LPSK-BNPT Susun Strategi Implementasi PP 35/2020
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

LPSK-BNPT Susun Strategi Implementasi PP 35/2020

Rabu, 5 Agustus 2020 | 04:31 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyusun strategi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 terkait pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.

"Kami menyadari, untuk melaksanakan PP Nomor 35 Tahun 2020, LPSK dan BNPT tentu tidak bisa menjalankan peran ini secara sendirian atau berdua saja," ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Menurut Hasto, agar PP Nomor 35 Tahun 2020 berhasil diimplementasikan, diperlukan sinergi, koordinasi, dan kolabarasi dengan kementerian atau lembaga lain yang relevan dengan aktivitas pemenuhan hak korban terorisme.

Pemenuhan hak korban terorisme yang dimaksud bukan hanya pemberian kompensasi, melainkan juga pemenuhan hak rehabilitasi medis, psikologis mau pun rehabilitasi psikososial kepada korban.

Hasto menegaskan, pemenuhan hak rehabilitasi psikososial itu terbuka untuk sejumlah kementerian/lembaga yang ingin berperan, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah.

LPSK berkeinginan agar PP tersebut berjalan dengan baik lantaran korban terorisme masa lalu selama ini belum merasakan perhatian memadai dari pemerintah.

Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Hendri Paruhuman Lubis mengatakan, pasca-terbitnya PP itu, banyak tugas berat yang akan menanti, seperti memastikan semua korban ataupun ahli waris korban mendapat informasi yang jelas dan utuh tentang keberadaan aturan ini.

"LPSK dan BNPT juga harus melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data korban terorisme masa lalu, selain juga memastikan pengajuan berkas permohonan kompensasi oleh korban/ahli waris korban masuk ke LPSK sebelum tanggal 22 Juni 2021," kata Hendri.

Pelaksanaan PP Nomor 35 Tahun 2020 disebutnya terus berkejaran dengan waktu sehingga penerbitan PP yang sedikit terlambat ini perlu dijawab dengan kolaborasi yang apik dari seluruh pemangku kepentingan.

BNPT, menurut dia, akan memaksimalkan fungsi koordinasi yang dilekatkan pada lembaganya sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018. Pihaknya pun telah menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Koordinasi Program Pemulihan bagi Korban Terorisme yang di dalamnya mencakup panduan peran sejumlah kementerian/lembaga dalam rangka pemulihan korban.

Pembahasan implementasi PP itu juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kantor Staf Presiden dan Densus Antiteror 88.



Sumber:ANTARA

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Penjabat Wali Kota Medan Akhyar Nasution Dinyatakan Positif Covid-19

Saat ini, Akhyar Nasution menjalani proses isolasi di rumah sakit khusus penanganan Covid-19.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Polisi Siap Jemput Paksa Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

“Akan dipanggil kedua hari Jumat. Kalau tidak datang memenuhi panggilan kedua, maka kami akan melakukan upaya paksa penangkapan,” kata Ferdy Sambo.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

PKK Bengkulu Belum Ikut Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi mengatakan, pemkot siap melibatkan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melakukan sosialisasi.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Raih WTP, Momentum Kejaksaan Agung Transparansi dan Akuntabilitas

Keberhasilan mendapatkan WTP merupakan momentum yang tepat bagi Korps Adhyaksa untuk terus menjaga nama baik Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Kejaksaan Diminta Antisipasi Pengajuan PK Djoko Tjandra

Upaya PK yang dilakukan Djoko Tjandra akan kembali diajukan setelah PK yang sebelumnya ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Seorang Pegawai Positif Covid-19, RSUD Jambi Ditutup Sepekan

Sedangkan seluruh karyawan unit poliklinik rumah sakit ini menjalani rapid test dan pemeriksaan PCR pekan ini.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Gandeng Ivanka Slank, Pegadaian Ajak Nasabah Hindari Narkoba

Pegadaian komitmen mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Pemilihan Gubernur Jambi, Fachrori Umar Masih Berjuang Meraih Dukungan PDIP

Fachrori Umar mengatakan, untuk mendapatkan dukungan PDIP, dirinya menyerahkannya kepada Safrial MS yang merupakan kader PDIP.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Cornelis Lay, Pengagum Berat Soekarno Itu Telah Tiada

"Ucapan terima kasih saya haturkan untuk rangkaian pengalaman yang saya alami bersama."

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Setelah Bunuh 2 Anak Kandung, Ayah Bersembunyi di Atas Pohon Kelapa

Kedua anak kandung korban pembunuhan ayahnya itu berinisial ABD (2) dam YBO (3).

NASIONAL | 5 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS