Perludem: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Perludem: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum

Rabu, 8 Juli 2020 | 13:29 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terhadap Pasal 3 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tidak berdampak hukum. Sebab, tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sudah berakhir.

Selain itu, pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Jokowi-Ma'ruf juga memenangkan Pilpres 2019 dengan meraih lebih dari 50% suara.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (8/7/2020). “Putusan MA itu tidak mempunyai dampak hukum sama sekali. Tahapan sudah selesai dan calon terpilih sudah dilantik. Merujuk syarat sebaran juga tidak berpengaruh atas hasil, karena faktanya Jokowi-Ma'ruf memenuhi syarat itu,” tegas Titi.

Sekadar diketahui, tujuh pemohon gugatan PKPU ke MA antara lain Rachmawati Soekarnoputri. Mereka memohon MA membatalkan Pasal 3 Ayat 7 PKPU 5/2019 yang salah satunya terkait penetapan calon terpilih dalam pemilu. PKPU itu dinilai bertentangan atau tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu.

Menurut Titi, putusan MA kerap tidak merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Titi menjelaskan Pasal 3 Ayat 7 PKPU 5/2019 sebenarnya sejalan dengan substansi putusan MK 50/2014. Putusan MK 50/2014 menyebutkan, dalam hal terjadi dua pasangan di pilpres, maka penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

“Jadi, sebenarnya PKPU itu bukan sesuatu yang menciptakan norma baru, tetapi pengaturan sebagai implikasi adanya putusan MK 50/2014. Seharusnya, MA tidak mengabaikan putusan-putusan yang sudah dikeluarkan MK.

Di sisi lain, Titi mengatakan, ruang uji materi ke MA terbuka lebar jika PKPU dipandang tak sesuai dengan UU Pemilu. Titi mengungkap hal itu diatur dalam Pasal 76 UU Pemilu. Ketentuan itu membatasi jangka waktu pengajuan uji materi, yaitu paling lambat 30 hari kerja sejak PKPU diundangkan.

Menurut Titi, putusan MA juga tidak sesuai dengan UU Pemilu. Titi menuturkan PKPU 5/2019 diundangkan pada Februari 2019, sedangkan perkara permohonan diajukan pada 14 Mei 2019. Artinya, permohonan sudah melampaui batasan 30 hari. Kemudian, permohonan tersebut diputus oleh majelis hakim pada 28 Oktober 2019 dan baru diunggah 3 Juli 2020.

“UU Pemilu menginginkan agar uji materi terhadap PKPU tidak menganggu tahapan, maka dibuat pengujian bisa dilakukan paling lambat 30 hari setelah PKPU diundangkan. Kembali lagi soal putusan MA, tentu putusan ini tidak berlaku surut,” ucap Titi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPU: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Konstitusional

Jokowi-Ma'ruf juga menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.

POLITIK | 8 Juli 2020

Gerindra: Jokowi-Ma'ruf Tetap Presiden dan Wapres

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) tak memiliki konsekuensi terhadap hasil Pilpres 2019.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kunjungan Kerja, Wapres Sambangi Tiga Titik di Kota Sukabumi

Wapres akan meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi yang siap menerapkan protokol kesehatan kepada para siswanya saat KBM tatap muka.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kritik Adian ke Menteri BUMN Dipandang Inkonsisten

Kriteria yang diajukan Adian Napitupulu mengenai kompetensi posisi Direksi atau Komisaris BUMN dianggap tidak konsisten.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Isu PKI untuk Serang PDIP dan Hidupkan Lagi Orde Baru

PDIP menjadi pusat hantaman isu komunisme karena dianggap menghambat agenda untuk menghidupkan kembali Orde Baru.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 Sah dan Final

Hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh MK sudah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

POLITIK | 8 Juli 2020

KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019

Hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945.

POLITIK | 8 Juli 2020

Wacana Parliamentary Threshold Berlaku Nasional Tuai Kritik

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menolak apabila Parliamentary Threshold diterapkan nasional.

POLITIK | 7 Juli 2020

Mayoritas Fraksi di DPR Ingin Angka Presidential Threshold Turun

Ruang kemunculan para calon presiden berkualitas harus dibuka.

POLITIK | 7 Juli 2020

PDIP Dukung Jokowi Rombak Kabinet

PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet.

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS