Gugatan Soal Usia Calon Kepala Daerah Ditolak MK, Faldo Maldini: Pertarungan Belum Selesai
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Gugatan Soal Usia Calon Kepala Daerah Ditolak MK, Faldo Maldini: Pertarungan Belum Selesai

Rabu, 11 Desember 2019 | 22:43 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Permohonan Faldo Maldini dkk terkait batas usia kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi putusan tersebut, Faldo Maldini mengatakan, pihaknya menghormati putusan MK tersebut, namun dianggap keberpihakan terhadap anak muda untuk menjadi pemimpin akan menjadi sebatas ucapan.

"Tidak ada cara lain lagi. Kita hormati keputusan hakim. Yang jelas, ini bukan soal Faldo Maldini, tetapi kesempatan bagi anak muda. Artinya, kesempatan bagi anak muda hanya akan menjadi komoditas kampanye. Keberpihakan akan menjadi semacam ucapan, tetapi tidak akan pada tindakan. Kalau bukan anak muda yang bertarung, siapa lagi," kata Faldo kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Faldo mengatakan, keputusan ini akan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Dia menyinggung diangkatnya Sanna Marin yang merupakan Perdana Menteri Finlandia pada usia 34 tahun.

"Baru 10 Desember yang lalu, Finlandia mempunyai perdana menteri berusia 34 tahun. Dunia sudah berubah, tidak seperti sepuluh tahun atau dua puluh tahun yang lalu. Permohonan kami ini adalah sebuah alarm peringatan bagi negara untuk mempercepat proses regenarasi kepemimpinan. Mempercepat hadirnya generasi baru yang tidak terikat sama masa lalu," ujar Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat itu.

Mantan juru bicara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno pada Pilpres 2019 itu menegaskan, apa yang sudah dilakukannya di Sumatera Barat akan berlanjut. Terkait UU Pilkada ini, Faldo yakin PSI akan memperjuangkan revisinya bila masuk ke DPR pada Pemilu 2024.

"Apa yang sudah saya lakukan di Sumbar akan terus berlanjut. Tidak akan berhenti gara-gara putusan ini. Sumangaik baru (semangat baru) akan bekerja terus. Saya yakin PSI memperjuangkan revisi UU Pilkada terkait batas usia di parlemen bila kami nanti dipercaya ke DPR oleh publik. Masih ada pertarungan politik," kata Faldo.

Sebagaimana diketahui, MK menolak gugatan terkait batas syarat minimal usia pendaftaran calon kepala daerah yang diajukan oleh Faldo Maldini bersama Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution, dan Cakra Yudi Putra.

Mereka menguji norma Pasal 7 Ayat 2 huruf e UU Nomor 10 Tahun 2019 tentan Pilkada, yang menyatakan, "...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota".

"Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon," ujar Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dalam sidang putusan di MK, Rabu (11/12/2019).

Dalam pertimbanganya, Hakim MK I Dewa Gede Palguna menilai gugatan Faldo dkk yang menyatakan batas usia 30 tahun merupakan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik, beralasan menurut hukum. Pasalnya, pemenuhan hak dijamin oleh konstitusi.

"Batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam UU a quo justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik lainnya, tidak beralasan menurut hukum. Sebab, pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi," kata Palguna.

Menurut Palguna, batasan usia sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28 huruf J ayat 2. Dalam hubungan batas usia dan pengisian jabatan, kata dia, tidak berarti tidak diaturnya batasan usia.

"Dalam hubungannnya dengan pengisian jabatan tertentu bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan yang secara rasional dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasnya demikian sejalan dengan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945," pungkas Palguna.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

IPW: Pimpinan Baru Tak Akan Menjadikan KPK sebagai Pemadam Kebakaran

Tugas-tugas KPK tersebut tentunya tidak akan efektif tanpa bekerja sama dan bersinergi dengan seluruh instansi dan elemen bangsa.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Firli dkk Harus Koreksi secara Total Pelaksanaan Tugas KPK

Firli cs diharapkan mampu mengefektifkan tugas pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan yang selama 15 tahun usia KPK gagal terwujud.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Wali Kota Serang Tegur ASN Tinggalkan Acara Pengajian

Dalam video Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mencegah sejumlah ASN yang hendak keluar gerbang.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Dua Inovasi Layanan Publik OPD Kota Tegal Raih Penghargaan

Dua inovasi layanan publik milik OPD Kota Tegal yakni Dinkes dan Disdukpencapil raih penghargaan di bidang pelayanan publik.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Indeks Kerukunan Beragama Naik

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019 mengalami kenaikan berdasarkan survei dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemag.

NASIONAL | 11 Desember 2019

BNN Sebut Medan Sebagai Gudang Narkoba di Indonesia

Deputi Bidang Pemberantasan BNN menyebut bahwa Kota Medan merupakan salah satu pusat gudangnya narkoba di Indonesia.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Tol Cisumdawu Terkendala Pembabasan Lahan

Saat ini progres pembangunan tol Cisumdawu untuk seksi 2 sudah mencapai 76 persen.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Jokowi Ingin Riset Lebih Terarah dan Saling Terkoneksi

Jokowi menyatakan agenda riset perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK

KPK berharap masa jeda tersebut dihitung setelah mantan koruptor yang ingin maju Pilkada menjalani seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pemkab Lima Puluh Kota Tetapkan Tujuh Hari Tanggap Darurat

Selama masa tanggap darurat 10-16 Desember 2019, penanganan korban menjadi prioritas.

NASIONAL | 11 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS