Yasonna Laoly Tidak Akan Intervensi Proses Hukum Kasus Wahyu Setiawan
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Yasonna Laoly Tidak Akan Intervensi Proses Hukum Kasus Wahyu Setiawan

Senin, 20 Januari 2020 | 00:20 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maqdir Ismail menegaskan bahwa Yasonna H Laoly dalam kapasitasnya sebagai menteri hukum dan HAM (menkumham) tidak akan mengintervensi proses hukum dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang melibatkan politisi PDIP Harun Masiku.

Menurut dia, Yasonna tidak mempunyai kewenangan dan pengaruh secara riil terkait kasus yang tengah diselediki dan disidik KPK itu.

"Dia Menkumham. Tidak ada kewenangan. Dalam proses pidana,, Menkumham itu cuma penonton. Tidak ada urusan dengan penegakan hukum," ujar Maqdir setelah diskusi bertajuk "Membedah Kasus, Membongkar Fakta: Ada Apa di Balik Kasus Wahyu Setiawan?" di Ropisbak, Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Maqdir menerangkan, kehadiran Yasonna pada saat konferensi pers di kantor DPP PDIP dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP. "Pak Yasonna ketika itu hanya menjadi pengantar, memberikan pengantar saja, bahwa ini ada tim yang dibentuk dan beliau dalam kedudukan sebagai Ketua DPP," ujar Maqdir.

Maqdir menegaskan, Yasonna tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk mengintervensi kasus ini. Bahkan, kata dia, Ditjen Imigrasi yang berada di bawah Kemkumham mempunyai kewenangan sendiri dalam mencegah seseorang ke luar negeri.

"Soal imigrasi, mereka punya kewenangan sendiri. Ada delegasi wewenang. Tidak perlu mendapatkan persetujuan dari menteri kalau mau mencegah orang. Itu langsung dirjen. Tidak perlu dikhawatirkan soal-soal seperti ini," kata Maqdir.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gitaris Puguh Kribo Berbagi Ilmu di Ungaran

Workshop itu sendiri dikemas dalam tema Sejiwa dalam Gitar.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Ini Syarat bagi Harun Masiku jika Ingin Dilindungi LPSK

Setelah syarat formil dan materil telah rampung, maka LPSK selanjutnya akan melakukan pengecekan.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Di Hadapan Ratusan Wartawan, Kepala BNN Tunggu Didi Kempot

Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko didalaut panitia mewakili Didi Kempot menerima penghargaan yang diberikan dalam anugerah “Terima Kasihku Kepadamu 2020"

NASIONAL | 19 Januari 2020

KPK Tindaklanjuti Rumor Harun Masiku Berada di Indonesia

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1/2020) hingga saat ini Harun masih buron.

NASIONAL | 19 Januari 2020

KPK Miliki Bukti Kuat Suap Harun Masiku

KPK menyatakan penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan melalui gelar perkara berdasarkan bukti permulaan yang cukup mengenai peran pihak tersebut.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Adian Napitupulu Sebut Harun Masiku Korban Iming-iming Wahyu Setiawan

Kesalahan Harun adalah menuruti permintaan Wahyu.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Kurangi Risiko Penularan Antraks di Gunungkidul Perlu Ada Biosecurity

Mengurangi risiko penularan antraks di Gunungkidul perlu ada biosecurity, sekaligus pembatasan mobilisasi orang dan ternak.

NASIONAL | 19 Januari 2020

BPIH Belum Pernah Alami Penyesuaian, Komponen Biaya Haji Terus Meningkat

Sejak tiga tahun terakhir biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) belum pernah mengalami penyesuaian, masih berada di angka 35 juta rupiah per orang, padahal komponennya terus mengalami peningkatan setiap tahun, antara lain yakni tarif penerbangan, makanan, dan lain sebagainya.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Pilkada 2020, Anggota DPD Minta Pihak Keamanan dan ASN Harus Netral

Kunci utama keberhasilan pilkada adalah pada masalah keamanan dan proses pemilihan itu sendiri.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Sultan HB X Minta Warga Jawa di Bengkulu Jadi Panutan

Masyarakat Jawa yang ada di Bengkulu, agar selalu menjaga peradaban, selalu berbuat baik dan menjadi panutan masyarakat.

NASIONAL | 19 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS