Komnas HAM Bentuk Tim Khusus Investigasi Papua
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Komnas HAM Bentuk Tim Khusus Investigasi Papua

Selasa, 25 Oktober 2011 | 00:09 WIB
Oleh : B1

Tim tersebut nantinya akan melakukan investigasi, penyelidikan dan evaluasi yang dapat dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait."

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia soal pemulihan keamanan di Papua. "Pemulihan keamanan merupakan hal yang paling utama untuk ditegakkan, sehingga dapat mencegah kejadian yang lebih berat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis di Jakarta, Senin (24/10).

Untuk itu, ungkapnya, Komnas HAM segera berkoordinasi dengan Polri maupun Polda Papua. Tak hanya itu, Komnas HAM juga akan membentuk tim khusus untuk Papua yang akan bekerja selama tiga bulan.

"Tim Khusus untuk Papua akan memiliki kewenangan yang lebih luas, sehingga dapat mempercepat kinerja kami dalam mengungkapkan fakta. Apalagi, mereka bisa masuk ke dalam," tutur dia.

"Tim tersebut nantinya akan melakukan investigasi, penyelidikan dan evaluasi yang dapat dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait." lanjutnya.

Menurut dia, hasil investigas di Papua juga akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik.

Situasi di Papua semakin tak menentu. Bahkan, hari ini, sejumlah warga Papua yang tinggal di wilayah PT. Freeport Indonesia mendatangi kantor Komnas HAM untuk mengadukan keresahan mereka atas rasa tidak aman pascabentrok antara aparat keamanan dan karyawan PTFI, beberapa waktu lalu.

"Saya sudah bekerja di PT. Freeport Indonesia di tambang bawah tanah dan dulu selalu merasa aman. Namun sejak 2009, saya merasa terancam dan tidak merdeka untuk tinggal di negara saya," kata Sammy Rumbiak, salah satu wakil warga Papua yang mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta.

"Sampai kapan kami harus merasa tidak aman di tempat kami sendiri padahal saya warga negara Indonesia? Apalagi saya selalu dikawal ke mana-mana oleh orang bersenjata," imbuh Sammy.

Sammy menuturkan, sejak terjadinya peristiwa penembakan pada 2009, tidak ada satu kasus pun yang diungkap. Itu menyebabkan adanya kecemasan di tengah masyarakat.

"Kami ingin agar presiden SBY turun tangan langsung dan melihat apa yang terjadi sebab kami telah hidup di tengah terror dalam tiga tahun terakhir ini," kata Debby.

BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Penembakan Kapolsek Mulia

Pemerintah harus memberikan rasa aman di Papua. Jangan sampai Papua terus menjadi ajang konflik, namun sumber daya alamnya lenyap terus disedot tanpa membuahkan kesejahteraan

NASIONAL | 24 Oktober 2011

Komisi III Minta Bantuan Publik Soal Rekam Jejak Capim KPK

"Masyarakat tolonglah berikan kami informasi, berikan kami keterangan, berikan kami rekomendasi," lanjut politikus Demokrat itu.

NASIONAL | 25 Oktober 2011

Aktivis Kecam Australia Soal Penahanan 70 Remaja Indonesia

Anak-anak Indonesia diperlakukan tidak adil. Mereka ditahan antara 1-15 tahun di dalam penjara dewasa.

NASIONAL | 24 Oktober 2011

Abraham Samad: KPK Masih Dibutuhkan Minimal 10 Tahun Lagi

Dalam makalah tersebut Abraham memaparkan soal perlunya penyidik-penyidik KPK yang berkualitas tinggi dan bebas dari segala kepentingan.

NASIONAL | 25 Oktober 2011

Aryanto: Masalah Internal KPK Harus Diselesaikan

Jika internal KPK tidak ada masalah, maka lembaga tersebut akan siap menangani kasus-kasus kakap.

NASIONAL | 25 Oktober 2011

PR KPK: Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan DPR

Sementara aktivis anti korupsi Bambang Widjojanto menilai koordinasi dengan berbagai pihak layak dilakukan KPK, tak hanya dengan lembaga penegak hukum saja.

NASIONAL | 25 Oktober 2011

Daniel Sinambela Divonis 16 Bulan Penjara

"Pengadilan dunia kok dipercaya. Saya pikir tadi dihukum mati,"kata Daniel.

NASIONAL | 24 Oktober 2011

RI Cairkan Bantuan Rp28 Miliar untuk Negara Tetangga

Untuk negara-negara ASEAN yang tertimpa bencana.

NASIONAL | 24 Oktober 2011

Sebulan Sekali, Penjaga Mako Brimob Digaji Gayus

Gayus membagikan uang itu sebagai imbalan karena kedelapan orang itu telah membantu Gayus keluar rutan.

NASIONAL | 24 Oktober 2011

Priyo Anggap Lumrah Opsi KPK bisa SP3

Mengingat ada sejumlah kasus yang dianggap tak menemukan cukup bukti.

NASIONAL | 24 Oktober 2011


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS