Dibawa Mahfud MD dan Prabowo, Pemerintah Sampaikan Draf RUU BPIP
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (48.94)   |   DBX 1066.46 (8.36)   |   I-GRADE 166.255 (1.45)   |   IDX30 491.004 (4.37)   |   IDX80 129.735 (1.28)   |   IDXBUMN20 364.991 (3.6)   |   IDXG30 133.352 (1.3)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.86)   |   IDXQ30 143.512 (1.02)   |   IDXSMC-COM 247.38 (1.97)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (3.76)   |   IDXV30 127.096 (1.35)   |   INFOBANK15 976.214 (4.89)   |   Investor33 422.656 (3.17)   |   ISSI 167.54 (1.38)   |   JII 607.336 (6.13)   |   JII70 209.626 (2.1)   |   KOMPAS100 1162.4 (11.77)   |   LQ45 904.834 (8.66)   |   MBX 1587.29 (13.73)   |   MNC36 315.598 (3.09)   |   PEFINDO25 317.232 (0.31)   |   SMInfra18 287.626 (3.09)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.82)   |  

Dibawa Mahfud MD dan Prabowo, Pemerintah Sampaikan Draf RUU BPIP

Kamis, 16 Juli 2020 | 13:52 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Diwakili sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan draf naskah RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada DPR. RUU BPIP itu akan menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menjadi kontroversial di masyarakat.

Naskah RUU BPIP itu diserahterimakan oleh Mahfud kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Sebelum serah terima itu dilakukan, para pimpinan DPR terlebih dahulu bertemu secara tertutup dengan para menteri yang mewakili Presiden Jokowi itu.

Tak ada Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar di sana. Selain Prabowo dan Mahfud MD, menteri lainnya adalah Menkumham Yasonna H Laoly, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Sementara dari pimpinan DPR hadir lengkap. Selain Puan, empat wakil ketua hadir, yakni Muhaimin Iskandar, Rachmat Gobel, Azis Syamsuddin, dan Sufmi Dasco Ahmad.

"Pada kesempatan kali ini, kami pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil pemerintah atau utusan presiden yang dipimpin Menko Polhukam untuk bisa menyerahkan konsep RUU BPIP sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas bersama atau dapat masukan masyarakat," ujar Ketua DPR Puan Maharani.

Kata Puan, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). "Ini berisikan substansi yang telah ada di perpres yang mengatur soal BPIP dan diperkuat jadi substansi RUU BPIP," ungkapnya.

Konsep pemerintah terdiri atas 7 bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP 10 bab dan 60 pasal. Substansi BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila sudah dihilangkan.

"Dalam konsideran mengingat juga sudah ada TAP MPRS XXV tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme," kata Puan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi Kritik Belanja Daerah di Akhir Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat masih ada belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dipepet di akhir tahun, November dan Desember.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah PDIP Wajib Ikut Sekolah Partai Secara Virtual

Para calon kepala daerah yang akan diumumkan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jumat (17/7/2020), akan diwajibkan mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 16 Juli 2020

Partai Nasdem Harap RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Partai Nasdem berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

POLITIK | 15 Juli 2020

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Warga yang Langgar Protokol Covid-19

"Saya juga akan segera mengeluarkan Inpres kepada gubernur, dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol," kata Jokowi.

POLITIK | 15 Juli 2020

Tahap Pemutakhiran Dimulai, KPU Luncurkan GKS dan GCS

Pemutakhiran data dilakukan secara serempak untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah Diajak Berlomba Atasi Covid-19

Pilkada adalah momen penting dan pas untuk ajang adu gagasan dan berbuat nyata secara maksimal bagi para kontestan dalam menangani pandemi Covid-19

POLITIK | 15 Juli 2020

Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dinilai Perlu Didukung Penuh

Anggota DPR Abdul Kadir Karding menyatakan rencana pembubaran 18 Lembaga Non-Struktural (LNS) perlu didukung penuh.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mantan Pelatih Timnas Rahmad Darmawan Gabung Partai Demokrat

Rahmad Darmawan secara resmi bergabung dengan Partai Demokrat sejak Selasa (14/7/2020).

POLITIK | 15 Juli 2020

Ketua MPR Minta Tim Pemburu Koruptor Kembali Dikaji

Ketua MPR menyatakan bahwa Tim Pemburu Koruptor pada masa lalu terbukti tidak efektif.

POLITIK | 15 Juli 2020

Silaturahmi dengan MUI, AHY: Ini Bukan Komunikasi Politik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan silaturahminya dengan MUI tidak terkait politik.

POLITIK | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS