INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Ini 18 Lembaga yang Resmi Dibubarkan Jokowi

Senin, 20 Juli 2020 | 22:01 WIB
Oleh : Asni Ovier, Lenny Tristia Tambun / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan lembaga atau yang disebut sebagai tim, badan, dan komite. Pembubaran 18 lembaga itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Perpres tersebut lebih banyak membahas tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara, Ketua Pelaksananya dijabat oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Namun, pada Pasal 19 Perpres tersebut juga disebutkan tentang pembubaran 18 tim, badan, dan komite. Semua lembaga itu dibentuk berdasarkan perpres dan keputusan presiden (keppres).

Berikut 18 lembaga yang resmi dibubarkan Presiden Jokowi yang dikutip Beritasatu.com dari Pasal 19 Perpres 82/2020:

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industgri Ekstraktif.

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangaunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 /2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025.

4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistern Mangrove.

6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90/2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019.

8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.

11. Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16/2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization.

12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 133/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177/1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 53/2003 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 177/1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

14. Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 80/2000 tentang Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan.

15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 24/2005 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.

16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3/2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 28/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 3/2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 22/2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.

18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 37/2014 tentang Kornite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bertemu Jokowi, PAN Bahas Penanganan Covid-19

Pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan turut membahas penanganan Covid-19.

POLITIK | 20 Juli 2020

Sidang Tahunan MPR Diharapkan Jadi Panggung Kebangsaan

Sidang Tahunan MPR yang direncanakan berlangsung pada 14 Agustus 2020 diharapkan menjadi panggung kebangsaan.

POLITIK | 20 Juli 2020

Gerindra Gandeng PDIP Usung Muhammad-Rahayu Saraswati di Tangsel

Gerindra bersama PDIP mengusung pasangan Muhammad-Rahayu Saraswati di Pilkada Tangerang Selatan.

POLITIK | 20 Juli 2020

Politisasi Bansos Terjadi karena Tidak Satu Pintu

Politisasi juga didorong oleh banyaknya jenis bansos yang disediakan.

POLITIK | 20 Juli 2020

Bawaslu Paparkan Lima Strategi Lawan Politisasi Bansos

Bansos dimanfaatkan betul oleh para petahana atau incumbent dalam mempertahankan jabatan.

POLITIK | 20 Juli 2020

Jokowi Temui Pengurus Partai Gelora dan PAN di Istana

Pengurus Partai Gelora bertemu Jokowi untuk silaturahmi setelah disahkan Kemkumham, sedangkan PAN memperkenalkan pengurus barunya.

POLITIK | 20 Juli 2020

Politikus PKS Harap Sidang Tahunan MPR Tak Jadi Rutinitas yang Tidak Efektif

Kurniasih Mufidayati berharap sidang tahunan MPR yang akan digelar Agustus mendatang bisa menjadi rapat yang efektif membahas permasalahan negara.

POLITIK | 20 Juli 2020

Politisasi Bansos Timbulkan Kerawanan di Pilkada 2020

Politisasi Bansos terjadi berupa privatisasi dan personalisasi Bansos yang diberikan kepada masyarakat.

POLITIK | 20 Juli 2020

Tb Hasanuddin Minta Menhan Prabowo Hentikan Rencana Beli Jet Tempur Bekas dari Austria

Tb Hasanuddin meminta agar Menhan Prabowo Subianto membatalkan keinginan membeli jet tempur bekas dari Austria.

POLITIK | 20 Juli 2020

Ketua PDIP Tangsel Minta Elite Demokrat Tak Ikut Campur Urusan Gibran

"Kenapa petinggi Demokrat harus repot mempertanyakan penetapan Gibran sebagai calon wali kota Solo yang diusung PDI Perjuangan," ujar Wanto Sugito.

POLITIK | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS