Presiden Jokowi Minta Pemda Hati-Hati Kendalikan Urusan Kesehatan dan Ekonomi

Lenny Tristia Tambun / CAR Kamis, 9 Juli 2020 | 19:50 WIB

Palangkaraya, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) meningkatkan kehati-hatian dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tingginya tingkat kehati-hatian ini, menurut Jokowi sangat dibutuhkan. Sebab pemerintah dihadapkan untuk mengendalikan dua urusan yang berbeda sama sekali yakni kesehatan dan ekonomi.

“Sisi kesehatan yang sangat penting, sisi ekonomi juga sangat penting. Dua-duanya tidak bisa dilepas antara satu dengan yang lain,” kata Jokowi saat meninjau Posko Penanganan Covid-19 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

Menurut Jokowi prioritas kesehatan harus tetap diutamakan, tetapi pemulihan ekonomi juga harus dijalankan. Jokowi menyatakan kalau pemulihan ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun. Imbasnya tingkat imunitas masyarakat juga menurun dan penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh.

“Oleh sebab itu, betul-betul, gas dan remnya dikendalikan, jangan sampai yang di gas hanya ekonomi saja, tetapi Covid-19 meningkat. Hati-hati, keduanya harus dikendalikan dengan baik,” tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan sektor ekonomi yang rusak, bukan hanya pada sisi keuangan saja seperti krisis yang terjadi di tahun 1998. Tetapi juga akan berdampak pada sisi demand dan supply yang rusak karena terganggu. Begitu pula produksi juga rusak karena terganggu pandemi Covid-19.

“Hati-hati ini semuanya, harus paham dan mengerti. Oleh sebab itu, saya sampaikan di awal krisis ini, bahwa pemda baik provinsi, kabupaten dan kota harus siap, urusah kesehatan, harus siap kendalikan ini,” papar Jokowi.

Begitu juga dengan urusan bantuan sosial (bansos), Jokowi meminta kepala daerah mempercepat pembagiannya agar segera diterima oleh masyarakat. “Bansos harus secepat-cepatnya tersampaikan ke masyarakat, jangan sampai ada tercecer. Ini tugasnya semua bupati, walikota gubernur, semuanya harus dicek,” tegas Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com