Pegawai Honorer Ajuan Uji Materi Tiga Pasal UU ASN
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Pegawai Honorer Ajuan Uji Materi Tiga Pasal UU ASN

Selasa, 14 Januari 2020 | 08:06 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Ratusan pegawai honorer yang tergabung dalam organisasi Honorer Menggugat mengajukan uji materi terhadap tiga pasal di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka mengaku datang dari berbagai provinsi untuk memperjuangkan hak konstitusional.

Asal para pegawai honorer itu, antara lain, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Sumatra Utara hingga Aceh. Gugatan para guru honorer ini diterima Mahkamah Konstitusi (MK) dan teregister dengan Nomor 1942/PAN.MK/I/2020.

"Apa yang kami lakukan ini bukan perbuatan melawan pemerintah. Kami hanya menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD 1945," kata Koordinator Honorer Menggugat Yolis Suhadi saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Yolis mengatakan pihaknya mengajukan uji materi terhadap Pasal 6 hurup b tentang kriteria ASN, Pasal 58 Ayat 1 dan 2 tentang pengadaan PNS, dan Pasal 99 tentang pengangkatan PPPK. Ketiga pasal ini dianggap bertentangan dengan empat pasal di dalam UUD 1945, yakni Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28D Ayat 2, Pasal 28 I Ayat 2, dan Pasal 28 I Ayat 4.

"Dalam prosesnya nanti, kami juga menyiapkan saksi ahli dan saksi fakta untuk mendukung permohonan tersebut," lanjut Yolis. Dikatakan, para pegawai honorer akhir mengajukan gugatan ke MK, karena pemerintah dan DPR tidak serius menyikapi nasib honorer. Pasalnya, revisi UU ASN tidak kunjung dirampungkan.

"Kami tak ingin menunggu Revisi UU ASN yang dijanjikan oknum DPR, namun kami beranggapan sudah cukup kami memberi kesempatan kepada parlemen dan pemerintah untuk melakukan revisi UU ini," tutur dia.

Dalam kesempatan ini, Yolis mengaku honorer tidak mau menjadi korban janji revisi. Terlebih, pemerintah tidak menawarkan solusi apa pun kepada para honorer.

"Bahkan, saat ini proses rekrutmen PNS sedang berlangsung. Sementara PPPK yang pemerintah janjikan untuk memanusiakan honorer, setelah kurang lebih sembilan bulan setelah pengumuman rekan kami yang lulus tes PPPK, itu pun tak ada kabarnya sampai hari ini. Gaji mereka masih Rp 150.000," ujar dia.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Romy Sebut Tokoh NU Titipkan Haris Hasanuddin untuk Jadi Kanwil Kemag

Kiai Asep mempromosikan Haris sebagai santrinya dan menitipkan Haris sebagai Kakanwi

NASIONAL | 13 Januari 2020

Mentan Syahrul Paparkan Terobosan Majukan Pertanian

Panen raya akan dimulai dari bulan Maret -April di lahan seluas 5 juta hektare

NASIONAL | 14 Januari 2020

Waspadai Gelombang Tinggi di Laut Jawa Bagian Barat

Gelombang tinggi mencapai 1-1,5 meter berpeluang terjadi di Laut Jawa bagian barat pada Selasa pukul 07.00-19.00 WIB.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Ungkap Pembunuhan Hakim, Kapolda Sumut Terima Penghargaan

Pemberian penghargaan Promoter Reward oleh Lengkapi ini juga dihadiri oleh Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Khusin Dwihananto bersama pejabat utama (PJU) Pol

NASIONAL | 14 Januari 2020

Pelindo IV Tanam Modal RP 89,75 Miliar di Sektor Perikanan Papua

“Proyek ini sudah dimulai pada tahun lalu dan diharapkan rampung pada 2020,” ujar Dirut PT Pelindo IV, Farid Padang.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Harun Masiku Kabur Sebelum OTT, KPK Bantah Kecolongan

KPK membantah telah kecolongan dengan kaburnya caleg PDIP, Harun Masiku ke Singapura sebelum OTT dilakukan.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Sakit Tak Kunjung Sembuh, Adolf Akhiri Hidupnya Lompat dari Jembatan Liliba

Diduga kuat stres karena sakitnya tak kunjung sembuh, Seorang pria asal Adonara NTT, Adolf Pradianto mengakhiri hidupnya dnegan melompat dari jembatan Liliba.

NASIONAL | 13 Januari 2020

KPK Sita Dokumen dari Ruang Kerja dan Rumah Wahyu Setiawan

KPK menyita dokumen hasil penggeledahan ruang kerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE).

NASIONAL | 13 Januari 2020

Geledah KPU, KPK Sita Dokumen Kasus Suap PAW Caleg PDIP

Geladah Kantor KPU, KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 13 Januari 2020

KPU Butuh Waktu Move On dari Kasus Wahyu Setiawan

Ketua KPU Arief Budiman akan melakukan sejumlah hal agar publik tetap percaya dengan kerja-kerja KPU.

NASIONAL | 13 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS