Hadapi Abu Sayyaf, Indonesia Harus Desak Filipina dan Malaysia Jalankan Kesepakatan Trilateral
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Hadapi Abu Sayyaf, Indonesia Harus Desak Filipina dan Malaysia Jalankan Kesepakatan Trilateral

Rabu, 22 Januari 2020 | 23:19 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menegaskan, pihaknya mengutuk keras aksi penculikan terhadap warga negara Indonesia yang kembali dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Charles berharap pemerintah segera membebaskan WNI tersebut dan mendesak Filipina serta Malaysia menjalankan kesepakatan tiga negara (trilateral).

"Pemerintah harus melakukan segala upaya untuk membebaskan WNI yang disandera oleh kelompok tersebut," ujar Charles di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Pada 2016, kata Charles, Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah menandatangani Kesepakatan trilateral terkait dengan pengamanan wilayah perairan di kawasan. Kesepakatan tersebut, tuturnya mencakup kerja sama dalam melakukan patroli bersama dan pertukaran informasi (intelligence sharing) dalam rangka mengamankan perairan dari berbagai aksi kejahatan.

"Sayangnya kesepakatan tersebut tidak dijalankan sehingga tingkat kerawanan di perairan tersebut masih tinggi," tandas dia.

Padahal, lanjut Charles, jika mencermati pengalaman di Selat Malaka, kerja sama antarnegara dapat secara efektif memberantas kejahatan di perairan.

"Dahulu Selat Malaka adalah perairan yang sangat rawan akan kejahatan perompakan, pembajakan dan pencurian. Kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura dalam melakukan patroli bersama melalui Operasi eye in the sky (patroli udara) sudah menurunkan angka kejahatan di Selat Malaka secara drastis," terang Wakil Ketua BKSAP DPR ini.

Karena itu, menurut Charles, untuk mengatasi penculikan oleh Abu Sayyaf, Pemerintah RI harus mendesak Malaysia dan Filipina untuk bersama-sama menjalankan kerjasama pengamanan yang sudah pernah disepakati. Kerjasama juga dapat meliputi penempatan sea marshal atau personel bersenjata pada kapal-kapal yang melewati jalur-jalur rawan.

"Penggunaan teknologi seperti alat-alat deteksi dan penginderaan jarak jauh yang dimiliki oleh angkatan bersenjata tiga negara juga dapat secara efektif mencegah berbagai aksi kejahatan di laut termasuk penculikan. TNI misalnya sudah memiliki Pusat Informasi Maritim yang juga dibekali peralatan untuk membaca secara detil pergerakan kapal di wilayah perairan," pungkas Charles.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Rawat Tradisi Menulis, PSI Luncurkan Buku “Ekspresi Politik Milenial”

Buku setebal 347 halaman tersebut tidak melulu soal apresiasi, melainkan menyertakan tulisan kritis atas gaya politik milenial.

POLITIK | 22 Januari 2020

Irfan Setiaputra Jadi Direktur Utama Garuda Indonesia

Irfan Setiaputra menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia yang baru. Sementara Triawan Munaf menjadi Komisaris Utama.

POLITIK | 22 Januari 2020

DPR Bahas Tiga RUU Omnibus Law

Sebanyak tiga RUU omnibus law dibahas yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan, dan Ibu Kota Negara.

POLITIK | 22 Januari 2020

Mendagri Sampaikan Usulan RUU untuk Prolegnas

Hal itu dipaparkan Tito saat rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

POLITIK | 22 Januari 2020

Ombudsman Ingin Keputusannya Dijalankan Kementerian

Ombudsman bertemu Menkopolhukam, Mahfud MD, dan memintanya agar kementerian dan lembaga menjalankan putusan dan pertimbangan Ombudsman.

POLITIK | 22 Januari 2020

Jajaran Wantimpres Menghadap Presiden Jokowi

Jajaran Wantimpres menyampaikan kinerja selama sebulan terakhir kepada Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 22 Januari 2020

KPU: Anggaran Pilkada Serentak 2020 Sebesar Rp 9,9 Triliun

Anggaran tersebut, kurang dari yang diusulkan oleh KPU sebesar Rp 11,9 triliun.

POLITIK | 22 Januari 2020

DPR Gelar Rapat Paripura Sahkan RUU Omnibus Law

Termasuk dalam RUU baru yang akan dibahas adalah tiga RUU omnibus law, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

POLITIK | 22 Januari 2020

Istri Harun Masiku Akui Tak Bisa Hubungi Suaminya

Hildawati mengatakan, suaminya berada di Jakarta pada 7 Januari 2020, setelah pergi ke Singapura pada 6 Januari.

POLITIK | 21 Januari 2020

Formappi: Politik Uang Tidak Bisa Diberantas dengan Perubahan Sistem Pemilu

Lucius mengatakan kontestasi seperti pemilu selalu berisi kompetisi dan masing-masing pesertanya pasti mempunyai kepentingan untuk bisa menang.

POLITIK | 21 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS