Staf ahli menteri diperiksa KPK
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Staf ahli menteri diperiksa KPK

Kamis, 20 Januari 2011 | 15:15 WIB
Oleh : / BeritaSatu

Banyak menjawab tidak tahu saat ditanya mengenai dugaan penyuapan yang dilakukan Walikota Bekasi

Staf ahli Menteri Lingkungan Hidup Dana Kartakusuma hari ini diperiksa KPK berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan Walikota Bekasi Mochtar Mochammad berkaitan dengan Piala Adipura 2010.  Dana diperiksa dalam status sebagai saksi yang diduga mengetahui seluk beluk penilaian Piala Adipura dan juga adanya suap dalam penilaian.
 
Usai pemeriksaan, Dana mengakui dirinya mengikuti rapat bersama penentuan Piala Adipura 2010. “Saya waktu itu ikut rapat dengan pimpinan untuk memutuskan daerah yang berhak mendapat Piala Adipura,” kata Dana.
 
Meski ikut rapat, namun Dana mengaku tidak mengetahui isi rapat, termasuk adanya suap dari Walikota Bekasi. Dana hanya menjelaskan bahwa ada beberapa kategori Piala Adipura. Dia menyebut misalnya kategori kota metropolitan. Penilaian Piala Adipura, kata Dana, dilakukan secara diam-diam oleh tim penilai. “(Karena) Kalau ketahuan sama yang punya kota, nanti mereka malah bersih-bersih (dulu),” ujarnya.
 
Hasil pemeriksaan lapangan oleh tim penilai tersebut kemudian dibahas dalam rapat pimpinan. Tim penilai menentukan pemenangnya tetapi yang memutuskan adalah pimpinan. Dana mengatakan yang dimaksud dengan pimpinan adalah menteri lingkungan hidup dan pejabat eselon 1 di kementerian tersebut. “(Pemenangnya) ditentukan tim, tetapi yang memutuskan pimpinan,” jelas Dana. 
 
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Lingkungan Hidup Dida Gardera mengatakan beberapa hari sebelum penentuan pemenang piala Adipura, nilai kebersihan Kota Bekasi mendadak melonjak. Padahal Bekasi sebelumnya tidak masuk dalam empat besar kota yang dinominasikan mendapat Piala Adipura. Namun saat hal itu ditanyakan kepada Dana, dia berkilah tidak tahu. “Saya nggak tahu,” ujarnya.
 
Kasus
KPK, pada 15 November lalu menetapkan Mochtar Mochammad sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan menahan sekitar satu bulan kemudian. Tujuh kasus yang berbeda menjeratnya. Salah satu di antara kasus tersebut adalah dugaan melakukan suap terhadap pejabat Kementerian Lingkungan Hidup agar memenangkan Kota Bekasi dalam pemilihan Adipura tahun 2010.
 
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan berapa jumlah suap yang dilakukan oleh Mochtar agar bisa membawa Piala Adipura ke kota Bekasi.  Saat menetapkan sebagai tersangka, salah satu pimpinan KPK, Bibit S Riyanto mengatakan, uang suap tersebut berasal dari “iuran” kepala dinas dan camat di Kota Bekasi. Mochtar disebutnya mengeluarkan perintah agar kepala dinas dan camat mengumpulkan dana yang digunakan agar Bekasi mendapatkan penghargaan Adipura
 
Selain diduga menyuap pejabat KLH, Mochtar juga diduga menyuap pejabat BPK Jawa Barat dengan tujuan agar laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi mendapat status wajar tanpa pengecualian. Dalam perkara ini, Mochtar tidak sendirian karena tiga anak buahnya sudah terlebih dahulu dijadikan pesakitan dan telah divonis bersalah bersama dua pejabat BPK Jawa Barat.
 
Masih berkitan dengan suap, Mochtar juga diduga melakukan suap berkaitan dengan pengesahan APBD tahun 2010. Modus hampir sama dengan suap Piala Adipura, Mochtar meminta dana partisipasi sebesar dua persen dari anggaran proyek beberapa dinas yang kemudian diberikan ke anggota DPRD agar proses pengesahan APBD 2010 disahkan dengan cepat.
 
 Tidak hanya itu, selaku walikota, Mochtar juga diduga melakukan menyelewengkan penggunaan  dana kegiatan untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut adalah yang seharusnya digunakan dana kegiatan dialog walikota dengan tokoh masyarakat pada tahun 2007. Mochtar diduga melakukan mark up dan membuat laporan pertanggungan jawab fiktif
 
Berdasarkan laporan Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) wilayah Bekasi, Mochtar juga diduga melakukan korupsi dalam proyek revitalisasi  Pasar Baru Bekasi. Mochtar diduga melakukan penggelembungan dana proyek dan penunjukan langsung kontraktor pembangunan pasar tersebut. 
 

Sumber: -


BAGIKAN




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS