Komisi VI DPR Dorong Koordinasi dan Grand Design Pengembangan UMKM
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.34)   |   COMPOSITE 5038.4 (16.87)   |   DBX 922.546 (7.08)   |   I-GRADE 135.148 (0.31)   |   IDX30 424.72 (1.27)   |   IDX80 110.692 (0.53)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.6)   |   IDXG30 117.102 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.385 (1.4)   |   IDXQ30 124.37 (0.49)   |   IDXSMC-COM 213.267 (1.75)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (2.56)   |   IDXV30 104.022 (1.14)   |   INFOBANK15 809.007 (-2.66)   |   Investor33 370.782 (0.45)   |   ISSI 146.581 (1)   |   JII 534.734 (2.01)   |   JII70 181.171 (0.86)   |   KOMPAS100 994.168 (1.72)   |   LQ45 775.543 (3.17)   |   MBX 1400.42 (3.82)   |   MNC36 279.01 (0.13)   |   PEFINDO25 262.474 (-0.4)   |   SMInfra18 238.826 (2.52)   |   SRI-KEHATI 314.013 (0.07)   |  

Komisi VI DPR Dorong Koordinasi dan Grand Design Pengembangan UMKM

Kamis, 18 Juni 2020 | 11:04 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VI DPR mendukung penuh upaya pemerintah membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Meski begitu, Komisi VI berharap adanya sinergi, pengawasan, dan grand design yang jelas agar bantuan UMKM itu tidak tumpang tindih dan malah menjadi bancakan oknum.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty menanggapi informasi bahwa sembilan BUMN yang menyatakan mendukung untuk pengembangan Pasar Digital Usaha Mikro Kecil Menengah (PaDi UMKM). Melalui platform PaDi UMKM, BUMN dapat melakukan belanja secara digital sehingga lebih cepat, transparan, dan meningkatkan efisiensi.

“Kita tentu mendukung upaya untuk membantu UMKM, tetapi semoga ini tidak hanya manis dalam pemberitaan saja. Sebab, terlalu banyak yang mengatasnamakan membantu UMKM, termasuk soal digitalisasi itu memang penting. Tetapi, sebelum ke sana coba bantu dulu mereka, misalnya bagaimana packaging dan higienitas produk UMKM yang baik dan benar. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini banyak pertanyaan, apakah mereka menjalankan protokol kesehatan. Sebab, kalau mau masuk digital itu free, ada banyak platform,” kata Evita di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Evita mengatakan, dirinya sering turun ke daerah dan merasakan sendiri produk UMKM enak, tetapi kemasannya sangat tidak bagus dan dipertanyakan higienitasnya. Jadi, kalau problem ini tidak dipecahkan, UMKM akan kalah bersaing.

“Mau masuk ke platform apa pun, termasuk melalui PaDi UMKM, mereka akan kalah. Memang mereka diberikan pelatihan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan lainnya, tetapi hanya sebatas tahu masalah tidak dibantu untuk memecahkan masalah secara langsung,” sambungnya.

Lebih mengherankan lagi, kata Evita, karena di setiap kunjungan ke daerah berbagai institusi selalu mengklaim memberikan bantuan UMKM, termasuk BUMN energi, telekomunikasi, perbankan, hingga pemda.

“Semua yang hadir mengaku menawarkan bantuan ke UMKM. Jadi, seharusnya UMKM di daerah itu sudah luar biasa kuatnya. Tetapi, ini perlu pengawasan dan sinergisitas juga. Maksud saya, jangan jadi kebohongan saja keberpihakan kita kepada UMKM ini. Perlu ada koordinasi, evaluasi, dan grand design,” ujar politisi PDI-P ini.

Secara khusus, Evita kemudian mempertanyakan realisasi bantuan untuk UMKM yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dari pusat hingga ke daerah pada masa Covid-19. Sebab, kata dia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pernah mengungkapkan pemerintah telah menganggarkan tambahan belanja perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM dalam APBN 2020 mencapai Rp 255,1 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan program subsidi bunga untuk UMKM dan ultra mikro. Total anggaran untuk program subsidi bunga adalah sebesar Rp 34,15 triliun dengan jumlah debitur penerima subsidi bunga sebanyak 60,66 juta rekening.

