Tak Diskualifikasi Petahana, KPU Kaur Diadukan ke DKPP
INDEX

BISNIS-27 503.6 (0.97)   |   COMPOSITE 5652.76 (22.07)   |   DBX 1032.04 (1.71)   |   I-GRADE 164.451 (0.59)   |   IDX30 490.95 (1.17)   |   IDX80 128.766 (0.48)   |   IDXBUMN20 358.484 (2.15)   |   IDXG30 133.521 (0.33)   |   IDXHIDIV20 437.723 (1.25)   |   IDXQ30 142.408 (0.42)   |   IDXSMC-COM 239.978 (1.54)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (1.68)   |   IDXV30 120.747 (1.44)   |   INFOBANK15 969.323 (0.63)   |   Investor33 424.184 (0.89)   |   ISSI 165.497 (0.87)   |   JII 607.992 (2.49)   |   JII70 207.954 (1.18)   |   KOMPAS100 1151.81 (3.85)   |   LQ45 901.663 (2.32)   |   MBX 1571.94 (6.65)   |   MNC36 316.426 (0.66)   |   PEFINDO25 300.975 (5.44)   |   SMInfra18 283.853 (0.65)   |   SRI-KEHATI 362.321 (0.99)   |  

Tak Diskualifikasi Petahana, KPU Kaur Diadukan ke DKPP

Kamis, 29 Oktober 2020 | 22:37 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Aktivis Bengkulu Raflesia (ABR), Aprin Taskan Yanto mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur, Bengkulu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka menilai KPU Kaur tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Kaur yang merekomendasikan untuk mendiskualifikasi calon petahana pilkada Kabupaten Kaur, Gusril Pausi.

Kuasa hukum pengadu, Ahmad Kabul mengatakan, rekomendasi Bawaslu Kaur yang tidak dijalankan KPU Kaur adalah soal diskualifikasi calon petahana, karena melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Gusril, lanjut dia, dinyatakan terbukti bersalah atas dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, karena melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Pemilihan kepala daerah serentak 2020.

"Bawaslu mengeluarkan rekomendasi bahwa terlapor terbukti melanggar pelanggaran administrasi pemilihan dan sanksinya itu didiskualifikasi," kata Kabul seusai melapor ke DKPP di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Pejabat yang dimutasi Gusril yakni setingkat eselon II, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur, Jon Harimol. Yang bersangkutan dimutasi menjadi analis Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaur, dinyatakan dengan keputusan Bupati Kaur nomor: 188.4.45-693 Tahun 2020.

"Oleh karena itu kami melaporkan hari ini, menanyakan hasil laporan beberapa minggu lalu ke DKPP. Yang kami laporkan adalah tiga komisioner KPU Kabupaten Kaur ditambah dua dari KPU provinsi (Bengkulu)," katanya.

Menurut dia, aduan tersebut dimulai dari surat rekomendasi Bawaslu nomor: 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020 perihal pelanggaran admnistrasi pemilihan yang dilakukan Bupati Kaur, Gusril Pausi ke KPU Kaur. Tetapi, KPU Kaur menganulir seluruh rekomendasi Bawaslu Kaur dan menyatakan Gusril tidak melakukan pelanggaran atas mutasi Jon Harimol.

Sesuai undang-undang yang berlaku, kata dia,calon petahana tidak boleh melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Pilkada 2020 atau dibolehkan namun seizin Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, menurut Kabul dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tidak ada persetujuan mutasi tersebut, hal itu dinyatakan dalam surat Biro Hukum Kemdagri nomor 180/1932/Biro Hukum. Biro Hukum Kemdagri lanjut dia menjawab surat dari Jon Harimol, berdasarkan pasal 71 ayat 2 tersebut dan surat edaran Menteri no. 273/487/SJ menjelaskan apa yang dilakukan oleh bupati tersebut itu melanggar administrasi, karena jelas harus ada persetujuan dari Mendagri.

"Akan tetapi KPU Kabupaten Kaur tidak melihat ketentuan ini. Ini yang kita pertanyakan, ada apa KPU Kabupaten Kaur tiba-tiba hasil rapat pleno mereka menyatakan tidak mencukupi unsur-unsur pelanggaran administrasi," kata dia lagi.

Menanggapi aduan tersebut, Komisioner KPU Bengkulu Divisi Teknis, Emex Verzoni mengatakan, proses dan keputusan yang telah diambil KPU Kabupaten Kaur sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"KPU Kaur sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kaur, bahwa dalam rekomendasi ada dugaan pelanggaran administratif, itu untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Kita ketahui bahwa KPU Kaur sudah melaksanakan rekomendasi," kata dia.

Kemudian, Emex juga menyatakan pihaknya menghormati langkah pengadu yang mengadukan KPU Kabupaten Kaur ke DKPP. Ia juga mengajak semua pihak agar bersabar dan menahan diri menunggu proses tersebut diselesaikan di DKPP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Curhat Guru dan Orang Tua Siswa: Kami Masih Nantikan Subsidi Kuota Internet

Sampai sekarang di bulan kedua ini, baik guru maupun siswa di beberapa provinsi belum ada yang mendapat bantuan kuota internet dari Kemdikbud.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Jokowi: Teladani Rasulullah untuk Tolong-menolong di Kala Sulit

Semangat kepedulian terhadap sesama sebagaimana dicontohkan dan diperintahkan Nabi harus menjadi semangat kita sebagai bangsa di masa pandemi seperti sekarang.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Jambi Meningkat

Meningkatnya angka kesembuhan pasien Covid-19 membuat tidak ada lagi zona merah di Jambi.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Satgas: Penanganan Covid-19 Indonesia Lebih Baik Dibanding Rata-rata Dunia

Hingga Kamis (29/10/2020) umlah kasus aktif sebanyak 60.569 atau 14,9% sementara rata-rata dunia 24,23%.

NASIONAL | 26 Februari 2020

Simpan Sabu di Dalam Roti, Dua Kurir Asal Batam Ditangkap

Dari hasil interogasi awal rencananya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan di Kota Jayapura.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Permohonan Paslon Ilyas Panji-Endang Dikabulkan, Karangan Bunga Apresiasi Terlihat di Gedung MA

MA membatalkan keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir yang mendiskualifikasi paslon Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak dari kepesertaan Pilkada 2020.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

8 Kota Ikut Program Langit Biru Pertamina

Saat ini pemerintah seharusnya sudah meniadakan penjualan BBM oktan rendah di Jabodetabek.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Keputusan KPU Ogan Ilir Dianulir, AMPD Sebut Putusan MA Adil

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menilai putusan MA memberikan kepastian hukum dengan mengabulkan permohonan paslon Ilyas Panji Alam-Endang Ishak

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Satgas Covid: 54 Daerah Tidak Bergerak dari Zona Oranye Selama 10 Minggu

Satgas Penanganan Covid-19 mencatat ada 54 kabupaten/kota yang tidak bergerak dari zona oranye atau risiko sedang dalam 10 minggu terakhir.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Buka Rakernas, Wapres Minta Muslimat NU Kembangkan UMKM

Wapres meminta agar Muslimat NU untuk mendukung program pemerintah mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

NASIONAL | 29 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS