung Listrik (Talis); Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); serta PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Untuk Pikohidro, lebih cocok apabila diaplikasikan pada daerah yang memiliki perbedaan ketinggian.

Sebanyak 314 desa direncanakan akan menggunakan teknologi tabung listrik (Talis), 65 desa menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pikohidro (PLTPH), 158 desa akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), 116 desa dilistriki dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), 34 Desa menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut, 184 desa akan diterangi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 151 set, serta selebihnya 252 desa rencananya akan disambungkan ke sistem jaringan listrik (grid) PLN yang telah ada, demikian disampaikan urai Ahmad Rofik.

Usai peluncuran program 1.000 Renewable Energy for Papua, plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani mengemukakan, lewat sejumlah inovasi demi memenuhi rasio elektrifikasi, PLN mentargetkan rasio elektrifikasi 99,9% di tahun 2019, dan di tahun 2020 ditargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 100%. “Saat Indonesia merdeka ke 75 tahun, diharapkan semuanya akan teraliri listrik. Semua masyarakat Indonesia harus mendapatkan hak yang sama atas ketersediaan listrik,” ujarnya.



Sumber: Majalah Investor