Berbagai lembaga yang terlibat bagi UMKM dengan stimulus kredit meliputi perbankan, BPR, perusahaan pembiayaan, termasuk stimulus kredit melalui KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian, koperasi, petani, LPDB, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, UMKM pemda, UMKM online, dan koperasi penyalur UMI.

Di Kementerian Koperasi dan UKM, kata Evita, juga ada program Go Digital. Selain memiliki program stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo dengan anggaran Rp 2 triliun dan diskon 25% untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp 10 triliun. Kemudian, stimulus yang kedua dalam bentuk bantuan tunai untuk sektor mikro.

“Bahkan, Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) untuk Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 1,5 triliun dan untuk Bahana Rp 6 triliun. Judulnya semua adalah untuk UMKM. Maksud saya, semua ini harus diawasi kemudian coba kita evaluasi. Kita sinkronisasikan jangan sampai tumpang-tindih. Saya juga khawatir data-data UMKM di lembaga keuangan itu, apakah sudah benar atau tidak, termasuk yang di kementerian dan lembaga lain. Road map khusus UMKM ini harus jelas sehingga kita tahu mau kemana,” ucap Evita lagi.

Apalagi, ujarnya, bantuan stimulus ini masih selalu berputar pada stimulus kredit dan belum pada bantuan langsung untuk modal kerja bagi mereka yang sudah sulit untuk bergerak saat ini. Jadi, sinkronisasi data, juga harus didorong agar lembaga keuangan segera merealisasikan upaya membantu penyaluran kredit modal kerja untuk UMKM.

Jangan data stimulus kredit dan subsidi bunga dibesar-besarkan lalu dijadikan alasan untuk menahan kredit modal kerja. Presiden Jokowi saat rapat terbatas membahas program mitigasi dampak Covid-19 terhadap UMKM pada 15 April lalu, kata Evita, sudah memerintahkan agar soal kredit modal kerja ini juga harus segera dilaksakanan komprehensif, jangan menunggu UMKM itu mati.

"Kita minta semua kebutuhan ini betul-betul dihitung anggarannya. Jangan terkesan kita terlalu perduli kepada UMKM, tetapi UMKM-nya tidak merasa terbantu. Bahkan, banyak yang mati sebelum kondisi pandemi Covid-19 dapat diatasi sepenuhnya,” ujar Evita Nursanty.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemsos Bagikan 2.000 Paket Bansos di Jakarta, Depok dan Tangerang

Kementerian Sosial, melalui Forum Pemuda Betawi, memberikan 2.000 paket bansos COvid-19 di 5 Wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.

POLITIK | 18 Juni 2020

Jokowi Batal Kunker ke Jawa Tengah

“Tidak jadi kunjungan kerja di luar kota ya,” kata Heri Budi Hartono.

POLITIK | 18 Juni 2020

Airlangga: Golkar Optimistis Indonesia Lewati Krisis Covid-19

Menurut Airlangga, koalisi parpol pendukung pemerintah akan menjaga soliditas dukungannya untuk melewati krisis selama pandemi Covid-19.

POLITIK | 17 Juni 2020

La Nyalla: DPD Tetap Awasi Pelaksanaan Pilkada 2020

DPD akan melihat dan memantau bagaimana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 17 Juni 2020

Bertemu Mahfud, Ormas Keagamaan Apresiasi Penundaan Pembahasan RUU HIP

Mereka mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

POLITIK | 17 Juni 2020

RUU HIP Dinilai Cukup Atur Dua Hal

Polemik yang berkembang saat ini dari aspek politik menjadi ancaman serius bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.

POLITIK | 17 Juni 2020

PKS Tolak RUU HIP

Salah satu alasan penolakan PKS terhadap RUU HIP karena pembahasannya tidak mendengarkan masukan banyak pihak.

POLITIK | 17 Juni 2020

Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada 2020 Obral Kualitas

Hadar melihat motif utama memaksakan pilkada tetap digelar tahun 2020 ini adalah untuk menggerakan ekonomi.

POLITIK | 17 Juni 2020

Perdebatan di Medsos Dinilai Lebih Banyak Emosi Dibanding Substansi

Farah Putri Nahlia menilai, perdebatan di medsos lebih banyak bersifat emosional daripada substansi, sehingga kemudian berujung pada masalah hukum.

POLITIK | 17 Juni 2020

Azis Syamsuddin Sebut DPR Akan Ikut Keputusan Pemerintah soal RUU HIP

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya akan mengikuti keinginan Pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 17 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS