Mendag: Importir Penyuap Bakal Di-Blacklist

Mendag: Importir Penyuap Bakal Di-Blacklist
Enggartiasto Lukita. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FMB Sabtu, 10 Agustus 2019 | 11:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap terkait izin impor bawang putih. Diketahui, KPK telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, termasuk anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Dhamantra.

Menteri Enggar menyebut pelaku penyuapan terkait Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang ditangkap KPK merupakan orang bodoh. Hal ini lantaran sepanjang mengikuti aturan yang berlaku, pengusaha tak perlu menyogok untuk mendapatkan izin.

"Bodoh saja tuh pengusaha pakai nyogok segala untuk izin. Sejauh dia (importir) ikutin semua proses enggak perlu aneh-aneh nyuap. Informasi apapun yang dibutuhkan kita kasih. Sebenarnya KPK sudah memiliki seluruh data dan prosedur karena Deputi Pencegahan pernah datang ke Kementerian Perdagangan dan kita jelaskan panjang lebar. Kita dukung KPK mengungkap ini," kata Enggar di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Menteri Enggar memastikan bakal memblokir atau memasukkan dalam daftar hitam perusahaan yang terlibat penyuapan. Langkah tegas ini dilakukan agar tidak ada lagi pengusaha nakal yang berurusan dengan Kemdag. Bahkan, pengusaha nakal akan diproses hukum hingga diseret ke pengadilan.

"Karena enggak akan kita kasih izin apapun. Ini bahkan sudah kita lakukan. Contohnya, ada yang terkena kasus impor di Bareskrim. Sampai sekarang saya enggak kasih izin, dia mau minta izin, sudah ada rekomendasi, tetap saya bilang tidak," tegasnya.

Enggar menyatakan proses impor bawang putih melibatkan dua kementerian dilakukan secara transparan. Dipaparkan Enggar, kebutuhan bawang putih Indonesia per tahun sekitar 490.000 ton. Kemudian pada 2018 RIPH keluar 938.000 ton. Impor bawang putih dalam prosesnya dimulai dari dikeluarkannya RIPH dari Kementerian Pertanian yang mewajibkan importir menanam bawang di dalam negeri. Setelah mendapat RIPH, kemudian baru izin ke Kemdag.

"Kita keluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) 600.000 ton. Kenapa lebih? Itu untuk cadangan 2019, semua SPI yang sudah keluar dan yang sedang mengajukan bisa dilihat di situs Kemendag," paparnya.

Enggar mengaku bawang putih sangat dibutuhkan masyarakat, namun ia tidak bisa memutuskan apakah bisa masuk kategori komoditas strategis. Hal itu karena penentuannya di tingkat Kemenko Perekonomian. Yang pasti, Enggar mengaku terus diingatkan presiden agar menjaga neraca perdagangan.

"Jadi kalau stok sudah cukup ya jangan dikeluarkan semua, kalau sekedar keluarkan izin impor sih gampang tapi neraca kita jebol. Negara rugi, warga rugi. Pak Presiden sudah wanti-wanti kendalikan betul impor kita," jelasnya.

Selain itu, kata Enggar, jika barang di pasaran banyak, harga pasti turun drastis, dan petani akan dirugikan. Enggar juga menyatakan dukungannya terhadap program Kementerian Pertanian yang mau mendorong petani untuk menghasilkan produksi yang baik lagi, antara lain seperti wajib tanam untuk importir bawang.

"Salah satu tugas utama Kemdag adalah menjaga neraca perdagangan. Izin impor adalah salah satu instrumen untuk mengendalikan neraca itu. Tetapi saya juga harus melihat momen yang tepat untuk impor sebelum harga naik dan konsumen menjerit. Karena itu saya dukung sepenuhnya program-program peningkatan produksi pangan dan produktivitas petani. Kalau hulunya sudah lebih kuat, impor hanya pelengkap dan untuk jaga-jaga saja," paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, pengamat politik, Ray Rangkuti menilai bahwa kementerian teknis yang mengatur soal perizinan impor harus memberikan penjelasan secara transparan. Serta memberikan pembuktian apakah proses izin impor tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus sama-sama terbuka.

"Iya dong. Kalau ada aturan tegas, itu bisa diuji, apakah mereka melakukannya secara benar atau tidak? Ada kongkaling atau tidak? Itu tanggungjawab kementerian teknis," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui suap yang melibatkan politisi dan pengusaha kerap berulang. Sebelumnya, KPK diketahui pernah menangani kasus impor sapi. Modus kasus suap impor sapi ini serupa dengan kasus suap impor bawang putih yang kini ditangani Lembaga Antikorupsi. Hanya cara pemberian suapnya saja yang berbeda.

Syarif menyebut terulangnya kasus suap terkait impor ini lantaran terdapat titik lemah. Salah satunya soal koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang tidak selalu sinkron hingga membuka celah bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan.

"Komoditas dari pertanian itu kan ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Tetapi ini kelihatannya antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian tidak selalu sinkron," kata Syarif di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Diketahui, I Nyoman diduga telah menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari total komitmen fee sebesar Rp3,6 miliar untuk pengurusan izin impor 20.000 ton bawang putih yang akan masuk ke Indonesia. Suap tersebut berasal dari pengusaha Chandry Suanda atau Afung pemilik PT Cahaya Sakti Agro.

Pemulusan suap untuk pengurusan izin impor bawang putih tersebut dibantu oleh Doddy Wahyudi, Zulfikar, Elviyanto, dan Mirawati. Keempatnya mempunyai peran masing-masing dalam memuluskan suap izin impor bawang putih ke Indonesia ini.



Sumber: Suara Pembaruan