Pemerintah Pastikan Solar Subsidi Cukup Hingga Akhir Tahun

Pemerintah Pastikan Solar Subsidi Cukup Hingga Akhir Tahun
Petugas melayani pembelian solar subsidi di SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (30/7). ( Foto: Antara/Fanny Octavianus )
Rangga Prakoso / FER Jumat, 27 September 2019 | 19:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menegaskan kuota bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi cukup hingga akhir tahun. Namun, baru pada 30 September nanti dibeberkan langkah pemerintah dalam mengatasi potensi over kuota solar subsidi tersebut. Sementara, pembatasan pembelian Solar bagi kendaraan pribadi dan truk belum dipastikan bakal dicabut.

Kepastian kuota Solar subsidi tersebut merupakan salah satu pembahasan dalam rapat pimpinan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan kuota Solar subsidi tak lagi menjadi masalah. Namun dia enggan membeberkan upaya yang dilakukan pemerintah.

"Nanti Senin (30/9/2019) dijelaskan setelah sidang Komite BPH Migas," kata Fanshurullah ditemui usai rapim di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

BPH Migas sejak awal Agustus kemarin melakukan pengendalian kuota jenis bahan bakar tertentu tahun 2019. Pengendalian ini dilakukan lantaran BBM jenis Solar subsidi tersebut berpotensi over kuota.

Adapun kuota BBM Solar subsidi yang ditetapkan tahun ini sebesar 14,5 juta kilo liter. Hal itu lantaran realisasi konsumsi Solar subsidi hingga Juli 2019 kemarin mencapai 9,04 juta kilo liter. Realisasi itu sekitar 62 persen dari kuota Solar subsidi yang ditetapkan tahun ini. Merujuk pada realisasi tersebut maka diproyeksikan adanya potensi over kuota sekitar 0,8 juta kilo loter hingga 1,4 juta kilo liter, sampai dengan akhir 2019 nanti.

Pengendalian kuota yang dilakukan yakni membatasi pembelian maksimal 20 liter/hari untuk kendaraan pribadi. Kemudian kendaraan angkutan barang roda empat dibatasi pembelian 30 liter/hari, sementara dengan roda enam atau lebih dibatasi 60 liter/hari. Melarang kendaraan pengangkut hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan menggunakan Solar subsidi. Mobil tangki BBM, CPO, dump truk, truk trailer, truk gandeng, mobil molen dilarang menggunakan Solar subsidi.

Pengendalian ini juga menyasar usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air menggunakan motor tempel, dilarang menggunakan Solar subsidi. Kendaraan dengan pelat warna merah, mobil TNI/Polri, sarana transportasi air milik pemerintah dilarang menggunakan Solar subsidi.

Hanya saja Fanshrullah belum mau menjelaskan pembatasan pembelian itu bakal dicabut atau tidak. "Tunggu hari Senin," jelasnya singkat.

Kuota Solar subsidi tahun ini lebih rendah dibandingkan 2018 kemarin. Adapun kuota tahun lalu sebesar 15,62 kilo liter. Penetapan kuota Solar subsidi 2019 merujuk pada rata-rata realisasi konsumsi di tahun-tahun sebelumnya sebesar 14,5 juta kilo liter.

Pasalnya penetapan kuota Solar subsidi 2019 berlangsung pada Juni 2018. Sementara realisasi di akhir 2018 konsumsi Solar subsidi mencapai 15,58 juta kilo liter.



Sumber: BeritaSatu.com