KPU: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Konstitusional
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPU: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Konstitusional

Rabu, 8 Juli 2020 | 12:52 WIB
Oleh : Robertus Wardi / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan pemenang pasangan calon 01, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan (electoral formula) yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945. Itu artinya, kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 bersifat konstitusional

Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Pasal 6A yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. “Kemenangan Jokowi-Amin adalah konstitusional (sesuai konstitusi, Red),” kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Ia menjelaskan, mengacu pada Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945, formula pemilihan (electoral formula) Pilpres 2019 ditentukan berdasarkan tiga hal. Pertama, pemenang ketika mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Artinya pasangan calon (memperoleh suara lebih dari 50% suara sah nasional.

Kedua, pemenang ketika mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Artinya, pasangan memperoleh suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi. Ketiga, pemenang ketika memperoleh suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Fakta yang terjadi pada Pilpres 2019 adalah dari total suara sah nasional yang mencapai 154 juta, Jokowi-Ma'ruf menda patkan 55,50% suara (85,6 juta). Semenara, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno mendapatkan 44,50% (68,6 juta) suara sah nasional.

Kemudian, Jokowi-Ma'ruf menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Sementara, Prabowo-Sandiaga hanya menang di 13 Provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.

“Fakta-fakta ini menunjukkan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum yaitu 85.607.362 suara (55,50%). Kemudian, mereka juga mendapatkan suara sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yaitu menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi,” jelas Hasyim.

Dengan fakta-fakta itu, lanjut Hasyim, putusan MA No 44 tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan pasangan presiden dan wapres terpilih hasil Pemilu 2019. Apalagi, putusan MA itu adalah pengujian norma dalam PKPU No 5 Tahun 2019.

Peristiwa hukum penetapan paslon Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu 2019 dilaksanakan pada 30 Juni 2019, sementara putusan MA diregister 14 Mei 2019 dan diputuskan 28 Oktober 2019.

“Karena Putusan MA adalah pengujian norma PKPU, maka tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa hukum yang telah dilaksanakan,” tutup Hasyim.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gerindra: Jokowi-Ma'ruf Tetap Presiden dan Wapres

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) tak memiliki konsekuensi terhadap hasil Pilpres 2019.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kunjungan Kerja, Wapres Sambangi Tiga Titik di Kota Sukabumi

Wapres akan meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi yang siap menerapkan protokol kesehatan kepada para siswanya saat KBM tatap muka.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kritik Adian ke Menteri BUMN Dipandang Inkonsisten

Kriteria yang diajukan Adian Napitupulu mengenai kompetensi posisi Direksi atau Komisaris BUMN dianggap tidak konsisten.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Isu PKI untuk Serang PDIP dan Hidupkan Lagi Orde Baru

PDIP menjadi pusat hantaman isu komunisme karena dianggap menghambat agenda untuk menghidupkan kembali Orde Baru.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 Sah dan Final

Hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh MK sudah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

POLITIK | 8 Juli 2020

KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019

Hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945.

POLITIK | 8 Juli 2020

Wacana Parliamentary Threshold Berlaku Nasional Tuai Kritik

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menolak apabila Parliamentary Threshold diterapkan nasional.

POLITIK | 7 Juli 2020

Mayoritas Fraksi di DPR Ingin Angka Presidential Threshold Turun

Ruang kemunculan para calon presiden berkualitas harus dibuka.

POLITIK | 7 Juli 2020

PDIP Dukung Jokowi Rombak Kabinet

PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bupati Agam Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Gerindra

Bupati Agam, Indra Catri dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (MK DPP) Partai Gerindra atas dugaan kampanye hitam

POLITIK | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS