Over Kuota Solar Subsidi, PR Jokowi di Periode Kedua

Over Kuota Solar Subsidi, PR Jokowi di Periode Kedua
Petugas melayani pembelian solar subsidi di SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (30/7). ( Foto: Antara/Fanny Octavianus )
Rangga Prakoso / FER Selasa, 1 Oktober 2019 | 18:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode pertama meninggalkan pekerjaan rumah (PR) terkait over kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi. Pasalnya, realisasi penyaluran solar bersubsidi hingga 25 September kemarin mencapai 11,67 juta kilo liter (KL) atau 80,46 persen dari kuota sebesar 14,5 juta KL.

Pada Agustus kemarin, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menerbitkan aturan pengendalian penyaluran Solar subsidi. Pengendalian dilakukan dengan pembatasan jumlah pembelian Solar subsidi untuk jenis-jenis kendaraan tertentu. Namun, pada akhir September kemarin kebijakan pembatasan tersebut dicabut. Artiannya masyarakat bisa dengan leluasa membeli Solar subsidi.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Solar Subsidi Cukup Hingga Akhir Tahun

Pencabutan pembelian itu tercantum dalam Surat Edaran BPH Migas No. 4487. E/Ka BPH/2019 tentang Pencabutan Surat Edaran Nomor 3865.E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2019. Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa pada 30 September itu disebutkan pertimbangan mencabut kebijakan pengendalian pembelian Solar subsidi.

Pertimbangan itu berdasarkan hasil rapat pimpinan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Menteri ESDM pada 27 September 2019 bahwa untuk menjaga stabilitas masyarakat, meminta kepada BPH untuk mencabut surat edaran Nomor 3865.E/Ka BPH/2019 tentang pengendalian kuota bahan bakar minyak tertentu tahun 2019.

Dalam surat itu pun disebutkan Pertamina wajib menyalurkan solar bersubsidi dengan prinsip kehati-hatian, akurat, tepat sasaran, tepat volume dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga kuota solar subsidi 2019. Dari hasil prognosa disebutkan adanya over kuota sekitar 1,569 juta KL pada akhir Desember nanti. Artiannya, total konsumsi Solar subsidi mencapai 16,069 juta KL.

Baca Juga: Mobil Pribadi Dibatasi Beli Solar Subsidi

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, meminta masyarakat tetap tenang dan tidak kuatir mengenai ketersediaan Solar subsidi. Dia menampik bila masalah kuota Solar subsidi bakal diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi periode kedua. Pasalnya pemerintah saat ini optimistis kuota Solar yang ada cukup sampai akhir tahun.

"Kita lihat kedepan. Belum habis kok kuatir sekali. Kita jalankan dulu. Inshaallah (cukup). Berpikir optimistis lah," kata Arcandra di Jakarta, Selasa (1/10).

Arcandra menegaskan, Solar subsidi bakal cukup bila penyalurannya tepat sasaran. Langkahnya dengan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik PT Pertamina (persero).

"Untuk mengendalikan subsidi tepat sasaran, digitalisasi SPBU diharapkan bisa menyalurkan bahan bakar bersubsidi bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Dalam surat edaran BPH Migas sebenarnya disebutkan adanya sistem teknologi informasi dalam penyaluran BBM. Badan usaha wajib menggunakan alat kendali dalam penyediaan dan pendistribusian BBM dengan sistem tertutup berbasis teknologi informasi. Namun program digitalisasi sebanyak 5.518 SPBU pertamina pada tahun ini tidak dapat menyelesaikannya sesuai target.

Masalah over kuota ini berawal dari penetapan volume Solar subsidi pada Juni 2018 kemarin. Kala itu penetapan dilakukan berdasarkan rata-rata realisasi konsumsi di tahun-tahun sebelumnya sebesar 14,5 juta KL. Ternyata realisasi di akhir 2018 itu konsumsi Solar subsidi mencapai 15,58 juta KL.



Sumber: BeritaSatu.com