PDB Kuartal II Melambat

PDB Kuartal II Melambat
Ilustrasi konsumsi rumah tangga. ( Foto: Antara )
Arnoldus Kristianus / Triyan Pangastuti / AB Selasa, 6 Agustus 2019 | 09:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perlambatan ekonomi global ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Selama kuartal II 2019, pertumbuhan ekonomi hanya berada di posisi 5,05%, lebih rendah dibanding pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal I 2019 yang mencapai 5,07%. Angka tersebut bahkan jauh lebih rendah dibanding periode yang sama 2018 yang tumbuh 5,27%.

"Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I hingga kuartal II 2019 dibandingkan kuartai I sampai dengan kuartal II 2018 tumbuh 5,06%, sedangkan dibanding kuartal I 2019 tumbuh 4,2%," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Kecuk Suhariyanto.

Kecuk menjelaskan pertumbuhan PDB kuartal II didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,73%, diikuti jasa perusahaan yang tumbuh 9,94%, serta informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,6%.

Jika dilihat struktur PDB berdasarkan lapangan usaha, sektor industri masih yang tertinggi dengan kontribusi 19,52% dan tumbuh 3,54% (year on year/yoy). Kemudian diikuti sektor pertanian dengan kontribusi 13,57% (tumbuh 5,33%), sektor perdagangan dengan andil 12,95% (tumbuh 4,63%), sektor konstruksi dengan peran 10,37% (tumbuh 5,69%), serta sektor pertambangan dengan kontribusi 7,38% namun justru turun 0,71% (yoy).

Sedangkan ditinjau dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,17% (yoy), konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh tertinggi sebesar 15,27%, konsumsi pemerintah tumbuh 8,23%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 5,01%, serta ekspor menurun 1,81%.

Konsumsi rumah tangga merupakan sumber utama pertumbuhan PDB kuartal II 2019 sebesar 2,77%, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sebesar 1,59%, ekspor 0,98%, konsumsi pemerintah 0,61%, serta lainnya minus 0,9%.

Adapun struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada kuartal II 2019 didominasi oleh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 59,11%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,31%, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,01%.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 6,76% (yoy), tetapi Maluku dan Papua justru minus 13,12%.

Sesuai Perkiraan BI
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019 sebesar 5,05% sejalan dengan perkiraan BI. Secara umum kinerja konsumsi domestik dapat menopang kecenderungan pelemahan kinerja sektor eksternal.

“Kinerja konsumsi rumah tangga dan pemerintah membaik, sementara investasi masih tumbuh relatif stabil,” ucap Dody ketika dihubungi, Senin (5/8/2019).

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun ini berada di bawah titik tengah kisaran 5 sampai 5,4%. Artinya, PDB tahun ini kurang dari 5,2%. Doddy menyatakan, BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.

“Pada saat yang sama juga dilakukan upaya untuk mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing,” ucap Dody.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adrianto mengatakan, kondisi investasi yang terjadi tahun ini menyebabkan perlambatan perekonomian domestik. Faktor pendorong perekonomian dalam negeri belum berjalan optimal.

“Selain baseline effect yang tahun lalu cukup tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini dipengaruhi oleh investasi yang melambat,” ucap Adrianto.

Selain faktor penurunan harga komoditas, kata dia, faktor perlambatan perdagangan dunia juga berperan dalam turunnya investasi pada kuartal II .

”Pada kuartal II dan kuartal IV diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik, sehingga tahun ini PDB akan tumbuh 5,2%,” ujar Adrianto.

Terkejut
Menanggapi perlambatan ekonomi pada kuartal II, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hal itu disebabkan oleh buruknya kinerja ekspor dan tidak terlepas dari ketegangan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok.

"Jangan lupa tahun lalu ekspor melambat, tetapi impor naik. Tahun ini ekspor dan impor negatif," kata Darmin.

Darmin terkejut dengan kinerja ekonomi kuartal II yang secara siklus biasanya lebih tinggi dari kuartal I. Apalagi ada banyak faktor pendorong selama kuartal II, yakni momen Ramadan dan Lebaran serta Pemilu 2019. Momen-momen itu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah sebagai penopang pertumbuhan.

Untuk menggenjot kinerja perekonomian, kata Darmin, pemerintah akan mendorong investasi. Dia optimistis, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun ini masih bisa mencapai target 5,2%. Namun hal itu masih bergantung pada kondisi global, khususnya perkembangan perang dagang yang belakangan memanas lagi.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga akhir tahun sulit tercapai. Dia memprediksi tahun ini PDB hanya tumbuh 5,1%.

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2%, kuartal III dan kuartal IV harus mengejar 5,3%. Itu sulit. Sebab, tahun lalu bisa tumbuh 5,17% saja karena ada Asian Games dan sidang IMF-World Bank. Pada semester II tahun ini tidak ada driver berupa agenda atau event besar untuk mendorong perekonomian," tuturnya.

Oleh karena itu, Josua menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga harus dijaga agar tetap solid. Pemerintah juga perlu mendorong investasi dengan cara membenahi iklim investasi, terutama mempermudah perizinan.

Dia menilai, kinerja investasi melambat karena investor cenderung wait and see sejak kuartal I. Dia berharap investasi atau PMTB pada semester II dapat tumbuh 6%.

"Tantangan perekonomian ke depan masih terkait dengan kondisi global yang cukup berat. Itulah sebabnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi andalah, sehingga pemerintah harus mengontrol daya beli masyarakat," katanya.

Berita ini juga dimuat Investor Daily edisi Selasa, 6 Agustus 2019.



Sumber: Investor Daily