Presidential Threshold Dinilai Akan Melahirkan "Duitokrasi"
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Presidential Threshold Dinilai Akan Melahirkan "Duitokrasi"

Senin, 22 Juni 2020 | 11:31 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Penerapan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/pres-t) dianggap telah mereduksi hak rakyat untuk memilih. Sebab, hanya partai yang bisa lolos pres-t yang bisa mengajukan capres dan pilihan rakyat pun menjadi terbatas. Sistem seperti ini akhirnya akan melahirkan "duitokrasi" atau politik yang berdasarka praktik politik uang.

"Kalau kita bicara soal pemilu, ini pemilu langsung oleh rakyat akan direduksi dengan adanya pres-t," kata pakar hukum tata negara Denny Indrayana dalam diskusi daring bertajuk "Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat" yang diselenggarakan oleh Voice for Change, akhir pekan lalu.

"Yang tak kalah penting, pres-t itu kemudian juga memunculkan apa yang saya sebut 'duitokrasi' yang membunuh demokrasi. 'Duitokrasi' itu dari kata duit, uang. Artinya, demokrasi dibunuh oleh uang," lanjut Denny.

Bahkan, ujarnya, politik uang yang dimaksud dari istilah duitokrasi bukan sekadar memperjualbelikan suara rakyat (vote buying), tetapi juga memiliki arti yang lebih luas. "Kalau kita sering menyebut politik uang itu sebenarnya yang dimaksud adalah vote buying. Padahal tidak, di dalamnya itu ada money politic, electoral corruption, political corruption, dan banyak lagi yang lain," ungkapnya.

Bahkan, imbuh Denny, praktik "duitokrasi" ini bisa disaksikan saat calon presiden dan wakil presiden yang tengah mencari dukungan dari partai politik, karena imbas dari keberadaan pres-t. Semua itu, kata Denny, termasuk dalam jenis-jenis korupsi pemilu.

"Kalau kita bicara pres-t, maka yang paling berkaitan dengan itu adalah bagaimana calon kandidat presiden atau wakil presiden memberi mahar ke partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Denny yang juga pernah menggugat aturan pres-t tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, syarat pres-t dalam Pemilihan Presiden 2019 telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena hanya menghasilkan dua calon pasangan presiden dan wakil presiden. Padahal, sambung Siti Zuhro, esensi pemilu itu menghadirkan kompetisi yang sehat dan beradab.

Pemilu juga mempromosikan integritas dan kualitas pasangan calon, bukan malah menutup kompetisi digantikan dengan cara aklamasi, karena calonnya tunggal. Oleh karena itu, semangat yang harus dibawa dalam revisi UU Pemilu saat ini adalah untuk mendorong munculnya lebih dari dua pasangan calon.

"Karena itu motivasi revisi UU Pemilu kali ini harus bernuansa mendorong munculnya calon lebih dari dua pasangan calon. Jadi, calon itu harus lebih dari dua pasangan sebagai ikhtiar transisi dan pembelajaran demokrasi, baik untuk elite maupun masyarakat," kata Siti Zuhro.

Sebagaimana diketahui, revisi UU Pemilu kembali menjadi perbincangan. Beberapa isu berkembang mengenai revisi UU ini, salah satu di antaranya adalah wacana penurunan pres-t. Pembahasan RUU Pemilu telah masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2020 dan akan dibahas di Komisi II DPR.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

DPR Rapat Pilkada 2020 dengan KPU, Bawaslu, dan Kemdagri

Rapat membahas rancangan draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada di Tengah Bencana Non-Alam Covid-19 dan Peraturan Bawaslu tentang Lanjutan Pengawasan Pilkada

POLITIK | 22 Juni 2020

Wapres: Kesehatan Masyarakat dan Ekonomi Prioritas Utama Normal Baru

Wakil Presiden Maruf Amin mengemukakan dalam kebijakan normal baru, kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Namun pergerakan ekonomi juga harus berjalan.

POLITIK | 22 Juni 2020

Ini Daftar Pemenang Lomba Inovasi Daerah Hadapi Covid-19

Total hadiah lomba inovasi daerah menuju tatanan normal baru (new normal) berupa dana insentif daerah yakni Rp 168 miliar.

POLITIK | 22 Juni 2020

Donald Trump "Murka" Kampanyenya Sepi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump "marah" karena kampanyenya di Tulsa, Oklahoma pada Sabtu (20/6/2020) waktu setempat sepi pendukung.

POLITIK | 22 Juni 2020

Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Yogyakarta Deklarasi Gerakan #JogjaNandur

Aksi tanam 1.000 pohon digelar di tujuh kecamatan yang ada di daerah bantaran Sungai Code, Yogyakarta.

POLITIK | 21 Juni 2020

Kartu Prakerja, Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Rekomendasi KPK

Pemerintah diminta menindaklanjuti saran serta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut pelaksanaan program Kartu Prakerja.

POLITIK | 21 Juni 2020

Wapres Ajak Ahli Lakukan Aksi Nyata Pulihkan Ekonomi

Wapres mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para ahli di Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia, untuk berkontribusi nyata.

POLITIK | 21 Juni 2020

Golkar: Perlu Standar Khusus Tiap Tahapan Pilkada

Diperlukan standar khusus Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada 2020.

POLITIK | 21 Juni 2020

Akses Internet Diharapkan Merata dan Terjangkau

Internet akan menjadi kebutuhan mendasar ketika penerapan new normal atau tatanan normal baru.

POLITIK | 21 Juni 2020

Komisi II Akan Kawal Persiapan Pilkada 2020

Komisi II akan memastikan agar persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang bisa dilaksanakan dengan baik.

POLITIK | 21 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS