Bawaslu Depok Minta Bansos Tak Dipolitisasi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Bawaslu Depok Minta Bansos Tak Dipolitisasi

Senin, 18 Mei 2020 | 23:36 WIB
Oleh : Bhakti Hariani / BW

Depok, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mengirim surat kepada Wali Kota Depok dan instansi lainnya.

Surat yang dikirim tersebut mengingatkan kepada semua pihak agar tidak menjadikan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik.

"Ini upaya melakukan pencegahan terkait adanya politisasi bansos di masa pandemi Covid-19. Kami sudah kirim ke wali kota, sekda, dan jajaran PNS, TNI, dan Polri serta DPRD," ujar Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barliani di Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2020).

Dikatakan Luli, dalam surat tersebut pihaknya meminta kepada Wali Kota Depok dan pihak lainnya agar tidak memanfaatkan bantuan pemerintah dengan mengatasnamakan diri pribadi atau golongan.

"Intinya jangan sampai kirim bantuan pemerintah diatasnamakan dirinya atau dilabeli untuk kepentingan politik," kata Luli.

Selain itu, Luli mengungkapkan, kasus politisasi bansos pemerintah untuk penanganan pandemi virus corona telah terjadi di sejumlah daerah dan peluang politisasi bantuan sosial itu di mana pun bisa terjadi termasuk di Kota Depok.

"Dengan adanya penyalahgunaan bantuan tersebut dianggap telah mencederai rasa kemanusiaan di tengah masa penganggulangan Covid-19. Untuk itu kami melakukan pencegahan terkait adanya politisasi bansos di masa pandemi Covid-19,″ ujar Luli.

Surat edaran pencegahan tindakan pelanggaran tersebut kata Luli mengacu pada pasal 71 dan pasal 73 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Pilkada Depok akan digelar pada Desember 2020 mendatang.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan calon perseorangan dan menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Jabar tentang pencegahan tindak pelanggaran.

Lebih lanjut ia menerangkan, Ketentuan pasal 71 menjelaskan, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebuatan lain/lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Pada pasal 76 UU Nomor 9/2015 kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni dan golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami menegaskan untuk menghindari oknum elite politik yang suka menempuh jalur pintas guna meningkatkan elektabilitas dan popularitas," papar Luli.

Berangkat dari hal tersebut, pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat Depok untuk mengawasi pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah, baik yang bersumber dari APBN/APBD yang rawan dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik praktis pertarungan Pilkada 2020.

"Kami di Bawaslu akan fokus pada upaya pencegahan agar tumbuh kesadaran di seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama mencegah terjadinya personalisasi bantuan sosial pandemi Covid-19 untuk kepentingan kelompok tertentu," pungkas Luli.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kembali Diciduk, Bahar bin Smith Tempati Sel Khusus

Bahar ditempatkan di blok A kamar 1.4 dengan tingkat keamanan super ketat high risk (berisiko tinggi).

MEGAPOLITAN | 19 Mei 2020

Andre Taulany dan Rina Nose Dilaporkan ke Polisi

Keduanya dituding mencemarkan nama baik keluarga besar Latuconsina.

MEGAPOLITAN | 19 Mei 2020

BFI dan Etanee Ajak Warga Jakarta Cari Peluang Selama PSBB

Sektor yang bertahan bahkan melejit yakni ada jasa, kesehatan, dan pangan.

MEGAPOLITAN | 19 Mei 2020

Sudinsos Jakbar Siapkan Sejumlah Posko Pengungsi Kebakaran

Untuk menampung kurang lebih 600 orang pengungsi.

MEGAPOLITAN | 19 Mei 2020

Ratusan Rumah Terbakar di Jembatan Besi Jakarta Barat

Sumber api diduga akibat korsleting.

MEGAPOLITAN | 19 Mei 2020

Banjir, Warga Balekambang Jakarta Timur yang Mengungsi Tetap Jaga Jarak

Banjir terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung sejak pukul 03.00 WIB.

MEGAPOLITAN | 19 Mei 2020

Aturan Pembatasan Bepergian, Polda Metro Maksimalkan Pos Check Point

Polda Metro Jaaya berencana menambah dua pos penyekatan di jalan tol yang masuk Jakarta, baik dari arah Cikampek maupun Banten.

MEGAPOLITAN | 19 Mei 2020

Hingga Senin, 1.222 Perusahaan Langgar PSBB

Disnakertrans-E DKI Jakarta mencatat ada 1.222 perusahaan melanggar PSBB, mengakibatkan 17.230 orang terdampak.

MEGAPOLITAN | 19 Mei 2020

Bansos DKI Tahap II Diberikan Bertahap hingga 22 Mei 2020

Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku pihaknya sudah mendistribusikan bansos berupa paket sembako sejak 14 Mei 2020 lalu.

MEGAPOLITAN | 19 Mei 2020

Tak Hanya Oplos Daging Sapi, Pelaku Juga Rendam dengan Formalin

Polres Metro Tangerang Kota bersama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang mengungkap peredaran daging sapi yang dioplos dengan daging babi hutan (celeng).

MEGAPOLITAN | 18 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS