INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

BANI Beri Solusi Hadapi Sengketa Usaha saat Pandemi Covid-19

Selasa, 5 Mei 2020 | 20:01 WIB
Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Nindyo Pramono mengatakan, fenomena Covid-19 dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus force majeure.

Nindyo memaparkan, force majeure adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur, karena kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Contohnya, karena gempa bumi, tanah longsor, epidemi, kerusuhan, perang, dan sebagainya.

“Fenomena Covid-19 ini dapat dikategorikan sebaga salah satu kasus force majeure, meskipun bukan termasuk force majeure absolut, melainkan force majeure subjektif atau nisbi,” ujar dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2020).

Nindyo menambahkan, force majeure subjektif atau nisbi dapat menjadi pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan, disebabkan hal yang sama sekali tidak dapat diduga. “Dan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul,” ujarnya.

Sebelumnya, BANI mengadakan seminar online (webinar) pada Senin (4/5/2020). Webinar bertemakan Covid-19: Persitiwa Force Majeure dan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase.

Salah satu narasumber dalam webinar adalah Sri Rahayu. Dia menuturkan, akibat hukum dari force majeure bergantung pada sifat dari kewajiban, serta ketentuan dalam perjanjian. Kemudian, ia pun memaparkan beberapa poin akibat dari force majeure.

“Debitur tidak perlu membayar ganti rugi, dasar untuk melakukan renegosiasi perjanjian di antara para pihak dan bila keadaan memaksa yang bersifat objektif dan tetap, maka perikatan itu batal,” ujar praktisi hukum tersebut.

Di sisi lain, Wakil Ketua International Mediation and Arbitration Center (IMAC), Eko Dwi Prasetiyo mengatakan, penurunan perekonomian negara yang diakibatkan wabah ini berdampak besar terhadap melemahnya perekonomian negara.

"Hal itu menjadikan timbulnya kesulitan dalam memenuhi kewajiban kontraktual dan menjadi potensi sengketa kontraktual," ujarnya.

Eko melanjutkan, sebelum masuk penyelesaian sengketa, terdapat satu cara untuk melakukan pencegahan terhadap sengketa.

"Terdapat suatu mekanisme yang dikenal dengan pendapat yang mengikat atau binding opinion," tutur Sekretaris I BANI itu.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Lacak Aset, Petinggi Indosurya Dicekal

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim belum menahan dua orang tersangka dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta.

NASIONAL | 5 Mei 2020

Jerat Pelanggar PSBB Bandel, Polda Riau: Kita Arahkan Denda

Kapolda Riau Irjen Agung Setya mengatakan jika pihaknya tidak akan segan kembali melakukan pemidanaan kepada pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

NASIONAL | 5 Mei 2020

Covid-19 Bisa Dihentikan jika Warga Bergotong Royong

Warga kampung itu juga mengembangkan produk pendamping bantuan sembako.

NASIONAL | 5 Mei 2020

Antisipasi Lonjakan Pengangguran, Bansos Hingga Bantuan Gaji Diperlukan

Pandemi Covid-19 bukan hanya menghantam sisi kesehatan masyarakat, namun juga sisi kesejahteraan dengan ambruknya sistem perekonomian nasional dan global

NASIONAL | 6 Mei 2020

Atasi Krisis Eknomi dan Pengangguran, Pemerintah Telah Lakukan Langkah Maksimal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah telah melakukan langkah maksimal untuk menahan krisis ekonomi dan menahan laju pengangguran

NASIONAL | 6 Mei 2020

Pandemi Covid-19, 672.000 UMKM dan 7.700 Koperasi di Sumut Terdampak

Sebanyak 672.000 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta 7.700 koperasi di Sumatera Utara (Sumut) telah terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

NASIONAL | 5 Mei 2020

DPR: Hentikan TKA, Buka Peluang Tenaga Kerja Lokal

Kurniasih minta pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja lokal sebagai langkah mengurangi risiko gejala sosial akibat PHK.

NASIONAL | 5 Mei 2020

PTN Pertimbangkan Bantuan UKT Mahasiswa Terdampak Covid-19

MRPTNI akan bantu mahasiswa terdampak Covid-19 dan keluarganya.

NASIONAL | 5 Mei 2020

Wilayahnya Jadi Zona Merah Covid-19, Camat Bantul Sebarkan Video ke Medsos

Dalam video berdurasi 2,5 menit itu, Fauzan mengatakan, pada 2 Mei 2020 lalu, sudah ada delapan warga Banguntapan Bantul yang positif terpapar Covid-19.

NASIONAL | 5 Mei 2020



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS