BANI: Arbitrase Pilihan untuk Selesaikan Sengketa secara Damai
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

BANI: Arbitrase Pilihan untuk Selesaikan Sengketa secara Damai

Senin, 16 Desember 2019 | 15:43 WIB
Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jafar Sidik mengatakan, dengan ex aequo et bono dalam putusan arbitrase, maka akan menguatkan arbitrase sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa untuk menuju perdamaian.

"Hal itu karena dapat menghasilkan penyelesaian yang damai dan win-win solution. Hal ini juga salah satu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan para arbiter itu sendiri," tutup Jafar Sidik dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/209).

Sebelumnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) ketujuh, Institut Arbiter Indonesia (Iarbi) menyelenggarakan diskusi bertajuk Asas Ex Aequo Et Bono Dalam Putusan Arbitrase.

Putusan berdasarkan ex aequo et bono merupakan putusan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. “Pada dasarnya, pihak yang bersengketa dapat mengadakan perjanjian dalam menentukan perkara akan diputus berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan,” tutur arbiter senior BANI Nindyo Pramono.

Nindyo menjelaskan, arbiter diberi kebebasan untuk dapat memilih putusan yang digunakan. “Dalam hal memperoleh kewenangan, para arbiter dapat memberikan putusan ex aequo et bono yang dapat mengesampingkan peraturan perundangan, kecuali pada ketentuan hukum bersifat memaksa. Jika arbiter tidak diberi wewenang untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasar kaidah hukum materiil seperti yang dilakukan oleh hakim,” papar Nindyo.

Putusan ex aequo et bono tertera dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.



Sumber:Suara Pembaruan

TAG: 


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Rektor UI Lantik 4 Wakil Rektor dan Kepala Badan

Pelantikan, Serah Terima serta Angkat Sumpah Jabatan dilakukan pada Senin (16/12/ 2019) di Gedung Rektorat UI, Kampus Depok, Jawa Barat.

NASIONAL | 16 Desember 2019

Mendikbud Bebaskan Sekolah Kembangkan Format RPP Secara Mandiri

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid.

NASIONAL | 16 Desember 2019

Jokowi: Mafia Migas, Kamu Hati-hati Ya

Impor minyak yang tinggi membuat neraca perdagangan mengalami defisit.

NASIONAL | 16 Desember 2019

Rekening Kasino Rp 50 M, Polri: Kalau Ada Bukti Kita Tindak

PPATK mencium adanya transaksi keuangan yang dilakukan sejumlah kepala daerah di luar negeri khususnya di luar negeri khususnya di rekening kasino.

NASIONAL | 16 Desember 2019

Tingkatkan Kompetensi, Polteka Mangunwijaya Hadirkan Kuliah Pakar

Sejak Polteka berdiri pada 2007 silam, program kuliah pakar ini menjadi salah satu program unggulan.

NASIONAL | 15 Desember 2019

Komjen Firli Resmi Lepas Jabatan Kabaharkam

Meski terpilih sebagai Ketua KPK namun Firli tidak perlu mundur sebagai anggota Polri.

NASIONAL | 16 Desember 2019

Suap Distribusi Gula PTPN III, KPK Kembali Jadwalkan Periksa Syarkawi Rauf

Tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

NASIONAL | 16 Desember 2019

Kasus Suap Garuda, KPK Periksa Corporate Secretary HM Sampoerna

Ike diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Corporate Secretary and Legal PT Garuda Indonesia.

NASIONAL | 16 Desember 2019

Berbekal Tekad Mengubah Nasib, 3 Penerima PKH di Balangan Raih GSM

Kementerian Sosial memberikan piagam penghargaan kepada 3 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah keluar dari kepesertaan.

NASIONAL | 16 Desember 2019

Kabareskrim Baru Janji Prioritaskan Kasus Novel

Namun mantan Kapolda Banten ini tak berani memberi target waktu kapan kasus yang selalu diklaim “ada kemajuan” itu akan diungkap secara gamblang.

NASIONAL | 16 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS