INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.52)   |   COMPOSITE 5099.84 (-11.61)   |   DBX 964.111 (-0.61)   |   I-GRADE 139.821 (-0.74)   |   IDX30 426.948 (0.05)   |   IDX80 113.317 (0.03)   |   IDXBUMN20 291.67 (0.57)   |   IDXG30 118.931 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.85)   |   IDXQ30 124.715 (-0.41)   |   IDXSMC-COM 219.701 (-0.06)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.43)   |   IDXV30 106.644 (1.24)   |   INFOBANK15 836.821 (-8.12)   |   Investor33 373.706 (-1.2)   |   ISSI 150.561 (0.19)   |   JII 547.285 (1.38)   |   JII70 187.054 (0.35)   |   KOMPAS100 1020.57 (-2.22)   |   LQ45 786.439 (0.17)   |   MBX 1410.93 (-3.56)   |   MNC36 280.006 (-0.87)   |   PEFINDO25 280.13 (0.21)   |   SMInfra18 241.99 (0.03)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.68)   |  

Konsolidasi Humas Kementerian dan Lembaga Penting untuk Sukseskan Kebijakan Pemerintah

Kamis, 12 Desember 2019 | 15:49 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Implementasi kebijakan pemerintah akan menemui sejumlah tantangan ke depan. Oleh karena itu, peran hubungan masyarakat (humas) kementerian dan lembaga negara sangat penting dalam ikut menyukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Komunikasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) kementerian dan lembaga yang digelar oleh Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta, Kamis (12/12/2019). Acara tersebut bertema “Sinergisitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi, dan Deradikalisasi”.

Narasumber yang hadir pada acara itu adalah Sekretaris Utama BIN Zaelani, Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI Dwi Hernuningsih, serta Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo..

Zaelani mengatakan, Keruwetan birokrasi dan masih adanya tumpang tindih dalam regulasi di Indonesia menjadi salah satu hambatan meningkatkan investasi di Indonesia. Padahal, pertumbuhan ekonomi menjadi target yang harus dikejar di tengah gejolak resesi ekonomi global.

Selain itu, penyebaran radikalisme juga masih menjadi ancaman nyata bagi negara yang mengancam eksistensi Pancasila hingga memicu disintegrasi bangsa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wail Presiden KH Ma’ruf Amin pun menyerukan untuk menyederhanakan regulasi dan merampingkan postur birokrasi.

Dalam merealiasikan kebijakan tersebut, pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR sebagai lembaga legislatif agar dapat bersinergi dan mendukung berbagai kebijakan prioritas pemerintah dalam penyederhanaan regulasi.

Di sisi lain, ujarnya, Pemerintah juga gencar memerangi penyebaran radikalisme yang terus menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama aparatur sipil negara (ASN), bahkan juga di lingkungan aparatur negara lain yang merupakan ujung tombak pelayanan publik.

“Terkait penyederhanaan regulasi dan deradikalisasi, terdapat kemungkinan adanya resistensi dari elemen masyarakat yang belum memahami dan tidak menerima kebijakan tersebut. Antisipasi atas resistensi tersebut harus dapat dikurangi bahkan direduksi dampaknya guna menghindari polemik yang dapat memicu kegaduhan publik,” kata Zaelani.

Beberapa prediksi resistensi itu, antara lain hambatan dari oknum yang selama ini mengeruk keuntungan dari ketidakteraturan regulasi. Di sisi lain, rencana perampingan birokrasi berpeluang mendapatkan resistensi dari kalangan ASN itu sendiri, yang merasa kepentingannya terganggu.

Sementara, program deradikalisasi berpotensi terus dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang selama ini kerap mendiskreditkan pemerintah untuk melancarakan agenda politik mereka. Melalui berbagai cara, kelompok tersebut terus membangun opini dan membenturkan Pemerintah dengan umat Islam melalui berbagai opini negatif, seperti isu Pemerintah anti-Islam, hingga membatasi kebebasan berekspresi.

“Faktanya, apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah merupakan cara untuk mencegah Indonesia terjerumus ke dalam berbagai konflik dan juga untuk melindungi bangsa Indonesia dari perpecahan,” ujar Zaelani.

Atas berbagai hal tersebut, ujarnya, dapat dikatakan bahwa munculnya berbagai resistensi terhadap penerapan kebijakan Pemerintah salah satunya menunjukkan masih minim dan belum optimalnya sosialisasi kepada publik.

Hal itu yang mendasari BIN mengundang seluruh jajaran humas kementerian dan lembaga untuk ikut menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan positif. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam Forum Bakohumas dalam rangka membangun sinergisitas kehumasan agar kebijakan pemerintah tersebut dapat dicerna dan diterima secara mudah oleh masyarakat serta berbagai pihak lainnya.

Dalam forum Bakohumas tersebut seluruh perwakilan K/L berkomitmen untuk ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Hal itu dalam rangka menyukseskan berbagai langkah kebijakan Pemerintah.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi: Mulai 2021, UN Dihapus

Pemerintah akan menerapkan sistem asesmen kompetensi minimum dan survei karakter mulai tahun 2021.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Mahfud: Hukuman Mati untuk Koruptor Bisa Masuk ke Revisi KUHP

"Kalau ingin lebih tegas lagi, bahwa hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor," kata Mahfud.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Konfenrensi Perubahan Iklim Madrid, Komisi IV DPR Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal

Tradisionalisme pengelolaan lingkungan sudah ditinggalkan sehingga keseimbangan alam terganggu.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Polri Kerahkan 100.000 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru

Polri telah menetapkan beberapa provinsi sebagai prioritas pertama.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Dengan Bodycam, Polisi Akan Lebih Dipercaya Masyarakat

Polda Metro Jaya sudah menyiapkan ratusan unit bodycam untuk dipasang di seragam polisi.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Presiden: Tol Layang Jakarta-Cikampek II Kurangi Kemacetan 30%

Dengan dioperasikannya Tol Layang Japek II, permasalahan kemacetan yang dikeluhkan masyarakat di Jalan Tol Jakarta-Cikampek bisa diatasi.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Menko Polhukam Jamin Natal-Tahun Baru Aman

Menko Polhukam Mahfud MD yakin situasi kamtibmas dalam Natal dan tahun baru 2019 akan berlangsung kondusif.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Ini Prediksi Puncak Kepadatan Natal dan Tahun Baru

Pemudik diminta menghindari hari-hari tersebut agar tidak menambah padat.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Atraksi Pencak Silat Meriahkan Resepsi Diplomatik TNI di Mesir

Hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Mesir sudah lama terjalin sejak Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia.

NASIONAL | 12 Desember 2019

KPK Periksa 6 Pejabat dan Eks Pejabat Garuda Indonesia

Tak hanya pejabat dan mantan pejabat PT Garuda, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa seorang ibu rumah tangga bernama Dessy Fadjriaty.

NASIONAL | 12 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS