DPR: KPK Sudah Menjadi Bagian dari Eksekutif
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

DPR: KPK Sudah Menjadi Bagian dari Eksekutif

Rabu, 11 Desember 2019 | 22:58 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengingatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahu diri bahwa mereka telah menjadi bagian dari eksekutif. Menurut Arteria, hal tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Kami menekankan bahwa KPK saat ini bagian dari pemerintah pusat. Jadi, jangan protes, jangan demo, jangan mengingatkan presiden. Tahu diri," ujar Arteria dalam diskusi Forum Lintas Hukum Indonesia bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK" di Warung Upnormal Coffee Roaster, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Arteria mengatakan, UU KPK hasil revisi telah menempatkan KPK sebagai lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi. Menurut dia, salah satu tujuan DPR dan pemerintah melakukan revisi UU KPK agar memberikan kepastian terkait status KPK.

"KPK ini alat negara, lembaga negara penegak hukum pembantu presiden di bidang korupsi. Jadi, tidak boleh mendikte presiden," tegas Arteria.

Dia juga menandaskan bahwa revisi UU KPK dalam rangka penguatan lembaga KPK yang selama ini belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Menurut dia, kinerja KPK sekarang dengan payung hukum UU KPK lama belum memberikan harapan postitif bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

"UU KPK direvisi karena kita ingin pemberantasan korupsi lebih maksimal, lebih dipercaya, dan lebih tajam ke depannya," kata dia.

Arteria mengatakan, masyarakat juga sudah tidak tepat lagi untuk mempermasalahkan UU KPK yang ada. Pasalnya, seluruh Komisioner KPK yang baru menerima keberadaan UU tersebut. Namun, dia meminta kepada masyarakat agar tetap melakukan pengawasan terhadap kerja KPK agar sesuai dengan harapan dan tidak keluar dari UU yang ada.

"Kita ini semestinya tidak lagi membuat polemik, karena komisioner KPK yang baru tidak menolak UU KPK yang baru. Yang menolak itu pimpinan KPK yang lama," tutur dia.

Karena terdapat sejumlah pengaturan baru dalam UU KPK hasil revisi, kata Arteria, maka pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksanaannya. "Setelah ini akan dibuatkan PP terkait dengan kelembagaan, susunan tugas, kemudian sistem kerja," ujar dia.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gugatan Soal Usia Calon Kepala Daerah Ditolak MK, Faldo Maldini: Pertarungan Belum Selesai

Faldo yakin PSI akan memperjuangkan revisi UU Pilkada bila masuk ke DPR pada Pemilu 2024.

NASIONAL | 11 Desember 2019

IPW: Pimpinan Baru Tak Akan Menjadikan KPK sebagai Pemadam Kebakaran

Tugas-tugas KPK tersebut tentunya tidak akan efektif tanpa bekerja sama dan bersinergi dengan seluruh instansi dan elemen bangsa.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Firli dkk Harus Koreksi secara Total Pelaksanaan Tugas KPK

Firli cs diharapkan mampu mengefektifkan tugas pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan yang selama 15 tahun usia KPK gagal terwujud.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Wali Kota Serang Tegur ASN Tinggalkan Acara Pengajian

Dalam video Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mencegah sejumlah ASN yang hendak keluar gerbang.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Dua Inovasi Layanan Publik OPD Kota Tegal Raih Penghargaan

Dua inovasi layanan publik milik OPD Kota Tegal yakni Dinkes dan Disdukpencapil raih penghargaan di bidang pelayanan publik.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Indeks Kerukunan Beragama Naik

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019 mengalami kenaikan berdasarkan survei dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemag.

NASIONAL | 11 Desember 2019

BNN Sebut Medan Sebagai Gudang Narkoba di Indonesia

Deputi Bidang Pemberantasan BNN menyebut bahwa Kota Medan merupakan salah satu pusat gudangnya narkoba di Indonesia.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Tol Cisumdawu Terkendala Pembabasan Lahan

Saat ini progres pembangunan tol Cisumdawu untuk seksi 2 sudah mencapai 76 persen.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Jokowi Ingin Riset Lebih Terarah dan Saling Terkoneksi

Jokowi menyatakan agenda riset perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK

KPK berharap masa jeda tersebut dihitung setelah mantan koruptor yang ingin maju Pilkada menjalani seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

NASIONAL | 11 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS