MA Diminta untuk Mencabut SK Terkait Pengangkatan Advokat
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

MA Diminta untuk Mencabut SK Terkait Pengangkatan Advokat

Rabu, 11 Desember 2019 | 13:18 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid menilai Surat Ketua Mahkamah Agung (SK MA) Nomor 73/KMA/HK.01/01/2015 terkait pengangkatan seorang advokat perlu dicabut. Sebab, SK MA itu bukan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 10/2003 tentang Advokat.

Apabila dilihat dari teori perundang-undangan, lanjut Fahri, maka SK itu tidak ada legitimasi yuridis sama sekali. Ditambah lagi, ketentuan itu hanya diatur dalam bentuk surat administrasi biasa, sehingga sulit secara hukum untuk setiap orang ingin mengujinya di pengadilan.

Menurut Fahri, SK MA tersebut secara faktual merugikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai “organ negara” yaitu dalam rumpun independent state organ. “Jadi, itu (SK MA) yang harus dicabut oleh MA,” kata Fahri dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Fahri menjelaskan, UU Nomor 18 tahun 2003 sudah cukup mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat. Salah satunya soal advokat yang melakukan pendampingan dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Begitu pun pelayanan hukum kepada masyarakat dan menjamin akses kepada para pencari keadilan.

“Secara organisatoris Peradi mempunyai perangkat-perangkat itu sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok. SK MA 73 bukan peraturan yang bersifat regeling. SK MA No. 73 itu hanya beleeid hukum pimpinan MA, sehingga tidak memiliki daya ikat secara yuridis,” ucap Fahri.

Fahri menyatakan, menjadi kewajiban konstitusional kepada MA untuk memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XVII/ 2018. Putusan MK telah mengatur dengan cukup baik tentang tugas dan kewenangan Peradi.

Eksistensi Peradi dengan segala atribusi kewenangannya secara proporsional diatur oleh putusan MK itu. Putusan MK memberikan mandat serta rekomendasi konstitusional kepada semua pihak yang berkepentingan, mulai dari MA, pemerintah, maupun organisasi advokat.

Secara ketatanegaraan, Fahri menyatakan, MK berulang kali telah berbicara dalam berbagai putusan sekaitan dengan kedudukan Peradi sebagai wadah tunggal. Artinya, Peradi satu-satunya wadah organisasi advokat berdasarkan UU Advokat.

Putusan MK lainnya yakni 014/PUU-IV/2006 pada 30 November 2006 yang menyatakan bahwa Peradi wadah tunggal profesi advokat. Fahri telah menyampaikan pandangannya itu saat menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar Hukum Nasional bertajuk “Meningkatkan Profesionalitas Advokat Sebagai Officium Nobile utuk Mendukung Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”, Sabtu (7/12/2019).



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hasil Tes DNA, WNI Hilang di Malaysia Diduga Dimakan Buaya

Seorang WNI asal Makassar yang dilaporkan hilang di Malaysia diduga dimakan buaya, setelah potongan tubuhnya ditemukan.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Kemparekraf Pesimistis Kejar 18 Juta Wisman

Kemparekraf pesimistis mencapai target kunjungan 18 juta wisatawan mancanegara hingga akhir 2019.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pilkada Kota Medan, PDI-P Jajaki Elektabilitas Menantu Jokowi

Hasil survei yang kita lakukan juga diserahkan ke DPP sebagai pertimbangan. Semua balon yang mendaftar lewat PDI-P mempunyai peluang yang sama

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pembangunan Bandara YIA Rampung 90%

Bandara akan beroperasi secara penuh pada Maret 2020 sehingga seluruh penerbangan dapat dialihkan dari Bandara Adisutjipto ke YIA.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Mangrove Indonesia Penting untuk Iklim Global

Luas mangrove Indonesia saat ini mencapai 59 kali luas Kota Madrid.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Polri Segera Ungkap Tersangka Penyerangan Novel

Pengungkapkan ini disebut hanyalah soal waktu.

NASIONAL | 11 Desember 2019

"Merdeka Belajar" Nadiem Makarim Diapresiasi

Kebijakan baru ujian nasioal bukan untuk gagah-gagahan dan harus rasional.

NASIONAL | 11 Desember 2019

2021, Ujian Nasional Berganti Sistem Penilaian Penalaran

Nantinya UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Tertabrak, Kapal Bermuatan Semen Tenggelam

Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Hari Ini, MK Bacakan Putusan soal Syarat Mantan Terpidana Ikut Pilkada

Perludem dan ICW melakukan uji materi Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur syarat mantan terpidana maju di Pilkada.

NASIONAL | 11 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS